Jika Anggota DPRD DKI Didampingi Tenaga Ahli, Fraksi PSI Minta Kunker Dibatasi

Kompas.com - 03/09/2019, 21:14 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Idris Ahmad di ruangannya lantai 4, gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Idris Ahmad di ruangannya lantai 4, gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Idris Ahmad mengusulkan agar kunjungan kerja (kunker) juga dibatasi jika nantinya anggota DPRD DKI Jakarta didampingi tenaga ahli.

Menurut dia, jika memakai tenaga ahli namun anggota DPRD DKI terlalu banyak kunker, maka dikhawatirkan hanya tenaga ahlinya yang bekerja.

"Percuma juga TA nambah tapi kunker enggak dibatasi yang terjadi adalah yang kerja tenaga ahlinya. Akhirnya enggak ada proses yang diambil dari antar rapat yang seharusnya terjadi kalau enggak ada kunker," ucap Idris saat ditemui di ruangannya, lantai 4, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Ia menilai, jika kunker dibatasi maka seharusnya wakil rakyat bisa fokus bekerja di tempatnya, di Jalan Kebon Sirih.

"Ya rapat yang bisa tertunda karena kunker ini terlalu banyak. Terkait jumlah (kunker)-nya masih kami bahas," tuturnya.

Baca juga: Mendagri Persilakan Anggota DPRD DKI Jakarta Punya Staf Ahli

Meski demikian PSI sendiri pun tak menolak adanya usulan tenaga ahli. Yang penting, bisa mendukung kinerja anggota DPRD DKI.

Apalagi saat ini usulan tersebut masih dikaji dan dibahas dalam rapat tata tertib pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD DKI Jakarta.

"Kalau untuk masalah tenaga ahli sendiri kalau dari kami sendiri prinsipnya mendukung kinerja DPRD terkait jumlahnya kami bilang bisa berkomentar kebutuhan seperti apa. Sejauh ini kayak gitu," kata dia.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, mengusulkan agar setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.

Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa membantu membahas hal-hal yang detail terkait tugasnya, misalnya membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Soalnya, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.

"Karena kami membahas 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota dewan beda," ucap Suhaimi

Usulan agar Anggota DPRD DKI Jakarta mempunyai tenaga ahli disebut akan dianggarkan dalam APBD.

Baca juga: Soal Tenaga Ahli untuk Anggota DPRD DKI, F-Gerindra Tak Memaksa jika Tidak Diatur UU

Meski demikian, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

"Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Tidak ada dikenal tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD," ujar Akmal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/9/2019).

Akmal menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD, bukan untuk masing-masing anggota DPRD.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lebih dari 10.000 Warga Jakarta Terdampak Banjir, 2.393 Harus Mengungsi

Lebih dari 10.000 Warga Jakarta Terdampak Banjir, 2.393 Harus Mengungsi

Megapolitan
Senin Pagi, Tiga Rute Transjakarta Belum Beroperasi Gara-gara Banjir

Senin Pagi, Tiga Rute Transjakarta Belum Beroperasi Gara-gara Banjir

Megapolitan
Senin Pagi, Banjir di Sejumlah Titik di Bekasi Mulai Surut

Senin Pagi, Banjir di Sejumlah Titik di Bekasi Mulai Surut

Megapolitan
Ketua DPRD DKI Marah Lihat Trotoar yang Direvitalisasi Dibongkar karena Tak Ada Bak Kontrol

Ketua DPRD DKI Marah Lihat Trotoar yang Direvitalisasi Dibongkar karena Tak Ada Bak Kontrol

Megapolitan
BPBD DKI: 35 RW di Jakarta Masih Terendam Banjir

BPBD DKI: 35 RW di Jakarta Masih Terendam Banjir

Megapolitan
Kritik Anies, Ketua DPRD DKI Nilai SOP Penanganan Banjir Tidak Jelas

Kritik Anies, Ketua DPRD DKI Nilai SOP Penanganan Banjir Tidak Jelas

Megapolitan
Di Kota Tangerang, Ada 88 Kasus Cikungunya

Di Kota Tangerang, Ada 88 Kasus Cikungunya

Megapolitan
Anjungan Dukcapil Mandiri di Teras Kota Diresmikan, Warga Tangsel Bisa Cetak E-KTP Sendiri

Anjungan Dukcapil Mandiri di Teras Kota Diresmikan, Warga Tangsel Bisa Cetak E-KTP Sendiri

Megapolitan
Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Jaksa

Hari Ini, Nikita Mirzani Jalani Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan Jaksa

Megapolitan
Berjaga di Pos Keamanan Saat Banjir, Seorang Pria Tewas Tersetrum

Berjaga di Pos Keamanan Saat Banjir, Seorang Pria Tewas Tersetrum

Megapolitan
PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

PSI DKI: Anies 2,5 Tahun Jadi Gubernur, Program Antisipasi Banjir Jalan di Tempat

Megapolitan
15,3 Hektar Lahan TPU di Bekasi Masih Kosong

15,3 Hektar Lahan TPU di Bekasi Masih Kosong

Megapolitan
Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Pengungkapan Rentetan Kasus Koboi Kemang Diganjar MURI

Megapolitan
BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

BERITA FOTO: Dampak Banjir di Jakarta Minggu Kemarin

Berita Foto
Minta Anies Tak 'Tenggelamkan' Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Minta Anies Tak "Tenggelamkan" Kelapa Gading, Warga Tuntut Dana Banjir Dikembalikan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X