Pemkot Bekasi Dinilai Gusur Warga Pekayon secara Ilegal

Kompas.com - 04/09/2019, 06:24 WIB
Korban penggusuran di Pekayon dan Jakasetia, Bekasi menuntut kejelasan hak atas tanah dan tempat tinggal mereka terhadap BPN Kota Bekasi. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANKorban penggusuran di Pekayon dan Jakasetia, Bekasi menuntut kejelasan hak atas tanah dan tempat tinggal mereka terhadap BPN Kota Bekasi.

Kepala Bidang Pengendalian Ruang Distaru Kota Bekasi Azhari juga menyatakan hal senada.(2/9/2019).

"Kita diminta menjamin proses ketersediaan lahan milik PJT II. Kita menyediakan lahan untuk dilakukan pengerjaan. Ada proyek Kementerian PUPR untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk akses jalan lanjutan. Kita diminta menjamin proses ketersediaan lahan," ucap Azhari via telepon, Senin sore.

Ia menolak berkomentar soal status kepemilikan tanah gusuran di Jakasetia. Alasannya, ia baru menjabat.

"Sampai saat ini saya belum dalami. Itu 2016, secara materi enggak mengetahui persis, posisinya saya hadir di sini belum tahu kondisinya," kata dia.

Baca juga: Penggusuran Perumahan di Bekasi, Tak Mempan Diadang Warga, Tak Sentuh Rumah Berspanduk Ormas

Sementara itu, Pakar hukum agraria, Muhammad Ismak menyatakan bahwa tanah negara bukan berarti tanah milik pemerintah. Kedua hal itu tidak dapat disamakan.

Tanah negara yang belum dimiliki siapa pun, bebas ditinggali hingga ada sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut.

Bahkan, warga yang sudah lama tinggal di tanah itu, dimungkinkan meningkatkan status tanahnya menjadi "milik".

"Tanah milik negara bukan tanah milik pemerintah. Ia dikuasai negara, pemerintah bukan serta merta memiliki hak untuk membongkarnya. Negara kan tidak punya tanah. Umpama mau dimiliki harus ada yang bermohon (sertifikat kepemilikan) untuk itu," jelas Ismak kepada Kompas.com, Senin sore.

"Kalau sampai (warga) yang sudah 30 tahun kan bisa dianggap pemilik lewat hak prioritas. (Bahwa tanah itu aset negara PJT II), bukan berarti dimiliki. Mereka hanya menguasai asetnya. Kalau mau membongkar harus memohonkan sertifikat atas itu," tambah dia.

Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Ayu Eza yang mendampingi warga gusuran Jakasetia sejak Juli 2019, mengganggap hal yang sama.

Ia mempertanyakan legitimasi Pemkot Bekasi menggusur warga di Jakasetia.

"Warga ada iktikad baik menguasai tanah. Seandainya pun nanti dibilang, kalau ada keputusan pengadilan bahwa tanah ini milik perusahaan, tapi kenyataannya yang menggusur kan Pemkot Bekasi. Pemkot tidak punya legal standing. Patut diduga, Pemkot Bekasi juga melawan hukum," jelas Ayu ditemui di lahan gusuran Jakasetia, Senin malam.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hujan Deras, Tanah di Depan Rumah Warga Lenteng Agung Longsor

Hujan Deras, Tanah di Depan Rumah Warga Lenteng Agung Longsor

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 12, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 667

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 12, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Kini Ada 667

Megapolitan
Antisipasi Penambahan Pasien Covid-19, RSPI Sulianti Saroso Tambah Jumlah Kasur

Antisipasi Penambahan Pasien Covid-19, RSPI Sulianti Saroso Tambah Jumlah Kasur

Megapolitan
Sebelum Meninggal, Korban Penembakan di Ruko Royal Gading Square Berusaha Selamatkan Diri

Sebelum Meninggal, Korban Penembakan di Ruko Royal Gading Square Berusaha Selamatkan Diri

Megapolitan
Data Kemendikbud, 9 Sekolah di Jakarta Gelar KBM Tatap Muka meski Masih Zona Merah

Data Kemendikbud, 9 Sekolah di Jakarta Gelar KBM Tatap Muka meski Masih Zona Merah

Megapolitan
Kasus Positif Covid-19 Terus Naik, Kapasitas Ruangan di RSPI Sulianti Saroso Masih Cukup

Kasus Positif Covid-19 Terus Naik, Kapasitas Ruangan di RSPI Sulianti Saroso Masih Cukup

Megapolitan
UPDATE 13 Agustus: Bertambah 1 Kasus Positif Covid-19 dan 9 Pasien Sembuh di Tangsel

UPDATE 13 Agustus: Bertambah 1 Kasus Positif Covid-19 dan 9 Pasien Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Anies: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Terisi 65 Persen, Ruang ICU 67 Persen

Anies: Kapasitas Tempat Tidur Isolasi Pasien Covid-19 Terisi 65 Persen, Ruang ICU 67 Persen

Megapolitan
PSBB Transisi Diperpanjang, Perlombaan HUT Kemerdekaan RI Ditiadakan tetapi Upacara Diperbolehkan

PSBB Transisi Diperpanjang, Perlombaan HUT Kemerdekaan RI Ditiadakan tetapi Upacara Diperbolehkan

Megapolitan
Positivity Rate dalam Sepekan 8,7 Persen, Anies Sebut Secara Akumulasi Masih Aman

Positivity Rate dalam Sepekan 8,7 Persen, Anies Sebut Secara Akumulasi Masih Aman

Megapolitan
Anies Kembali Tiadakan Car Free Day di Jakarta untuk Sementara

Anies Kembali Tiadakan Car Free Day di Jakarta untuk Sementara

Megapolitan
Anies: Pasien Covid-19 Kelompok OTG Tak Perlu Tes Swab Berulang, Hanya Butuh Isolasi

Anies: Pasien Covid-19 Kelompok OTG Tak Perlu Tes Swab Berulang, Hanya Butuh Isolasi

Megapolitan
27 dari 29 Warga Wijaya Kusuma Klaster Tahlilan Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

27 dari 29 Warga Wijaya Kusuma Klaster Tahlilan Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Megapolitan
Ganti Rugi Belum Dibayar, Warga Jatikarya Demo di Tol Cimanggis-Cibitung

Ganti Rugi Belum Dibayar, Warga Jatikarya Demo di Tol Cimanggis-Cibitung

Megapolitan
Polisi Masih Buru 3 Tersangka Pengganjal ATM Asal Lampung yang Beraksi di Tambora

Polisi Masih Buru 3 Tersangka Pengganjal ATM Asal Lampung yang Beraksi di Tambora

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X