Pemkot Bekasi Dinilai Gusur Warga Pekayon secara Ilegal

Kompas.com - 04/09/2019, 06:24 WIB
Korban penggusuran di Pekayon dan Jakasetia, Bekasi menuntut kejelasan hak atas tanah dan tempat tinggal mereka terhadap BPN Kota Bekasi. KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANKorban penggusuran di Pekayon dan Jakasetia, Bekasi menuntut kejelasan hak atas tanah dan tempat tinggal mereka terhadap BPN Kota Bekasi.

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi telah menggusur deretan pemukiman warga di Kampung Poncol Bulak, Jakasetia, Bekasi Selatan pada 25 Oktober 2016.

Sepekan berselang, penggusuran itu berlanjut ke sisi selatan, tepatnya sisi tembok kompleks perumahan Peninsula.

Namun, penggusuran yang lebih dikenal sebagai “penggusuran Pekayon” itu dinilai bermasalah.

Hingga hari ini, warga korban gusuran yang telah tinggal sejak 20 tahun lalu itu masih bertahan di atas puing-puing rumahnya.

Mereka tak punya tempat tinggal sejak rumahnya digilas alat berat.

Baca juga: Anak Muda hingga Nenek-nenek Korban Penggusuran di Bekasi Demo di Kantor BPN

Namun, mereka kembali digusur pada Senin (2/9/2019). Diduga ada kekerasan terhadap warga saat proses penggusuran tersebut.

Warga merasa, Pemkot Bekasi tak berhak menggusur mereka. Alasan pertama, tanah itu bukan milik siapa-siapa, bukan pula milik pemerintah.

Belum ada satu pun sertifikat hak atas tanah itu yang dicatat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi.

"Tanah tersebut merupakan aset negara Kementerian PUPR/Perum Jasa Tirta II yang belum dimohonkan suatu haknya. Terhadap tanah aset negara yang belum dimohonkan sertifikatnya, dokumen tidak tersimpan pada BPN," tulis Kepala BPN Kota Bekasi, Deni Ahmad Hidayat dalam surat balasan permohonan keterbukaan informasi publik atas status tanah gusuran Jakasetia bertanggal 21 Agustus 2019. Salinan surat itu diterima Kompas.com pada Senin (2/9/2019).

Baca juga: Polemik Penggusuran Perumahan di Bekasi, di Antara Klaim Pemkot dan Protes Warga

Tanah negara, bukan tanah pemerintah

Pemerintah Kota Bekasi bersikukuh bahwa tanah itu "milik" Perum Jasa Tirta (PJT) II. Atas dasar itu, pembongkaran dilakukan.

"Yang kami tertibkan, yang kami asumsikan bukan tanah milik pribadi. Yang kita bongkar tanah milik PJT II. Prioritas kita memang tanah milik PJT II, karena memang tidak ada anggaran untuk bebaskan lahan milik pribadi," ucap Kepala Bidang Perencanaan Ruang Dinas Tata Ruang (Distaru) Kota Bekasi, Dewi Astianti kepada Kompas.com pada 20 Agustus 2019.

Kepala Bidang Pengendalian Ruang Distaru Kota Bekasi Azhari juga menyatakan hal senada.(2/9/2019).

"Kita diminta menjamin proses ketersediaan lahan milik PJT II. Kita menyediakan lahan untuk dilakukan pengerjaan. Ada proyek Kementerian PUPR untuk memanfaatkan lahan tersebut untuk akses jalan lanjutan. Kita diminta menjamin proses ketersediaan lahan," ucap Azhari via telepon, Senin sore.

Ia menolak berkomentar soal status kepemilikan tanah gusuran di Jakasetia. Alasannya, ia baru menjabat.

"Sampai saat ini saya belum dalami. Itu 2016, secara materi enggak mengetahui persis, posisinya saya hadir di sini belum tahu kondisinya," kata dia.

Baca juga: Penggusuran Perumahan di Bekasi, Tak Mempan Diadang Warga, Tak Sentuh Rumah Berspanduk Ormas

Sementara itu, Pakar hukum agraria, Muhammad Ismak menyatakan bahwa tanah negara bukan berarti tanah milik pemerintah. Kedua hal itu tidak dapat disamakan.

Tanah negara yang belum dimiliki siapa pun, bebas ditinggali hingga ada sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut.

Bahkan, warga yang sudah lama tinggal di tanah itu, dimungkinkan meningkatkan status tanahnya menjadi "milik".

"Tanah milik negara bukan tanah milik pemerintah. Ia dikuasai negara, pemerintah bukan serta merta memiliki hak untuk membongkarnya. Negara kan tidak punya tanah. Umpama mau dimiliki harus ada yang bermohon (sertifikat kepemilikan) untuk itu," jelas Ismak kepada Kompas.com, Senin sore.

"Kalau sampai (warga) yang sudah 30 tahun kan bisa dianggap pemilik lewat hak prioritas. (Bahwa tanah itu aset negara PJT II), bukan berarti dimiliki. Mereka hanya menguasai asetnya. Kalau mau membongkar harus memohonkan sertifikat atas itu," tambah dia.

Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Ayu Eza yang mendampingi warga gusuran Jakasetia sejak Juli 2019, mengganggap hal yang sama.

Ia mempertanyakan legitimasi Pemkot Bekasi menggusur warga di Jakasetia.

"Warga ada iktikad baik menguasai tanah. Seandainya pun nanti dibilang, kalau ada keputusan pengadilan bahwa tanah ini milik perusahaan, tapi kenyataannya yang menggusur kan Pemkot Bekasi. Pemkot tidak punya legal standing. Patut diduga, Pemkot Bekasi juga melawan hukum," jelas Ayu ditemui di lahan gusuran Jakasetia, Senin malam.

BPN diminta blokir sertifikat

Melawan penggusuran, warga bergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB). Didampingi LBH Jakarta, mereka terus mencari keadilan.

Mereka berencana menggugat soal penggusuran tanah di Jakasetia yang diduga melawan hukum.

Mereka juga ingin BPN Kota Bekasi menerbitkan status quo (pembekuan) atas tanah itu. Namun, upaya itu mandek karena tanah gusuran Jakasetia tak ada yang punya.

Dalam surat yang sama, BPN Kota Bekasi menyebut bahwa pelayanan status quo hanya dapat dilakukan pada tanah yang telah bersertifikat.

Sebagai jalan keluar paling ringkas, warga meminta BPN Kota Bekasi untuk memblokir segala permohonan sertifikat kepemilikan tanah itu hingga konflik tanah beres.

"Itu penting untuk statusnya. Jangan sampai saat kita sengketa, tiba-tiba keluar sertifikat," ujar Ayu Eza, advokat LBH Jakarta yang mendampingi warga.

Dalam dokumen yang diterima Kompas.com, surat permohonan pemblokiran itu sudah dikirim ke BPN Kota Bekasi sejak 26 Agustus 2019.

Dalam surat itu, Ayu Eza menyebut bahwa pengajuan permohonan pemblokiran sertifikat oleh warga dijamin dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2017.

Mulanya, warga dan LBH Jakarta minta agar surat balasan dari BPN Kota Bekasi soal pemblokiran itu turun pada Senin (2/9/2019).

Namun, surat itu tak kunjung terbit hingga alat berat menggilas posko pengungsian warga pada Senin sore.

 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Diduga Sebar Kebohongan Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polisi

Diduga Sebar Kebohongan Obat Covid-19, Anji Dilaporkan ke Polisi

Megapolitan
Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Pemprov Jakarta Sebut Ganjil Genap Diterapkan untuk Paksa Warga Tetap di Rumah

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Bertambah 1, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Genap 600

UPDATE 3 Agustus: Bertambah 1, Kasus Covid-19 di Kota Tangerang Genap 600

Megapolitan
UPDATE 3 Agustus: Bertambah 24, Kini Ada 572 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 3 Agustus: Bertambah 24, Kini Ada 572 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Sita 131 Kg Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah di Jakarta Selatan

Sita 131 Kg Sabu, Terbesar Sepanjang Sejarah di Jakarta Selatan

Megapolitan
Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilkada 2020 Incar Swasta untuk Bangun Depok

Calon Pendamping Mohammad Idris di Pilkada 2020 Incar Swasta untuk Bangun Depok

Megapolitan
Polisi: 3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM dengan Obeng Belajar Melalui Media Sosial

Polisi: 3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM dengan Obeng Belajar Melalui Media Sosial

Megapolitan
3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Polisi, Diduga Sudah Beraksi 9 Kali

3 Pencuri Spesialis Ganjal ATM Ditangkap Polisi, Diduga Sudah Beraksi 9 Kali

Megapolitan
Dampingi Mohammad Idris di Pilkada 2020, IBH Ingin Pikat Pemilih 'Asli Depok dan Jawa'

Dampingi Mohammad Idris di Pilkada 2020, IBH Ingin Pikat Pemilih "Asli Depok dan Jawa"

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya: Peredaran Narkoba saat Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Kapolda Metro Jaya: Peredaran Narkoba saat Pandemi Covid-19 Cukup Tinggi

Megapolitan
Polisi Sebut Wilayah Pondok Gede dan Jatiasih Rawan Tawuran di Bekasi

Polisi Sebut Wilayah Pondok Gede dan Jatiasih Rawan Tawuran di Bekasi

Megapolitan
Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Imam Budi Hartono Klaim Sudah Disetujui Partai untuk Dampingi Idris di Pilkada Depok

Megapolitan
Kali Jaletreng Tercemar karena Pembuangan Limbah, Dinas LH Tangsel Kecolongan

Kali Jaletreng Tercemar karena Pembuangan Limbah, Dinas LH Tangsel Kecolongan

Megapolitan
Polda Metro Ungkap 2.894 Kasus Narkotika Sepanjang Januari-Agustus 2020

Polda Metro Ungkap 2.894 Kasus Narkotika Sepanjang Januari-Agustus 2020

Megapolitan
Polresta Tangerang Ringkus Dua Pelaku Curanmor yang Sudah Beraksi 2 Tahun

Polresta Tangerang Ringkus Dua Pelaku Curanmor yang Sudah Beraksi 2 Tahun

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X