Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Trotoar Harus Dibagi, Mana untuk Pejalan Kaki, Mana yang Bisa Berjualan

Kompas.com - 04/09/2019, 11:53 WIB
Nursita Sari,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan membagi trotoar yang sudah direvitalisasi untuk pejalan kaki dan pedagang kaki lima (PKL).

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta nanti akan menentukan lokasi trotoar yang bisa digunakan untuk PKL berjualan.

"Ya memang trotoar itu harus dibagi nantinya, mana yang dipakai untuk pejalan kaki, mana yang bisa untuk berjualan, dan ini yang sekarang kita akan buat," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Penempatan PKL di Trotoar Dinilai Tidak Adil buat Pedagang Pasar

Pemprov DKI Jakarta, kata Anies, akan menentukan lebar trotoar yang boleh digunakan untuk PKL dan untuk pejalan kaki.

"Sekarang sedang dikerjakan, jadi wilayah mana, dipakai untuk pedagang berapa besar, dipakai untuk pejalan kaki berapa besar," kata dia.

Anies menuturkan, trotoar di seluruh dunia juga digunakan untuk pejalan kaki dan pedagang.

Baca juga: Revitalisasi 47 Km Trotoar pada 2020, Pemprov DKI Gelontorkan Rp 1,1 Triliun

Ada pedagang yang berjualan dengan kios permanen, ada juga yang berjualan secara berpindah-pindah.

"Anda lihat di kota-kota besar. Bahkan, salah satu kota yang memiliki manual pengelolaan PKL terbaik itu New York untuk di trotoar," ucap Anies.

Dinas Bina Marga DKI Jakarta merevitalisasi trotoar di 31 ruas jalan yang dilayani transportasi umum pada 2019 dan 2020.

Baca juga: Ditanya soal PKL, Anies Bilang Trotoar Itu Multifungsi

Pelebaran trotoar itu agar warga memiliki akses yang nyaman menuju transportasi umum sehingga mau beralih menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.

Pemprov DKI juga akan mengakomodasi PKL untuk berjualan di trotoar yang sudah direvitalisasi.

PKL itu nantinya kemungkinan berjualan menggunakan food truck atau boks kontainer yang dilengkapi tempat pembuangan sampah. Dengan demikian, para PKL itu tidak akan mengotori trotoar.

Mobil dan motor yang parkir diatas trotoar jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019). Akibatnya, beberapa warga merasa terganggu ketika berjalan di trotoar tersebut.KOMPAS.COM/WALDA MARISON Mobil dan motor yang parkir diatas trotoar jalan Kemang Raya, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (23/8/2019). Akibatnya, beberapa warga merasa terganggu ketika berjalan di trotoar tersebut.

Rp 1,1 triliun untuk tata trotoar

Revitalisasi trotoar di 31 ruas jalan ini akan memakan biaya Rp 1,1 triliun pada tahun 2020. Pada tahun itu, akan ada 47 kilometer jalan yang trotoarnya direvitalisasi. 

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan penataan trotoar dilakukan sekaligus menata jaringan utilitas. Karena itu, boks utilitas dibangun di bawah trotoar yang direvitalisasi.

Semua kabel utilitas yang menggantung harus dipindahkan ke bawah, yakni dimasukan ke boks utilitas yang ada di bawah trotoar.

Baca juga: Diakomodasi Jualan di Trotoar, PKL Tak Boleh Okupasi Hak Pejalan Kaki

"Begitu kita memperbaiki sistem peningkatan di jalur pedestriannya itu, otomatis kabel yang di atas kita turunkan ke bawah. Jadi, kita sudah siapkan manhole (boks utilitas) dan ducting-nya," kata dia.

Revitalisasi trotoar juga sudah dilakukan pada 2019 ini. Pemprov DKI menyiapkan anggaran Rp 275 miliar untuk merevitalisasi trotoar yang total panjangnya 14 kilometer.

"Untuk pengerjaan (trotoar) di 2019 sih rata-rata hampir 30 persen, 30-35 persen. Kita harapkan di akhir Desember 2019 itu semua akan selesai," ucap Hari.

Pengerjaan trotoar pada 2019 dan 2020 dilakukan di 35 ruas jalan di Jakarta, baik jalan protokol, arteri, maupun jalan penghubung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

KTP 8,3 Juta Warga Jakarta Bakal Diganti Bertahap Saat Status DKJ Berlaku

Megapolitan
Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Jasad Perempuan Dalam Koper di Bekasi Alami Luka di Kepala, Hidung dan Bibir

Megapolitan
Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Dukcapil DKI: Penonaktifan NIK Warga Jakarta Bisa Tekan Angka Golput di Pilkada

Megapolitan
Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Polisi: Mayat Dalam Koper di Cikarang Bekasi Seorang Perempuan Paruh Baya Asal Bandung

Megapolitan
Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Curi Ponsel Korban dan Langsung Kabur ke Sumbar

Megapolitan
Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Keluarga Ajukan Rehabilitasi, Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen di BNN Jaksel

Megapolitan
Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Warga Duga Ada Praktik Jual Beli Rusunawa Muara Baru Seharga Rp 50 Juta oleh Oknum Pengelola

Megapolitan
Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Pemprov DKI: Restorasi Rumah Dinas Gubernur Masih Tahap Perencanaan

Megapolitan
Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Harga Bawang Merah Melonjak, Pedagang Keluhkan Pembelinya Berkurang

Megapolitan
NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

NIK Ratusan Ribu Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Terancam Dinonaktifkan

Megapolitan
Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Wakil Ketua DPRD Niat Bertarung di Pilkada Kota Bogor: Syahwat Itu Memang Sudah Ada...

Megapolitan
Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Saksi Sebut Hujan Tak Begitu Deras Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

PAN Sebut Warga Depok Jenuh dengan PKS, Imam Budi: Bagaimana Landasan Ilmiahnya?

Megapolitan
Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Ketika Kajari Jaksel Lelang Rubicon Mario Dandy, Saksi Bisu Kasus Penganiayaan D di Jaksel

Megapolitan
Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Warga Jakarta yang NIK-nya Dinonaktifkan Tak Bisa Pakai BPJS Kesehatan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com