Anies Sebut Ada Aturan Pemerintah Pusat yang Bolehkan PKL Jualan di Trotoar

Kompas.com - 04/09/2019, 13:03 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada aturan pemerintah pusat yang memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar.

Aturan itu ialah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Salah satu dasar penerbitan Permen PUPR itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.


"Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti pengaturan Permen PUPR. Nah, ini yang kemudian menjadi rujukan bagi kita," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019).

Selain aturan itu, Anies menyebut sejumlah aturan lain yang menjadi rujukan Pemprov DKI Jakarta untuk menempatkan PKL di trotoar.

Baca juga: Anies: Trotoar Harus Dibagi, Mana untuk Pejalan Kaki, Mana yang Bisa Berjualan

Aturan-aturan tersebut yaitu Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Anies mengakui, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur penetapan trotoar untuk tempat usaha PKL dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Namun, hal itu bukan berarti PKL tak boleh lagi berjualan di trotoar. Sebab, ada aturan lain yang menjadi rujukan Pemprov DKI untuk memperbolehkan PKL berjualan di trotoar.

"Banyak dasar hukumnya. Jadi, bukan hanya dengan satu pasal itu, kemudian hilang, tidak. Ini jangan dibayangkan satu pasal itu sapu jagat, tidak. (Pasal 25 Ayat 1 Perda Nomor 8 Tahun 2007) itu lebih pada pengaturan jalan karena untuk pengaturan trotoar, rujukan aturannya masih banyak yang lain," kata Anies.

Baca juga: Diakomodasi Jualan di Trotoar, PKL Tak Boleh Okupasi Hak Pejalan Kaki

Dinas Bina Marga DKI Jakarta diketahui merevitalisasi trotoar di 31 ruas jalan yang dilayani transportasi umum pada 2019 dan 2020.

Pelebaran trotoar itu bertujuan agar warga memiliki akses yang nyaman menuju transportasi umum sehingga mau beralih menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.

Pemprov DKI juga akan mengakomodasi PKL untuk berjualan di trotoar yang sudah direvitalisasi.

PKL itu nantinya kemungkinan berjualan menggunakan food truck atau boks kontainer yang dilengkapi tempat pembuangan sampah. Dengan demikian, para PKL itu tidak akan mengotori trotoar.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Cegah PKL Senen Jualan di Bahu Jalan, Satpol PP Berjaga hingga Malam

Cegah PKL Senen Jualan di Bahu Jalan, Satpol PP Berjaga hingga Malam

Megapolitan
Polisi Periksa Kejiwaan Ayah yang Bekap dan Todong Anaknya di Cilincing

Polisi Periksa Kejiwaan Ayah yang Bekap dan Todong Anaknya di Cilincing

Megapolitan
Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Masuk Jakarta Harus Bayar Tahun 2020, Ini Kisah Jalan Berbayar di Ibu Kota

Megapolitan
Pengakuan Ayah yang Bekap dan Todong Anak Balitanya, Dapat Bisikan Kakaknya Akan Dibunuh

Pengakuan Ayah yang Bekap dan Todong Anak Balitanya, Dapat Bisikan Kakaknya Akan Dibunuh

Megapolitan
Anggota Ormas Hadiri Sidang Perdana Pablo Benua, Galih Ginanjar, dan Rey Utami

Anggota Ormas Hadiri Sidang Perdana Pablo Benua, Galih Ginanjar, dan Rey Utami

Megapolitan
Motif WNA Ilegal ke Indonesia: Jualan Baju hingga Jadi Pemain Bola

Motif WNA Ilegal ke Indonesia: Jualan Baju hingga Jadi Pemain Bola

Megapolitan
Kisah Pak Tole, Berjaga dan Tidur di Atas Makam Menteng Pulo

Kisah Pak Tole, Berjaga dan Tidur di Atas Makam Menteng Pulo

Megapolitan
Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Ajukan Anggaran Rp 26 Juta untuk Satu Tenda, Dinsos DKI Dicecar Komisi E

Megapolitan
Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Depok, Barbuk 18 Kg Ganja

Polisi Tangkap 2 Pengedar Narkoba di Depok, Barbuk 18 Kg Ganja

Megapolitan
Ayah yang Bekap dan Todong Dua Putrinya Sudah Ditinggal Istri 5 Bulan Jadi TKI

Ayah yang Bekap dan Todong Dua Putrinya Sudah Ditinggal Istri 5 Bulan Jadi TKI

Megapolitan
Jadi Dewan Pengawas 7 RSUD Jakarta, Kinerja Anggota TGUPP Achmad Haryadi Diyakini Tak Efektif

Jadi Dewan Pengawas 7 RSUD Jakarta, Kinerja Anggota TGUPP Achmad Haryadi Diyakini Tak Efektif

Megapolitan
Imigrasi Kota Tangerang Tangkap 25 WNA yang Langgar Izin Tinggal

Imigrasi Kota Tangerang Tangkap 25 WNA yang Langgar Izin Tinggal

Megapolitan
Jadi Anggota TGUPP dan Dewan Pengawas 7 RSUD, Achmad Haryadi Dapat Gaji Dobel

Jadi Anggota TGUPP dan Dewan Pengawas 7 RSUD, Achmad Haryadi Dapat Gaji Dobel

Megapolitan
Pemkot Jakpus Pastikan Pasar Baru Metro Atom Siap Ditempati PKL Senen

Pemkot Jakpus Pastikan Pasar Baru Metro Atom Siap Ditempati PKL Senen

Megapolitan
Perampok di Bekasi Bacok Korbannya Saat Dikepung Warga

Perampok di Bekasi Bacok Korbannya Saat Dikepung Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X