Anies Sebut Ada Aturan Pemerintah Pusat yang Bolehkan PKL Jualan di Trotoar

Kompas.com - 04/09/2019, 13:03 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, ada aturan pemerintah pusat yang memperbolehkan pedagang kaki lima (PKL) berjualan di trotoar.

Aturan itu ialah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Salah satu dasar penerbitan Permen PUPR itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

"Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti pengaturan Permen PUPR. Nah, ini yang kemudian menjadi rujukan bagi kita," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019).

Selain aturan itu, Anies menyebut sejumlah aturan lain yang menjadi rujukan Pemprov DKI Jakarta untuk menempatkan PKL di trotoar.

Baca juga: Anies: Trotoar Harus Dibagi, Mana untuk Pejalan Kaki, Mana yang Bisa Berjualan

Aturan-aturan tersebut yaitu Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

Anies mengakui, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum yang mengatur penetapan trotoar untuk tempat usaha PKL dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Namun, hal itu bukan berarti PKL tak boleh lagi berjualan di trotoar. Sebab, ada aturan lain yang menjadi rujukan Pemprov DKI untuk memperbolehkan PKL berjualan di trotoar.

"Banyak dasar hukumnya. Jadi, bukan hanya dengan satu pasal itu, kemudian hilang, tidak. Ini jangan dibayangkan satu pasal itu sapu jagat, tidak. (Pasal 25 Ayat 1 Perda Nomor 8 Tahun 2007) itu lebih pada pengaturan jalan karena untuk pengaturan trotoar, rujukan aturannya masih banyak yang lain," kata Anies.

Baca juga: Diakomodasi Jualan di Trotoar, PKL Tak Boleh Okupasi Hak Pejalan Kaki

Dinas Bina Marga DKI Jakarta diketahui merevitalisasi trotoar di 31 ruas jalan yang dilayani transportasi umum pada 2019 dan 2020.

Pelebaran trotoar itu bertujuan agar warga memiliki akses yang nyaman menuju transportasi umum sehingga mau beralih menggunakan transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi.

Pemprov DKI juga akan mengakomodasi PKL untuk berjualan di trotoar yang sudah direvitalisasi.

PKL itu nantinya kemungkinan berjualan menggunakan food truck atau boks kontainer yang dilengkapi tempat pembuangan sampah. Dengan demikian, para PKL itu tidak akan mengotori trotoar.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lokasi Pembangunan BTB School di Taman Pluit Putri Terendam Banjir

Lokasi Pembangunan BTB School di Taman Pluit Putri Terendam Banjir

Megapolitan
Ekskavator Timpa JPO Abdullah Syafei, Operator Mengantuk akibat Begadang

Ekskavator Timpa JPO Abdullah Syafei, Operator Mengantuk akibat Begadang

Megapolitan
Sering Hujan Lebat di Jakarta dan Sekitarnya, Ini Penjelasan BMKG

Sering Hujan Lebat di Jakarta dan Sekitarnya, Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Soal Penanganan Covid-19, Epidemiolog: Depok Harus Dibantu Jakarta

Soal Penanganan Covid-19, Epidemiolog: Depok Harus Dibantu Jakarta

Megapolitan
Kedapatan Layani Dine In, Sebuah Restoran di Hotel Rawamangun Ditutup Tiga Hari

Kedapatan Layani Dine In, Sebuah Restoran di Hotel Rawamangun Ditutup Tiga Hari

Megapolitan
SDA Jakpus Rencanakan Buat Pintu Air Cegah Kembali Genangan di TPU Karet Bivak

SDA Jakpus Rencanakan Buat Pintu Air Cegah Kembali Genangan di TPU Karet Bivak

Megapolitan
Ekskavator Timpa JPO Abdullah Syafei, Terguling Saat Akan Diangkut

Ekskavator Timpa JPO Abdullah Syafei, Terguling Saat Akan Diangkut

Megapolitan
Banjir Terjang Ranggamekar Bogor, Dinding Dapur Rumah Warga Jebol

Banjir Terjang Ranggamekar Bogor, Dinding Dapur Rumah Warga Jebol

Megapolitan
Polres Bandara Soetta Musnahkan 893,7 Gram Sabu Selundupan Lintas Provinsi

Polres Bandara Soetta Musnahkan 893,7 Gram Sabu Selundupan Lintas Provinsi

Megapolitan
Banjir yang Merendam RW 004 Kembangan Utara Akhirnya Surut

Banjir yang Merendam RW 004 Kembangan Utara Akhirnya Surut

Megapolitan
Wagub DKI: Kami Rapat Hampir Tiap Hari dengan Pusat, Bahas ICU Pasien Covid-19 hingga Karantina

Wagub DKI: Kami Rapat Hampir Tiap Hari dengan Pusat, Bahas ICU Pasien Covid-19 hingga Karantina

Megapolitan
Langgar Batas Jam Operasional, Tempat Hiburan Malam hingga Spa di Bekasi Disegel

Langgar Batas Jam Operasional, Tempat Hiburan Malam hingga Spa di Bekasi Disegel

Megapolitan
Epidemiolog: Kapasitas RS Rujukan Covid-19 di Depok Kecil, Wajar Cepat Penuh

Epidemiolog: Kapasitas RS Rujukan Covid-19 di Depok Kecil, Wajar Cepat Penuh

Megapolitan
Pemprov DKI Jakarta Angkut 951 Meter Kubik Sampah akibat Banjir Semalam

Pemprov DKI Jakarta Angkut 951 Meter Kubik Sampah akibat Banjir Semalam

Megapolitan
Ekskavator Terguling dan Menimpa JPO di Jalan Abdullah Syafei

Ekskavator Terguling dan Menimpa JPO di Jalan Abdullah Syafei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X