Anggap Melenceng dari Aturan, Fraksi Golkar Tak Setuju PKL Diakomodasi Jualan di Trotoar

Kompas.com - 04/09/2019, 16:21 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi Golkar Judistira Hermawan di lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta fraksi Golkar Judistira Hermawan di lantai 4, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan mengakomodasi pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di trotoar yang sudah direvitalisasi ditentang oleh Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta.

Anggota Fraksi Golkar Judistira Hermawan mengatakan Golkar awalnya sangat setuju dengan adanya pelebaran trotoar tersebut karena bertujuan untuk memberikan ruang bagi pejalan kaki.

Namun ketika mengetahui bahwa revitalisasi tersebut juga untuk mengamodasi PKL, Fraksi Golkar tidak setuju.

"Sikap kami adalah menentang. Rencana Pak Anies sendiri saat ini yang kemudian ingin menggunakan trotoar sebagai salah satu cara untuk menempatkan PKL kami rasa sangat tidak tepat. Karena ini sudah melenceng dari aturan yang ada bahwa trotoar adalah untuk pejalan kaki," ujar Judistira di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2019).


Baca juga: Anies Sebut Ada Aturan Pemerintah Pusat yang Bolehkan PKL Jualan di Trotoar

Dia pun mengaitkan dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dahulu juga menutup Jalan Jatibaru, Tanah Abang untuk tempat berdagang PKL sehingga jalan tersebut tak bisa dilalui kendaraan.

Judistira kemudian meminta agar Pemprov DKI menghargai hak pejalan kaki dan mengikuti aturan yang sudah ada.

"Bahwa apa yang sudah dibangun agar dihargai agar dijalankan sesuai dengan aturan, jangan tempatkan PKL di situ. Kita hargai PKL maka kita harus tempatkan dia yang baik," ujar dia.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta akan mengakomodasi pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di trotoar yang sudah direvitalisasi.

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho mengatakan, PKL yang berjualan nantinya tidak boleh mengotori trotoar yang sudah dilebarkan itu.

Baca juga: Anies: Trotoar Harus Dibagi, Mana untuk Pejalan Kaki, Mana yang Bisa Berjualan

"PKL sendiri tetap kita akomodasi di trotoar, namun ada aturan mainnya," ujar Hari di Taman Sepeda, Melawai, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).

Hari mengaku berkoordinasi dengan Dinas Koperasi, UMKM, dan Perdagangan untuk menempatkan PKL di trotoar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

Megapolitan
Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Kepada Polisi, Ibu di Kedoya Mengaku Tak Tahu Bayi Berusia 40 Hari Belum Bisa Mencerna Pisang

Megapolitan
Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Warga Kampung Mampangan Depok Temukan Ular Sanca 3 Meter di Bantaran Kali

Megapolitan
Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Anggaran TGUPP Dipangkas untuk 50 Orang, Fraksi PDI-P Anggap Masih Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Pemprov DKI Anggarkan Rp 170 Miliar untuk Revitalisasi Terminal Kampung Rambutan

Megapolitan
Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Jualan di Bahu Jalan, PKL Senen Merasa Tak Ganggu Lalu Lintas

Megapolitan
Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Bayi Berusia 40 Hari di Kedoya Meninggal karena Tersedak Pisang yang Diberikan Ibunya

Megapolitan
DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

DPRD DKI Terbelah Soal TGUPP, PDI-P dan PSI Menolak, Gerindra dan PAN Mendukung

Megapolitan
Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Diusulkan untuk Gaji 67 Anggota, Anggaran TGUPP Dipangkas Hanya Buat 50 Orang

Megapolitan
PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

PKL Senen Akan Direlokasi, Pemkot Jakpus Diminta Sosialisasi ke Masyarakat

Megapolitan
Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Ada Permainan Tradisional Betawi dan Area Outbond di Taman Tomang Rawa Kepa

Megapolitan
Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Perusahaan Patungan PT KAI dan PT MRT Jakarta Bertugas Kelola Kawasan Transit hingga Tiketing

Megapolitan
Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Dishub Sebut Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi oleh PT KAI Tanpa Kajian Matang

Megapolitan
Sidang Eksepsi Kasus 'Ikan Asin' Akan Digelar Tahun Depan

Sidang Eksepsi Kasus "Ikan Asin" Akan Digelar Tahun Depan

Megapolitan
Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Lay Bay Ditutup, Angkot dan Ojol Bakal Dilarang Ngetem di Depan Stasiun Bekasi?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X