Pemprov DKI Siapkan Rp 13,08 Miliar untuk Dana Bantuan Parpol pada 2020

Kompas.com - 04/09/2019, 20:04 WIB
Pelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPelantikan Anggota DPRD DKI periode 2019 - 2024 Jakarta di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan anggaran Rp 13,08 miliar untuk dana bantuan keuangan bagi partai politik (parpol) yang mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta pada 2020.

Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD DKI nantinya akan mendapatkan Rp 2.400 per suara sah pada Pemilihan Legislatif 2019.

Anggaran itu sudah dimasukan dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD DKI Jakarta 2020.

"Ini usulan yang 2020 betul Rp 13,08 miliar," ujar Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Entis Sutisna di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019).

Entis menjelaskan, usulan dana bantuan keuangan itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Baca juga: Tahun 2020, Dana Bantuan Parpol di DKI Diusulkan Rp 2.400 Per Suara

Pasal 5 Ayat 3 PP tersebut mengatur, besaran nilai bantuan keuangan untuk parpol tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi sebesar Rp 1.200 per suara sah.

Namun, Pasal 5 Ayat 7 kemudian menyebut, besaran nilai bantuan keuangan tersebut dapat dinaikkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.

Karena itulah, Badan Kesbangpol mengusulkan dana bantuan keuangan untuk parpol sebesar Rp 2.400 per suara, dua kali lipat dari besaran yang ditentukan dalam Pasal 5 Ayat 3 PP tersebut.

Bantuan dana keuangan Rp 2.400 per suara itu sudah disetujui Kementerian Dalam Negeri.

"Ini diperbolehkan sesuai kemampuan keuangan daerah," kata Entis.

Baca juga: DPRD DKI Boleh Minta Kenaikan Dana Bantuan Parpol Tahun 2020

Berikut rincian bantuan dana keuangan yang akan diterima parpol yang mendapatkan kursi di DPRD DKI:

1. PDI-P (1.336.344 suara) : Rp 3.207.225.600

2. Partai Gerindra (935.793 suara) : Rp 2.245.903.200

3. PKS (917.005 suara) : Rp 2.200.812.000

4. PSI (404.508 suara) : Rp 970.819.200

5. Partai Demokrat (386.434 suara) : Rp 927.441.600

6. PAN (375.882 suara) : Rp 902.116.800

7. Partai Nasdem (309.790 suara) : Rp 743.496.000

8. PKB (308.212 suara) : Rp 739.708.800

9. Partai Golkar (300.246 suara) : Rp 720.590.400

10. PPP (175.935 suara) : Rp 422.244.000



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Jam Operasional Diperpanjang, Pengusaha Mal Tetap Minta Dikecualikan dari Pembatasan

Megapolitan
Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Mulai 5 Februari, Pengecekan Covid-19 dengan GeNose Tersedia di Stasiun Gambir dan Yogyakarta

Megapolitan
Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Olah TKP Kasus Begal Pesepeda di Jalan Latumenten, Polisi Sisir Kamera CCTV

Megapolitan
Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Dishub DKI Keluarkan SK Juknis Transportasi Selama PSBB Ketat, Pengemudi Ojek Dilarang Berkerumun

Megapolitan
Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Jam Operasional Mal Diperpanjang, Pengusaha Harap Bisa Kembalikan Peak Hour

Megapolitan
Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Pesepeda Dibegal di Jalan Latumenten Jakbar, 1 Unit Ponsel Raib

Megapolitan
Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Dua Pekan Pelaksanaan PSBB Ketat, 237 Tempat Usaha Dijatuhi Sanksi

Megapolitan
33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

33.340 WNA Masuk Indonesia Lewat Bandara Soekarno-Hatta di Masa Pembatasan Kedatangan Warga Asing

Megapolitan
Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Wagub DKI: Tanpa Warga Luar Jakarta, Okupansi RS di Jakarta Hanya 60 Persen

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Pemprov DKI Diminta Libatkan Tokoh Agama Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Kasus Covid-19 di Jakarta Bertambah 2.314, Angka Kematian Kembali Tertinggi

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

UPDATE 26 Januari: Ada 46 Kasus Baru Covid-19 di Kota Tangerang, 69 Orang Sembuh

Megapolitan
UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

UPDATE 26 Januari: Bertambah 39 Kasus Covid-19 di Tangsel, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Polisi Masih Lengkapi Berkas Perkara Kasus Video Syur Gisel dan Michael Yukinobu

Megapolitan
Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Ditanya Alasan Beraksi Mesum di Halte Senen, MA: Emang Kenapa?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X