Politisi PSI untuk Anies soal Putusan MA: Ini Bukan Makanan Pasar yang Kedaluwarsa

Kompas.com - 04/09/2019, 20:18 WIB
Idris Ahmad (kiri) dan William Aditya Sarana (kanan) sebagai anggota DPRD DKI Terpilih dari partai PSI saat menggelar konferensi pers di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (21/8/2019). KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIAIdris Ahmad (kiri) dan William Aditya Sarana (kanan) sebagai anggota DPRD DKI Terpilih dari partai PSI saat menggelar konferensi pers di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (21/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI soal mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan sudah kedaluwarsa adalah pernyataan yang tidak masuk akal.

William merupakan penggugat perda penutupan jalan untuk PKL berdagang ini. Ia pun tidak habis pikir yang memaknai putusan hukum dengan istilah kedaluwarsa. Padahal, putusan tersebut baru dikabulkan pada Desember 2018.

"Saya sebenarnya enggak habis pikir kalau bilang putusan itu kedaluwarsa. Karena enggak ada yang kedaluwarsa terhadap putusan MA. Apalagi ini baru diputuskan Desember 2018 jadi dia kira mungkin ini makanan pasar begitu ada waktu kedaluwarsa itu ngaco banget dia harus banyak belajar hukum," kata William saat dihubungi, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Anies Anggap Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Tutup Jalan Sudah Kedaluwarsa

 

Menurut dia, dengan dicabutnya Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum maka tidak ada lagi payung hukum untuk PKL berjualan di trotoar atau jalan.

"Selama ini merugikan kepentingan umum yang lebih luas. Dia enggak melihat kepentingan pejalan kaki, angkutan umum terganggu selama ini," ucap William.

Mengenai pernyataan Anies yang menyebut bahwa putusan MA kedaluwarsa karena diterbitkan setelah pemprov DKI Jakarta tidak lagi menutup jalan untuk PKL.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

Ruas jalan tersebut sudah dibuka kembali saat MA mengeluarkan putusannya dan para PKL dipindahkan ke skybridge atau jembatan multi guna (JPM) Tanah Abang.

Karena itulah, Anies menganggap sudah kedaluwarsa. Namun menurut William putusan itu tak hanya pada kasus Tanah Abang. Melainkan untuk seluruh trotoar di Jakarta yang kini sebagian masih dipakai oleh PKL.

"PKL di Jatibaru memang sudah enggak ada tapi di trotoar masih banyak. Pas zaman gub sebelumnya enggak ada skybridge bersih kok baik trotoar dan jalan. Sekarang udah ada skybridge PKL di trotoar masih ada jadi enggak kompeten Aniesnya," ungkap pria 23 tahun ini.

 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap putusan MA yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI soal mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan, kedaluwarsa.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jakarta Catat 977 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate 9,3 Persen

Jakarta Catat 977 Kasus Baru Covid-19, Positivity Rate 9,3 Persen

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

UPDATE Covid-19 di Depok, Ada 230 Kasus Baru

Megapolitan
UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

UPDATE: Kabupaten Bekasi Catat 140 Kasus Baru Covid-19

Megapolitan
Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Polisi Petakan 10 Titik Penyekatan Pemudik di Kabupaten Bekasi, dari Jalan Alternatif hingga Tol

Megapolitan
Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Pemkot Pastikan Stok Pangan di Tangsel Aman Sepanjang Ramadhan 2021

Megapolitan
Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Penyekatan Pemudik di Kota Bekasi Masih Menanti Instruksi Pemerintah Pusat

Megapolitan
Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Layanan Bus AKAP Ditutup pada 6-17 Mei, Kepala Terminal Tanjung Priok: Tak Ada Penolakan dari PO Bus

Megapolitan
Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Antisipasi Aksi Teror Saat Ramadhan, Polisi Bakal Lakukan Patroli Berkala di Lokasi Rawan

Megapolitan
Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Damkar Tangkap Ular Sanca Batik 3 Meter yang Masuk Rumah Warga di Serpong

Megapolitan
PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

PHRI Sebut Pemprov DKI Akan Upayakan Vaksinasi Covid-19 untuk Pegawai Restoran dan Hotel

Megapolitan
Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Mudik Dilarang, Pemkot Belum Berencana Tutup Terminal Bekasi

Megapolitan
Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Pemkot Tangsel Larang Pawai Obor Jelang Ramadhan karena Bisa Timbulkan Kerumunan

Megapolitan
Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Diduga Intervensi, Terduga Pemerkosa Wanita Tunarungu di Bekasi Diminta Hormati Proses Hukum

Megapolitan
Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Penjual dan Pembeli Takjil di DKI Jakarta Wajib Patuhi Protokol Kesehatan

Megapolitan
Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Jam Operasional Restoran di Jakarta Diperpanjang Selama Ramadhan, Ini Kata PHRI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X