Politisi PSI untuk Anies soal Putusan MA: Ini Bukan Makanan Pasar yang Kedaluwarsa

Kompas.com - 04/09/2019, 20:18 WIB
Idris Ahmad (kiri) dan William Aditya Sarana (kanan) sebagai anggota DPRD DKI Terpilih dari partai PSI saat menggelar konferensi pers di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (21/8/2019). KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIAIdris Ahmad (kiri) dan William Aditya Sarana (kanan) sebagai anggota DPRD DKI Terpilih dari partai PSI saat menggelar konferensi pers di DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa (21/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menilai pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI soal mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan sudah kedaluwarsa adalah pernyataan yang tidak masuk akal.

William merupakan penggugat perda penutupan jalan untuk PKL berdagang ini. Ia pun tidak habis pikir yang memaknai putusan hukum dengan istilah kedaluwarsa. Padahal, putusan tersebut baru dikabulkan pada Desember 2018.

"Saya sebenarnya enggak habis pikir kalau bilang putusan itu kedaluwarsa. Karena enggak ada yang kedaluwarsa terhadap putusan MA. Apalagi ini baru diputuskan Desember 2018 jadi dia kira mungkin ini makanan pasar begitu ada waktu kedaluwarsa itu ngaco banget dia harus banyak belajar hukum," kata William saat dihubungi, Rabu (4/9/2019).

Baca juga: Anies Anggap Putusan MA yang Batalkan Kebijakan Tutup Jalan Sudah Kedaluwarsa

 

Menurut dia, dengan dicabutnya Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum maka tidak ada lagi payung hukum untuk PKL berjualan di trotoar atau jalan.

"Selama ini merugikan kepentingan umum yang lebih luas. Dia enggak melihat kepentingan pejalan kaki, angkutan umum terganggu selama ini," ucap William.

Mengenai pernyataan Anies yang menyebut bahwa putusan MA kedaluwarsa karena diterbitkan setelah pemprov DKI Jakarta tidak lagi menutup jalan untuk PKL.

Baca juga: MA Batalkan Kebijakan DKI Tutup Jalan demi Tempat Berdagang PKL

Ruas jalan tersebut sudah dibuka kembali saat MA mengeluarkan putusannya dan para PKL dipindahkan ke skybridge atau jembatan multi guna (JPM) Tanah Abang.

Karena itulah, Anies menganggap sudah kedaluwarsa. Namun menurut William putusan itu tak hanya pada kasus Tanah Abang. Melainkan untuk seluruh trotoar di Jakarta yang kini sebagian masih dipakai oleh PKL.

"PKL di Jatibaru memang sudah enggak ada tapi di trotoar masih banyak. Pas zaman gub sebelumnya enggak ada skybridge bersih kok baik trotoar dan jalan. Sekarang udah ada skybridge PKL di trotoar masih ada jadi enggak kompeten Aniesnya," ungkap pria 23 tahun ini.

 

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menganggap putusan MA yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI soal mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan, kedaluwarsa.

Kebijakan itu tertuang dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

"Keputusan MA itu kedaluwarsa," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (4/9/2019).

Anies menyampaikan, putusan MA terbit setelah Pemprov DKI Jakarta tidak lagi menutup jalan untuk PKL. MA mengabulkan sebagian gugatan anggota DPRD DKI terpilih periode 2019-2024 William Aditya Sarana tentang penutupan jalan sebagai tempat berdagang.

 

MA menganulir kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengalihkan fungsi jalan jadi tempat berdagang para pedagang kaki lima. Kebijakan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Berdasarkan keterangan di website MA, yaitu putusan.mahkamahagung.go.id, putusan itu bernomor 38/P.PTSVIII/2019/42 P/HUM/2018 dan dibacakan pada 18 Desember 2018.

Dalam putusan itu MA menyatakan, Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum bertentangan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 25 Ayat 1 itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

14 Orang yang Dikarantina di Rumah Lawan Covid-19 Dipulangkan, Salah satunya Istri Lurah di Tangsel

Megapolitan
UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

UPDATE Covid-19 6 Juni: 271 Positif, 36 Meninggal, 89 Sembuh di Tangsel

Megapolitan
Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

Kantor, Mal, hingga Stasiun dan Terminal di Jakarta Wajib Siapkan Parkir Khusus Sepeda saat PSBB Transisi

Megapolitan
PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

PSBB Transisi di Jakarta, Begini Protokol yang Akan Diterapkan Mal Central Park

Megapolitan
[UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

[UPDATE] Covid-19 6 Juni di Depok: 1 Kasus Baru, 1 Suspect Meninggal Dunia

Megapolitan
Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Sempat Dirawat 3 Hari di ICU, Paranormal Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia

Megapolitan
UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

UPDATE 6 Juni: Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Bertambah 102 Orang

Megapolitan
Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

Sistem Ganjil Genap Belum Berlaku Pekan Depan, Dishub Tunggu Sepekan PSBB Transisi

Megapolitan
Gereja Katedral Jakarta Akan Dibuka Setelah Siap dengan Protokol Kesehatan

Gereja Katedral Jakarta Akan Dibuka Setelah Siap dengan Protokol Kesehatan

Megapolitan
Tempat Karaoke hingga Spa Kembali Beroperasi, Ketua DPRD Nilai Pemkot Bekasi Tergesa-gesa

Tempat Karaoke hingga Spa Kembali Beroperasi, Ketua DPRD Nilai Pemkot Bekasi Tergesa-gesa

Megapolitan
PSBB Transisi, Anak-anak dan Ibu Hamil Dilarang Masuk Monas

PSBB Transisi, Anak-anak dan Ibu Hamil Dilarang Masuk Monas

Megapolitan
1.600 Warga Pondok Aren yang Belum Dapat Bantuan Terima Sembako dari Kemensos

1.600 Warga Pondok Aren yang Belum Dapat Bantuan Terima Sembako dari Kemensos

Megapolitan
Operasional Transportasi Umum Dibatasi Saat PSBB Transisi di Jakarta, Ini Jadwalnya

Operasional Transportasi Umum Dibatasi Saat PSBB Transisi di Jakarta, Ini Jadwalnya

Megapolitan
Ojol Boleh Beroperasi Mulai 8 Juni, Pengemudi Wajib Pakai Atribut dan Masker

Ojol Boleh Beroperasi Mulai 8 Juni, Pengemudi Wajib Pakai Atribut dan Masker

Megapolitan
PSBB Transisi Jakarta, Aturan Ganjil Genap Tak Berlaku bagi Ojol

PSBB Transisi Jakarta, Aturan Ganjil Genap Tak Berlaku bagi Ojol

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X