Keinginan Anies Akomodasi PKL Jualan di Trotoar...

Kompas.com - 05/09/2019, 06:53 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gelanggang Remaja, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gelanggang Remaja, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/8/2019)
Penulis Nursita Sari
|

Ada pedagang yang berjualan dengan kios permanen, ada juga yang berjualan secara berpindah-pindah.

Aturan pemerintah pusat

Pemprov DKI Jakarta memiliki Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum.

Pasal 25 Ayat 1 perda tersebut mengatur penetapan jalan atau trotoar untuk tempat usaha PKL.

Baca juga: Anies Sebut Ada Aturan Pemerintah Pusat yang Bolehkan PKL Jualan di Trotoar

Namun, Pasal 25 Ayat 1 itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) karena bertentangan dengan Pasal 127 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Meskipun demikian, Anies menyebut, pembatalan Pasal 25 Ayat 1 Perda Ketertiban Umum tak berarti melarang PKL berjualan di trotoar.

Menurut dia, banyak aturan lain yang memperbolehkan PKL berjualan di trotoar.

"Banyak dasar hukumnya. Jadi, bukan hanya dengan satu pasal itu, kemudian hilang, tidak. Ini jangan dibayangkan satu pasal itu sapu jagat, tidak," kata dia.

Anies menjelaskan, salah satu aturan yang memperbolehkan PKL berjualan di trotoar, yakni Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Salah satu dasar penerbitan Permen PUPR itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

"Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti pengaturan Permen PUPR. Nah, ini yang kemudian menjadi rujukan bagi kita," tutur Anies.

Selain aturan itu, Anies menyebut sejumlah aturan lain yang menjadi rujukan Pemprov DKI Jakarta untuk menempatkan PKL di trotoar.

Aturan-aturan tersebut, yaitu Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.

PKL tak boleh okupasi hak pejalan kaki

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

5 Karyawan Positif Covid-19, LKBN Antara Ditutup Sehari

5 Karyawan Positif Covid-19, LKBN Antara Ditutup Sehari

Megapolitan
Kronologi Penangkapan 3 Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Kronologi Penangkapan 3 Pelaku Penembakan yang Incar Pengendara di Tangsel

Megapolitan
Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Pademangan Timur Terbakar

Diduga Korsleting Listrik, Rumah Dua Lantai di Pademangan Timur Terbakar

Megapolitan
Aturan Ganjil Genap, Perusahaan Jasa Pengiriman Berskala UMKM Terdampak

Aturan Ganjil Genap, Perusahaan Jasa Pengiriman Berskala UMKM Terdampak

Megapolitan
Perusahaan Jasa Pengiriman Siapkan Opsi Hadapi Ganjil Genap, Pakai Motor hingga Ubah Pelat Kuning

Perusahaan Jasa Pengiriman Siapkan Opsi Hadapi Ganjil Genap, Pakai Motor hingga Ubah Pelat Kuning

Megapolitan
Ini Alasan Anji Wawancara Hadi Pranoto soal Klaim Temuan Obat Covid-19

Ini Alasan Anji Wawancara Hadi Pranoto soal Klaim Temuan Obat Covid-19

Megapolitan
Meriahkan 17 Agustus di Masa Pandemi, Pemkot Tangerang Gelar Lomba Joget Balon Online

Meriahkan 17 Agustus di Masa Pandemi, Pemkot Tangerang Gelar Lomba Joget Balon Online

Megapolitan
Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Wali Kota Tangerang Bantah Bakal Buka Sekolah September 2020

Megapolitan
44 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Ada Kasus Covid-19

44 Perusahaan di Jakarta Ditutup Sementara karena Ada Kasus Covid-19

Megapolitan
Alasan Ibu Pura-pura Temukan Bayi Terlantar yang Ternyata Anaknya Sendiri...

Alasan Ibu Pura-pura Temukan Bayi Terlantar yang Ternyata Anaknya Sendiri...

Megapolitan
Sempat Ditutup karena Covid-19, Hari Ini PN Jakbar Kembali Gelar Persidangan

Sempat Ditutup karena Covid-19, Hari Ini PN Jakbar Kembali Gelar Persidangan

Megapolitan
Anji Mengaku Pegal Usai Dicecar 45 Pertanyaan oleh Polisi

Anji Mengaku Pegal Usai Dicecar 45 Pertanyaan oleh Polisi

Megapolitan
Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Muhamad-Sara Resmi Direkomendasikan sebagai Bakal Calon Kepala Daerah di Pilkada Tangsel

Megapolitan
Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Hari Pertama Penerapan Sanksi Ganjil Genap, 1.062 Mobil Ditilang

Megapolitan
Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Kasus Covid-19 di RS Azra, Pemkot Bogor Enggan Berdebat soal Hasil Pemeriksaan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X