Kompas.com - 05/09/2019, 06:53 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gelanggang Remaja, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Gelanggang Remaja, Matraman, Jakarta Timur, Rabu (28/8/2019)
Penulis Nursita Sari
|

Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho menyampaikan, PKL tidak boleh mengokupasi hak pejalan kaki, meskipun nantinya diakomodasi untuk berjualan di trotoar.

Hari menyampaikan, PKL hanya diperbolehkan berjualan di trotoar yang lebar.

"Intinya itu PKL tuh tidak boleh mengokupasi hak pejalan kaki. Kalau hak pejalan kaki itu sudah ada, lebar, nah baru gitu loh," ujar Hari, Senin (2/9/2019).

Dinas Bina Marga dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait akan menyusun peta jalan atau roadmap peruntukan trotoar yang sudah direvitalisasi.

Hari memastikan, pejalan kaki akan tetap diutamakan untuk mendapatkan haknya mengakses moda transportasi dengan mudah karena adanya trotoar yang lebar.

Ditentang anggota DPRD DKI

Anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Judistira Hermawan menyatakan, Golkar sangat menyetujui rencana Pemprov DKI merevitalisasi trotoar dengan tujuan memberikan ruang bagi pejalan kaki.

Namun, Fraksi Golkar tak setuju bila trotoar yang lebar itu nantinya digunakan juga untuk mengamodasi PKL.

"Sikap kami adalah menentang. Rencana Pak Anies sendiri saat ini yang kemudian ingin menggunakan trotoar sebagai salah satu cara untuk menempatkan PKL, kami rasa sangat tidak tepat," ujar Judistira, kemarin.

Alih-alih menempatkan PKL di trotoar, kata Judistira, Pemprov DKI sebaiknya memperbanyak lokasi binaan (lokbin) sebagai tempat usaha PKL.

Anggota Fraksi PDI-P DPRD DKI Ima Mahdiah juga menyebut langkah Pemprov DKI menempatkan PKL di trotoar tidak tepat.

Menurut Ima, hal tersebut tidak adil bagi para pedagang di pasar yang harus membayar pajak dan retribusi.

"Kalau misal kita adil, contohnya trotoar di Tanah Abang, mereka biasanya yang di dalam, mereka bayar retribusi, PBB pajak ke mana-mana untuk DKI. Sedangkan PKL yang sembarangan enggak ada retribusinya di pinggir jalan itu malah di trotoar, apakah itu adil?" kata Ima, Senin (2/9/2019).

Pemprov DKI, kata Ima, memang mesti memberikan tempat berdagang yang layak bagi PKL. Namun, bukan berarti itu mengambil hak pejalan kaki.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Pertama Penyekatan Jalur Mudik, Ratusan Kendaraan Diputar Balik di GT Cikarang Barat dan Cikupa

Hari Pertama Penyekatan Jalur Mudik, Ratusan Kendaraan Diputar Balik di GT Cikarang Barat dan Cikupa

Megapolitan
Saksi Sebut Pihak Keamanan Pernah Bilang Rizieq Tak Perlu Ganti Rugi Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta

Saksi Sebut Pihak Keamanan Pernah Bilang Rizieq Tak Perlu Ganti Rugi Kerusakan di Bandara Soekarno-Hatta

Megapolitan
Cegah Pemudik, Polisi Bangun Pos Pengamanan di Jalan Perintis Kemerdekaan

Cegah Pemudik, Polisi Bangun Pos Pengamanan di Jalan Perintis Kemerdekaan

Megapolitan
Tepergok Bawa Kabur Kalung Emas, Seorang Pencuri Dikejar dan Ditangkap Warga di Ciputat

Tepergok Bawa Kabur Kalung Emas, Seorang Pencuri Dikejar dan Ditangkap Warga di Ciputat

Megapolitan
Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan Polda soal Penutupan Tempat Wisata Saat Lebaran

Pemprov DKI Pertimbangkan Usulan Polda soal Penutupan Tempat Wisata Saat Lebaran

Megapolitan
Hari Ini Terminal Tanjung Priok Tutup Layanan Operasional Bus AKAP

Hari Ini Terminal Tanjung Priok Tutup Layanan Operasional Bus AKAP

Megapolitan
Video Viral Pekerja Protes Penyekatan Jalur Mudik di GT Cikarang, Ini Kata Polisi

Video Viral Pekerja Protes Penyekatan Jalur Mudik di GT Cikarang, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Bacok Anak Buah Nus Kei, Anak Buah John Kei: Saya Refleks, Saya Harus Jaga Diri

Bacok Anak Buah Nus Kei, Anak Buah John Kei: Saya Refleks, Saya Harus Jaga Diri

Megapolitan
Ketum PA 212 Sebut Rizieq Shihab Sering Beri Arahan soal Protokol Kesehatan dari Arab Saudi

Ketum PA 212 Sebut Rizieq Shihab Sering Beri Arahan soal Protokol Kesehatan dari Arab Saudi

Megapolitan
17 Kafe yang Sediakan Kamar untuk Kencan di Lokalisasi Gang Royal Ditertibkan

17 Kafe yang Sediakan Kamar untuk Kencan di Lokalisasi Gang Royal Ditertibkan

Megapolitan
Lokalisasi Gang Royal Penjaringan Digerebek, Ada Kamar Bawah Tanah untuk Kencan

Lokalisasi Gang Royal Penjaringan Digerebek, Ada Kamar Bawah Tanah untuk Kencan

Megapolitan
Saat Roni Berbesar Hati Maafkan dan Minta Pemuda Arogan di Masjid Bekasi Jadi Duta Masker

Saat Roni Berbesar Hati Maafkan dan Minta Pemuda Arogan di Masjid Bekasi Jadi Duta Masker

Megapolitan
Ketum PA 212: Pegawai Bandara hingga Anggota TNI Polri Juga Antusias Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Ketum PA 212: Pegawai Bandara hingga Anggota TNI Polri Juga Antusias Sambut Kedatangan Rizieq Shihab

Megapolitan
Upaya Menekan Laju Warga Saat Larangan Mudik 6-17 Mei: Tol Ditutup, Layanan KA Dibatasi, Penjagaan Polisi

Upaya Menekan Laju Warga Saat Larangan Mudik 6-17 Mei: Tol Ditutup, Layanan KA Dibatasi, Penjagaan Polisi

Megapolitan
Ketua PA 212 dan Eks Ketua FPI Jadi Saksi Meringankan untuk Rizieq Shihab dalam Sidang Kasus Kerumunan

Ketua PA 212 dan Eks Ketua FPI Jadi Saksi Meringankan untuk Rizieq Shihab dalam Sidang Kasus Kerumunan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X