Koalisi Pejalan Kaki: Penegakan Hukum Pemprov DKI Loyo soal Trotoar

Kompas.com - 05/09/2019, 11:52 WIB
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan setelah menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019). KOMPAS.COM/ANASTASIA AULIAGubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan setelah menghadiri pelantikan anggota DPRD DKI periode 2019-2024 di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Koalisi Pejalan Kaki Alfred Sitorus meragukan implementasi rencana penataan trotoar di DKI Jakarta yang telah direvitalisasi nantinya.

Ia ragu rencana Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menata trotoar dengan memberikan ruang bagi pejalan kaki dan pedagang kaki lima (PKL) terealisasi dengan baik.

Alasannya, ia menilai, Pemprov DKI selama ini masih lemah dalam penegakan aturan dalam penggunaan trotoar.

"Ah selama ini aja yang enggak tertata juga enggak bisa diapa-apain sama mereka. Penegakan hukum mereka loyo. Enggak bisa kerja anak buahnya. Diizinkan ataupun enggak aja di sejumlah trotoar, pejalan kaki susah mengaksesnya," kata Alfred saat dihubungi, Rabu (4/9/2019) malam.

Baca juga: Anies: Trotoar Harus Dibagi, Mana untuk Pejalan Kaki, Mana yang Bisa Berjualan

Alfred mempertanyakan dasar hukum yang akan dipakai Anies untuk mengakomodasi PKL berjualan di trotoar.

Ia mengingatkan Anies bahwa selama ini penggunaan trotoar mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 131 Ayat 1 yang berisi hak untuk pejalan kaki di trotoar.

Alfred menilai tidak tepat pernyataan Anies yang menganggap putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kebijakan Pemprov DKI soal mengalihkan fungsi jalan menjadi tempat PKL untuk berjualan sudah kedaluwarsa.

Baca juga: Anies Sebut Ada Aturan Pemerintah Pusat yang Bolehkan PKL Jualan di Trotoar

Ia mengatakan, Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 yang dicabut oleh MA tak hanya mengatur soal PKL di Tanah Abang, melainkan bagi seluruh trotoar.

"Lah yang digugat di MA kan bukan cuma hanya di Tanah Abang. Kan tadinya memang membolehkan lewat pergub Tanah Abang yang pernah dikeluarkan Anies, tapi kan konteksnya MA bukan ke pergub Tanah Abang itu. Tidak ada kedaluwarsa, ingat putusan MA di situ mengikat," ucap Alfred.

Menurut dia, Anies seharusnya tidak menganggap permasalahan PKL di trotoar selesai hanya karena Jalan Jatibaru, Tanah Abang, sudah dibuka dan PKL sudah menempati jembatan penyeberangan multiguna (JPM).

"Namanya trotoar itu bagian dari jalan, disebut di UU LLAJ. Jadi kalaupun Anies menganggap permasalahan selesai karena jalan Jatibaru sudah dibuka di Tanah Abang, itu salah karena trotoar itu bagian dari jalan," kata dia.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X