Tak Bisa Memaksa, Pemerintah Persuasif agar Pencari Suaka Tinggalkan Pengungsian di Kalideres

Kompas.com - 05/09/2019, 13:38 WIB
Anak-anak para pencari suaka dari berbagai negara sedang bermain di halaman eks kodim, Jakarta Barat, Senin (22/07/2019). KOMPAS.com/ VERRYANA NOVITA NINGRUMAnak-anak para pencari suaka dari berbagai negara sedang bermain di halaman eks kodim, Jakarta Barat, Senin (22/07/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM tidak bisa memaksa para pencari suaka untuk meninggalkan lokasi pengungsian di eks Gedung Kodim, Kalideres, Jakarta Barat.

Karena itu, Kemenko Polhukam berupaya menggunakan cara-cara persuasif agar para pencari suaka tak lagi tinggal di aset milik Pemprov DKI Jakarta itu.

"Enggaklah, enggak dipaksa, mana ada pemaksaan. Kita masih persuasif meminta mereka untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing," ujar Ketua Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri Kemenko Polhukam Chairul Anwar saat dihubungi, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: 200 Pencari Suaka Masih Bertahan di Kalideres, DKI Kurangi Air dan Listrik


Chairul menyampaikan, para pencari suaka masih banyak telantar di Indonesia karena negara pemberi suaka menentukan kriteria pengungsi yang bisa diterima.

Indonesia, kata Chairul, tidak memiliki tanggung jawab untuk memberikan suaka. Namun, pemerintah membantu pencari suaka yang telanjur datang ke Indonesia atas dasar kemanusiaan.

"Posisi Indonesia tidak meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Artinya, Indonesia tidak punya kewajiban untuk menerima pengungsi dari luar negeri. Tapi karena mereka ada di Indonesia, Pemerintah Indonesia, juga Pemprov DKI, memberikan bantuan dalam konteks kemanusiaan," kata Chairul.

Baca juga: Pemprov DKI Tak Bisa Paksa Pencari Suaka Tinggalkan Pengungsian di Kalideres

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta Taufan Bakri menyampaikan hal serupa. Pemprov DKI tidak bisa memaksa pencari suaka meninggalkan lokasi pengungsian.

"Enggak ada paksa-paksaan. Kita enggak berani memaksa orang, ngusir-ngusir orang, nanti terkena (pelanggaran) HAM lagi," ucap Taufan saat dihubungi terpisah.

Hingga Rabu kemarin, sekitar 200 pencari suaka masih mengungsi di eks Gedung Kodim. Padahal, pencari suaka seharusnya sudah meninggalkan lokasi pengungsian setelah 31 Agustus lalu.

Baca juga: 400 Pencari Suaka Dapat Bantuan Uang untuk Sewa Rumah

Pemprov DKI Jakarta mulai mengurangi bantuan berupa fasilitas air dan listrik di lokasi pengungsian. Pemprov DKI tak lagi menyediakan tangki-tangki air di sana.

Sejumlah pencari suaka yang sudah meninggalkan lokasi pengungsian Kalideres diketahui mendapatkan bantuan uang untuk mengontrak rumah.

Bantuan uang itu berasal dari corporate social responsibility (CSR) perusahaan yang dihubungi United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) atau komisioner PBB untuk pengungsi.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Ketua DPC Hanura Didorong Partainya Ikut Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Anggarannya Sempat Dicoret, Disdik DKI Usulkan SMK Pariwisata jadi Sekolah Asrama

Megapolitan
Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Bocah yang Hanyut di Kali Angke Ciputat Ditemukan 13 Meter dari Lokasi Awal

Megapolitan
Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara 'Ngeyel'

Kisah Penjaga Lintasan Kereta Tak Berpalang di Ancol, Lari-lari 500 Meter hingga Ribut dengan Pengendara "Ngeyel"

Megapolitan
Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Untuk Pilkada Tangsel, Hanura Cari Kandidat yang Mau Dongkrak Kualitas SDM

Megapolitan
Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Minta Pemulangan PMKS di Jakarta Digencarkan, Komisi E Soroti Pengemis Jutawan di Jaksel

Megapolitan
Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Kali Angke yang Sempit dan Penuh Sampah Jadi Kendala Tim SAR Cari Bocah yang Hanyut

Megapolitan
Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Bocah yang Tenggelam di Kali Angke Ciputat Belum Ditemukan

Megapolitan
TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

TPU Menteng Pulo 2 di Malam Hari, Jadi Tempat Kumpul Anak Muda hingga Narkoba

Megapolitan
Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Anggota DPRD Minta Pemprov DKI Bikin Pergub soal Kriteria Warga Miskin

Megapolitan
Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Viral Video Penumpang Merokok di KRL, PT KCI Sebut Itu Terjadi di Rute Tanah Abang-Rangkasbitung

Megapolitan
Jembatan Rawa Buntu yang Retak Sudah Dilaporkan ke Kementerian PUPR

Jembatan Rawa Buntu yang Retak Sudah Dilaporkan ke Kementerian PUPR

Megapolitan
JPO Tanpa Atap, Antara Fungsi dan Estetika, Pilih Mana..?

JPO Tanpa Atap, Antara Fungsi dan Estetika, Pilih Mana..?

Megapolitan
Ada Longsor, Kereta Api Pangrango Lintas Sukabumi-Bogor Tak Beroperasi Hari Ini

Ada Longsor, Kereta Api Pangrango Lintas Sukabumi-Bogor Tak Beroperasi Hari Ini

Megapolitan
Penyangga Jembatan Rawa Buntu Retak, Warga Minta Segera Diperbaiki

Penyangga Jembatan Rawa Buntu Retak, Warga Minta Segera Diperbaiki

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X