Aturan Kementerian PUPR, PKL Boleh Berjualan di Trotoar yang Lebarnya 5 Meter

- Dapat menggunakan lahan privat.

- Tidak berada di sisi jalan arteri baik primer maupun sekunder dan kolektor primer dan/atau tidak berada di sisi ruas jalan

dengan kecepatan kendaraan tinggi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diketahui ingin membagi trotoar yang sudah direvitalisasi untuk pejalan kaki dan PKL.

Pemprov DKI akan menentukan lokasi dan lebar trotoar yang bisa digunakan untuk PKL berjualan.

Anies menyebut banyak aturan yang memperbolehkan PKL berjualan di trotoar.

Baca juga: Keinginan Anies Akomodasi PKL Jualan di Trotoar...

Salah satunya Permen PUPR Nomor 03/PRT/M/2014. Salah satu dasar penerbitan Permen PUPR itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

"Kesimpulannya, PKL diperbolehkan berada di trotoar selama mengikuti pengaturan Permen PUPR. Nah, ini yang kemudian menjadi rujukan bagi kita," tutur Anies, Rabu kemarin.

Selain aturan itu, Anies menyebut sejumlah aturan lain yang menjadi rujukan Pemprov DKI Jakarta untuk menempatkan PKL di trotoar.

Aturan-aturan tersebut yaitu Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL; dan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL.