Saat DPRD DKI Jakarta Ingin Setara dengan DPR RI

Kompas.com - 06/09/2019, 09:45 WIB
Karangan bunga dari warga RW 07, Cililitan, Jakarta Timur yang memberikan ucapan selamat atas pelantikan DPRD DKI dan menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait ganti rugi normalisasi, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (30/8/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKarangan bunga dari warga RW 07, Cililitan, Jakarta Timur yang memberikan ucapan selamat atas pelantikan DPRD DKI dan menyindir Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait ganti rugi normalisasi, di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jumat (30/8/2019)

Jika merujuk pada DPR RI, masing-masing anggota memang mempunyai 2 asisten pribadi dan bisa punya 5 staf ahli.

2. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)

Selain tenaga ahli, DPRD mengusulkan pembentukan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT). Usulan ini diajukan dalam penyusunan tata tertib ke Kemendagri pada Kamis (5/9/2019) kemarin.

Wakil Ketua  DPRD DKI Jakarta non-defenitif Syarif mengatakan, BURT diajukan agar DPRD DKI Jakarta memiliki badan yang mengurus rumah tangga dewan seperti yang ada di DPR RI.

Salah satu tugas BURT, menurut Syarif, adalah menyusun rencana kerja dan melakukan kontrol anggaran yang selama ini dikerjakan oleh Sekretariat Dewan (Sekwan).

"Soal BURT di DPR kan ada tapi di kami enggak ada. Jadi maksudnya dalam menyusun anggaran DPRD itu harus menyusun bersama. Sifatnya tidak one traffic," ujar Syarif, Kamis kemarin.

"Jadi sekarang ini dewan mengajukan ke Sekwan. Kemudian diajukan ke Banggar (badan anggaran) lalu Banggar membahas dan ketok. Padahal apa? Padahal yang tahu kebutuhan Dewan ya Dewan sendiri," lanjut dia.

Menurut Syarif, BURT berbeda dengan Sekwan karena Sekwan mengurusi secara keseluruhan DPRD. Namun, BURT akan berfokus kepada kebutuhan DPRD.

Padahal secara acuan peraturan pun sudah berbeda. DPR RI merujuk pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah atau UU MD3.

Sementara DPRD merujuk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya tidak mengatur tentang BURT.

Ruang rapat perdana di ruang badan anggaran, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019)KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGI Ruang rapat perdana di ruang badan anggaran, Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019)

3. Gubernur wajib lapor jika mengangkat wali kota

Saat penyusunan tatib, DPRD DKI mengajukan revisi terhadap Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2018, khususnya pasal mengenai ketentuan seorang gubernur DKI Jakarta saat memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.

Syarif menyebutkan, anggota DPRD DKI ingin diberi ruang memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri yang akan dipilih oleh gubernur DKI.

"Dalam tata tertib, ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa gubernur dalam hal mengangkat wali kota, bupati, dan kerja sama luar negeri dan pihak lain dapat pertimbangan dari DPRD," kata Syarif.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sibuk Mengamati Target, Hampir Seluruh Agen Detektif Wanita Ternyata Masih Lajang

Sibuk Mengamati Target, Hampir Seluruh Agen Detektif Wanita Ternyata Masih Lajang

Megapolitan
Viral Video Warga Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Suspect di Kabupaten Bekasi, Ini Penjelasan Polisi

Viral Video Warga Tolak Pemakaman Jenazah Pasien Suspect di Kabupaten Bekasi, Ini Penjelasan Polisi

Megapolitan
Kumpulan Kisah Ahok Usai Aksi 411, Memilih Tinggal Dalam Rumah hingga Wacana Pindah Kewarganegaraan

Kumpulan Kisah Ahok Usai Aksi 411, Memilih Tinggal Dalam Rumah hingga Wacana Pindah Kewarganegaraan

Megapolitan
Covid-19 Kota Tangerang Meningkat, PSBB Diperpanjang hingga 23 Agustus

Covid-19 Kota Tangerang Meningkat, PSBB Diperpanjang hingga 23 Agustus

Megapolitan
UPDATE Sepekan Terakhir di Jakarta: Bertambah 3.271 Pasien Positif Covid-19 dan Terjadi 3 Kali Lonjakan

UPDATE Sepekan Terakhir di Jakarta: Bertambah 3.271 Pasien Positif Covid-19 dan Terjadi 3 Kali Lonjakan

Megapolitan
Wartawan Berbagi, Terinspirasi Pemulung Cari Ponsel Bekas untuk Belajar dari Rumah

Wartawan Berbagi, Terinspirasi Pemulung Cari Ponsel Bekas untuk Belajar dari Rumah

Megapolitan
Rentetan Penembakan Misterius di Tangsel, Beraksi di Jalan Raya Incar Pengendara

Rentetan Penembakan Misterius di Tangsel, Beraksi di Jalan Raya Incar Pengendara

Megapolitan
Polemik Informasi Pedagang Terpapar Covid-19 di Pasar Mayestik, Disebut Hoaks Kemudian Diakui

Polemik Informasi Pedagang Terpapar Covid-19 di Pasar Mayestik, Disebut Hoaks Kemudian Diakui

Megapolitan
Tiga Gerbang Tol Bekasi Berlakukan Ganjil Genap

Tiga Gerbang Tol Bekasi Berlakukan Ganjil Genap

Megapolitan
Wagub DKI: Delapan Persen Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Berusia di Bawah 19 Tahun

Wagub DKI: Delapan Persen Pasien Positif Covid-19 di Jakarta Berusia di Bawah 19 Tahun

Megapolitan
Satu Tahun Pascakejadian, Pemerkosa di Bintaro Akhirnya Ditangkap Setelah Korban Memviralkan Kisahnya

Satu Tahun Pascakejadian, Pemerkosa di Bintaro Akhirnya Ditangkap Setelah Korban Memviralkan Kisahnya

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kenangan Ahok soal Demo 411, Tolak Mengungsi ke Pulau | Pemerkosa di Bintaro Ditangkap

[POPULER JABODETABEK] Kenangan Ahok soal Demo 411, Tolak Mengungsi ke Pulau | Pemerkosa di Bintaro Ditangkap

Megapolitan
UPDATE 9 Agustus, Kasus Positif Covid-19 Aktif di Kota Bekasi Terbanyak Se-Jawa Barat

UPDATE 9 Agustus, Kasus Positif Covid-19 Aktif di Kota Bekasi Terbanyak Se-Jawa Barat

Megapolitan
Hal-Hal yang Harus Diingat Saat Sanksi Ganjil Genap Kembali Berlaku

Hal-Hal yang Harus Diingat Saat Sanksi Ganjil Genap Kembali Berlaku

Megapolitan
Hari Ini Putra Siregar Akan Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Hari Ini Putra Siregar Akan Jalani Sidang Perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X