DPRD DKI Terima Kunker Pertama dari Legislator Bhutan

Kompas.com - 06/09/2019, 14:50 WIB
Legislator Bhutan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta untuk belajar tentang sistem demokrasi, di lantai 3, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGILegislator Bhutan kunjungan kerja ke DPRD DKI Jakarta untuk belajar tentang sistem demokrasi, di lantai 3, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 menerima kunjungan kerja pertama mereka.

Mereka menerima perwakilan legislator Bhutan di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2019).

Kunjungan kerja legislator Bhutan itu untuk menggali informasi atau mempelajari tentang sistem demokrasi di Indonesia.

Bhutan sendiri merupakan negara kecil di Asia Selatan yang menganut sistem kerajaan dan direncanakan akan diubah menjadi sistem pemerintahan demokrasi.

"Mereka datang ke sini salah satunya mereka mencari informasi atau menggali informasi mengenai demokrasi. Karena Bhutan itu kan monarki kerajaan. Rajanya itu kayak mau pensiun dia mau rakyatnya lebih makmur dan lebih sejahtera sehingga kemungkinannya dia mau mengubah dari monarki ke demokrasi," ucap anggota DPRD DKI Jakarta Basri Baco yang menerima kunker itu.

Baca juga: Saat DPRD DKI Jakarta Ingin Setara dengan DPR RI

Legislator Bhutan disebut datang ke beberapa negara untuk mempelajari demokrasi salah satunya adalah Indonesia. Jakarta pun dipilih sebagai kota yang dituju karena merupakan ibu kota negara. Kedatangan ini juga difasilitasi oleh Fraksi Golkar.

Basri mengungkapkan, hal yang dibahas dalam rapat salah satunya mengenai perbandingan antara sistem kampanye di Indonesia dan Bhutan.

Di Bhutan hanya ada kampanye bagi pemilihan perdana menteri dan legislator. Sedangkan Indonesia berlaku juga untuk pemilihan presiden, gubernur, hingga wali kota dan bupati.

"Yang tadi dibicarakan terkait bagaimana mereka kampanye, ternyata mereka itu kampanye dibiayai pemerintah dikasih nilai angka yang sama untuk kampanye," jelasnya.

Hal lain yang dibahas adalah mengenai lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan juga non government organization (NGO) yang pasca reformasi Indonesia banyak yang banyak di Indonesia.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X