Perluasan Ganjil Genap Berlaku Senin, Ini 5 Hal yang Harus Diketahui

Kompas.com - 08/09/2019, 07:09 WIB
Kompas TV Para pedagang dan karyawan di kawasan Gajah Mada dan Glodok Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang dan membatalkan perluasan ganjil genap karena telah berdampak pada menurunnya omzet penjualan mereka hingga 50%. Kekhawatiran pedagang dan karyawan yang terimbas langsung penerapan perluasan sistim ganjil genap disuarakan melalui deklarasi menolak kebijakan ganjil genap di kawasan Gajah Mada dan Glodok, Jakarta Pusat. Karena setelah diadakannya uji coba perluasan ganjil genap untuk kendaraan roda empat omset penjualan pedagang khususnya di kawasan Glodok turun hingga 50 persen. Omzet mereka turun lantaran berkurangnya pembeli yang lebih memilih belanja secara <em>online</em> dibanding harus keluar rumah namun terhadang oleh kebijakan ganjil-genap. Untuk itu mereka sepakat meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji ulang kebijakan penerapan perluasan ganjil genap sesuai nomor kendaraan. #PerluasanGanjilGenap #PemprovDKIJakarta #PedagangGlodok

24. Off ramp Tol Rawamangun/Salemba/Pulogadung sampai simpang Jalan Utan Kayu Raya-Jalan Rawamangun Muka Raya

25. Off ramp Tol Rawamangun/Salemba/Pulogadung sampai simpang Jalan H Ten Raya-Jalan Rawasari Selatan

26. Simpang Jalan Rawasari Selatan-Jalan H Ten Raya sampai Gerbang Tol Pulomas

27. Off ramp Tol Cempaka Putih/Senen/Pulogadung sampai simpang Jalan Letjend Suprapto-Jalan Perintis Kemerdekaan

28. Simpang Jalan Pulomas sampai Gerbang Tol Cempaka Putih

3. Berlaku 9 Jam

Perluasan aturan ganjil genap berlaku pada Senin-Jumat, pukul 06.00-10.00 WIB dan pukul 16.00-21.00 WIB.

Aturan ganjil genap tidak berlaku pada hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional.

4. Daftar Kendaraan yang Tak Kena Ganjil Genap

Ada 13 jenis kendaraan yang tidak dikenakan aturan ganjil genap. Taksi online tidak termasuk dalam jenis kendaraan yang dikecualikan, sehingga tetap terkena aturan ganjil genap.

Baca juga: Perluasan Ganjil Genap Berlaku 9 September, Volume Kendaraan Ditargetkan Turun 40 Persen

Kendaraan yang tidak terkena aturan ganjil genap yakni:

a. Kendaraan bertanda khusus yang membawa penyandang disabilitas, dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini;

b. Kendaraan ambulans;

c. Kendaraan pemadam kebakaran;

d. Kendaraan angkutan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor berwarna dasar kuning;

e. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik;

f. Sepeda motor;

g. Kendaraan angkutan barang khusus pengangkut Bahan Bakar Minyak atau Bahan Bakar Gas;

h. Kendaraan pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni :

1.Presiden/Wakil Presiden;

2.Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah; dan

3.Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan.

i. Kendaraan Dinas Operasional dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar merah, TNI dan POLRI;

j. Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara;

k. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas;

l. Kendaraan Pengangkut Uang Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM dengan pengawasan dari petugas Polri;

m. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan dan/atau pengawalan oleh petugas Polri.

5. Denda Rp 500.000

Dengan berlakunya perluasan ganjil genap, pengendara yang melanggar aturan itu akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Baca juga: Ada Ganjil Genap, 4.000 Pengusaha Angkutan Barang Ganti Pelat Hitam ke Kuning

Sanksinya yakni denda Rp 500.000.

"Pelanggaran terhadap rambu lalu lintas itu dikenakan sanksi denda administrasi sebesar maksimal Rp 500.000. Artinya, begitu yang bersangkutan melanggar ganjil genap karena ada larangan masuk, maka itu otomatis denda administrasi maksimal Rp 500.000," ujar Syafrin.

 

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Perpanjang PSBB, Keluar Masuk Tangsel Sekarang Wajib Punya SIKM

Perpanjang PSBB, Keluar Masuk Tangsel Sekarang Wajib Punya SIKM

Megapolitan
Sejumlah Aturan Taman Margasatwa Ragunan jika Buka Saat New Normal

Sejumlah Aturan Taman Margasatwa Ragunan jika Buka Saat New Normal

Megapolitan
Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Gedung Sekolah di Petamburan

Petugas Damkar Evakuasi Ular Kobra di Gedung Sekolah di Petamburan

Megapolitan
2.746 Calon Jemaah Haji Batal Berangkat, Pejabat Kemenag Bekasi: Ada yang Sedih Luar Biasa

2.746 Calon Jemaah Haji Batal Berangkat, Pejabat Kemenag Bekasi: Ada yang Sedih Luar Biasa

Megapolitan
Pemudik Lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta, Hanya Tunjukkan Surat Sehat

Pemudik Lolos Check Point dan Masuk ke Jakarta, Hanya Tunjukkan Surat Sehat

Megapolitan
Wali Kota: Sepanjang Bekasi Belum Bersih, Kita Rapid Test, Swab, Tracking, Bawa ke RS

Wali Kota: Sepanjang Bekasi Belum Bersih, Kita Rapid Test, Swab, Tracking, Bawa ke RS

Megapolitan
Anggota Komunitas yang Kumpul Bareng Wakil Wali Kota Tangsel Jalani Rapid Test, Hasilnya negatif

Anggota Komunitas yang Kumpul Bareng Wakil Wali Kota Tangsel Jalani Rapid Test, Hasilnya negatif

Megapolitan
[HOAKS] 30 Pembantu Baru Datang dari Kampung di Penjaringan Positif Covid-19

[HOAKS] 30 Pembantu Baru Datang dari Kampung di Penjaringan Positif Covid-19

Megapolitan
Dinas Pendidikan: Tiap Sekolah di Bekasi Harus Punya Satuan Gugus Tugas Covid-19

Dinas Pendidikan: Tiap Sekolah di Bekasi Harus Punya Satuan Gugus Tugas Covid-19

Megapolitan
Satpol PP Tutup Sejumlah Toko yang Nekat Beroperasi di Pasar Gembrong

Satpol PP Tutup Sejumlah Toko yang Nekat Beroperasi di Pasar Gembrong

Megapolitan
Lurah Pejagalan Temukan 71 Warga yang Kembali dari Kampung Halaman Secara Ilegal

Lurah Pejagalan Temukan 71 Warga yang Kembali dari Kampung Halaman Secara Ilegal

Megapolitan
Jika Terapkan New Normal, Pemkot Depok Diminta Tata Ulang Pasar Tradisional

Jika Terapkan New Normal, Pemkot Depok Diminta Tata Ulang Pasar Tradisional

Megapolitan
Balik Mudik Lebaran, 28 Warga Duren Tiga Jalani Karantina di Rumah

Balik Mudik Lebaran, 28 Warga Duren Tiga Jalani Karantina di Rumah

Megapolitan
Viral Foto Langgar Protokol Kesehatan, Komunitas di Tangsel Jalani Rapid Test

Viral Foto Langgar Protokol Kesehatan, Komunitas di Tangsel Jalani Rapid Test

Megapolitan
Datang Tanpa SIKM, 20 Tukang Bangunan Dikarantina, Wajib Tes Swab Bayar Pribadi

Datang Tanpa SIKM, 20 Tukang Bangunan Dikarantina, Wajib Tes Swab Bayar Pribadi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X