Serapan Rendah, Fraksi PSI Sebut Anggaran DKI yang Diajukan Tak Sesuai Kepentingan Warga

Kompas.com - 09/09/2019, 15:42 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Agus Hamonangan mengkritik rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di awal bulan september 2019.

Dialnsir dari situs publik.bapedadki.net, hingga Senin (9/9/2019) siang, serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta baru mencapai 46,11 persen.

Menurut Agus, rendahnya serapan anggaran karena pengajuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terlalu besar setiap tahunnya. adahal terkadang tidak sesuai dengan kepentingan warga.

Baca juga: Penyerapan Anggaran DKI Masih Rendah karena Lelang dan Pembebasan Lahan

"Hal ini menunjukkan kegagalan Gubernur berikut jajaran dalam menerapkan penempatan anggaran yang efektif dan dibutuhkan sesuai kepentingan warga DKI," ucap Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Ia menyebut seharusnya dari awal pengajuan anggaran Anies beserta SKPD menggali tentang apa yang dibutuhkan warga dan bisa dikerjakan

Agus menyinggung bahwa hal ini justru menunjukkan kinerja SKPD dan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang kurang diberdayakan.

"Harusnya dari awal sudah diketahui dan setidaknya efektifnya pemakaian anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas, jangan asal diajukan padahal belum tentu menjadi kebutuhan primer dan prioritas," kata dia.

Baca juga: Serapan Anggaran DKI Meleset dari Target, Fraksi PDI-P Salahkan Anies

"Itu jelas menunjukkan kurangnya kreatifitas kerja bukan hanya SKPD terkait tetapi jg TGUP yang kurang diberdayakan 'keahliannya' padahal sudah dibayar mahal," lanjutnya.

Terkait SKPD dengan serapan anggaran paling rendah yaitu Dinas Perumahan dan juga Dinas Sumber Daya Air yang beralasan karena masalah pembebasan lahan, menurut Agus seharusnya tidak sulit dilaksnakan.

Yang terpenting adalah komitmen dari pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan tugasnya.

"Pembebasan lahan kalau dijalankan budaya tertib hukum dan tertib aturan (kerja) tidak akan sulit dilaksanakan. Prinsipnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembebasan lahan bagi kepentingan pembangunan, tinggal warga Jakarta diberikan ganti untung atau setidaknya untuk penggarap direlokasi," tutur Agus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur dan DPRD DKI Terancam Tak Digaji 6 Bulan jika Tak Sahkan APBD 2020 hingga 30 November

Gubernur dan DPRD DKI Terancam Tak Digaji 6 Bulan jika Tak Sahkan APBD 2020 hingga 30 November

Megapolitan
Digugat OC Kaligis, Bambang Widjojanto: Lagi Cari Panggung

Digugat OC Kaligis, Bambang Widjojanto: Lagi Cari Panggung

Megapolitan
Pelamar CPNS Kabupaten Tangerang Sudah Tembus 2.670 Orang

Pelamar CPNS Kabupaten Tangerang Sudah Tembus 2.670 Orang

Megapolitan
Limpasan Air Turun dari Jalan Tol Becakayu Saat Hujan Kemarin

Limpasan Air Turun dari Jalan Tol Becakayu Saat Hujan Kemarin

Megapolitan
AKBP Benny Alamsyah, Ditegur karena Foto dengan Vitalia Sesha hingga Pakai Narkoba

AKBP Benny Alamsyah, Ditegur karena Foto dengan Vitalia Sesha hingga Pakai Narkoba

Megapolitan
PA 212 Klaim Dapat Izin Anies Selenggarakan Reuni Akbar di Monas, DKI Bilang Masih Akan Dibahas

PA 212 Klaim Dapat Izin Anies Selenggarakan Reuni Akbar di Monas, DKI Bilang Masih Akan Dibahas

Megapolitan
OC Kaligis Gugat Anies Baswedan karena Tunjuk BW Jadi Anggota TGUPP

OC Kaligis Gugat Anies Baswedan karena Tunjuk BW Jadi Anggota TGUPP

Megapolitan
Konsep Mirip Stadion Premiere League, Begini Cara JIS Antisipasi Penonton Terjun ke Lapangan

Konsep Mirip Stadion Premiere League, Begini Cara JIS Antisipasi Penonton Terjun ke Lapangan

Megapolitan
Pemprov DKI Belum Batasi Jumlah Pedagang yang Jualan Saat CFD

Pemprov DKI Belum Batasi Jumlah Pedagang yang Jualan Saat CFD

Megapolitan
Sepekan Sebelum Bunuh Diri, Pilot Wings Air Kerap Mengurung Diri di Kamar Indekos

Sepekan Sebelum Bunuh Diri, Pilot Wings Air Kerap Mengurung Diri di Kamar Indekos

Megapolitan
Dihampiri Samsat dan BPRD, Tukang Bangunan Kaget Disebut Nunggak Pajak Mobil Mewah

Dihampiri Samsat dan BPRD, Tukang Bangunan Kaget Disebut Nunggak Pajak Mobil Mewah

Megapolitan
Rel Antara Stasiun Pasar Minggu dan UI Sempat Patah, KRL Sudah Bisa Melintas

Rel Antara Stasiun Pasar Minggu dan UI Sempat Patah, KRL Sudah Bisa Melintas

Megapolitan
KCI Siapkan KRL sebagai Feeder untuk Pangkas Waktu Tempuh Rangkasbitung-Tanah Abang dan Cikarang-Jakarta Kota

KCI Siapkan KRL sebagai Feeder untuk Pangkas Waktu Tempuh Rangkasbitung-Tanah Abang dan Cikarang-Jakarta Kota

Megapolitan
Jakarta Internasional Stadium Gunakan Rumput Hybrid Impor Untuk Tiga Lapangan

Jakarta Internasional Stadium Gunakan Rumput Hybrid Impor Untuk Tiga Lapangan

Megapolitan
Jakarta International Stadium Hanya Sediakan Parkir untuk 1.500 Kendaraan, Apa Alasannya?

Jakarta International Stadium Hanya Sediakan Parkir untuk 1.500 Kendaraan, Apa Alasannya?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X