Serapan Rendah, Fraksi PSI Sebut Anggaran DKI yang Diajukan Tak Sesuai Kepentingan Warga

Kompas.com - 09/09/2019, 15:42 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Agus Hamonangan mengkritik rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di awal bulan september 2019.

Dialnsir dari situs publik.bapedadki.net, hingga Senin (9/9/2019) siang, serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta baru mencapai 46,11 persen.

Menurut Agus, rendahnya serapan anggaran karena pengajuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terlalu besar setiap tahunnya. adahal terkadang tidak sesuai dengan kepentingan warga.

Baca juga: Penyerapan Anggaran DKI Masih Rendah karena Lelang dan Pembebasan Lahan

"Hal ini menunjukkan kegagalan Gubernur berikut jajaran dalam menerapkan penempatan anggaran yang efektif dan dibutuhkan sesuai kepentingan warga DKI," ucap Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Ia menyebut seharusnya dari awal pengajuan anggaran Anies beserta SKPD menggali tentang apa yang dibutuhkan warga dan bisa dikerjakan

Agus menyinggung bahwa hal ini justru menunjukkan kinerja SKPD dan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang kurang diberdayakan.

"Harusnya dari awal sudah diketahui dan setidaknya efektifnya pemakaian anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas, jangan asal diajukan padahal belum tentu menjadi kebutuhan primer dan prioritas," kata dia.

Baca juga: Serapan Anggaran DKI Meleset dari Target, Fraksi PDI-P Salahkan Anies

"Itu jelas menunjukkan kurangnya kreatifitas kerja bukan hanya SKPD terkait tetapi jg TGUP yang kurang diberdayakan 'keahliannya' padahal sudah dibayar mahal," lanjutnya.

Terkait SKPD dengan serapan anggaran paling rendah yaitu Dinas Perumahan dan juga Dinas Sumber Daya Air yang beralasan karena masalah pembebasan lahan, menurut Agus seharusnya tidak sulit dilaksnakan.

Yang terpenting adalah komitmen dari pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan tugasnya.

"Pembebasan lahan kalau dijalankan budaya tertib hukum dan tertib aturan (kerja) tidak akan sulit dilaksanakan. Prinsipnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembebasan lahan bagi kepentingan pembangunan, tinggal warga Jakarta diberikan ganti untung atau setidaknya untuk penggarap direlokasi," tutur Agus.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Sewa GrabWheels Dini Hari, Dua Pengguna Skuter Listrik Tewas Ditabrak Mobil

Megapolitan
Video Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Video Senonoh Diputar di Dalam Bus, Transjakarta Minta Maaf

Megapolitan
Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Sepekan Lalu Berjalan Pincang, Nunung Kini Siap Jalani Sidang Tuntutan

Megapolitan
Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Baju Bekas di Pasar Baru Tetap Eksis di Tengah Menjamurnya Online Shop

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Polisi Gelar Rekonstruksi Perencanaan Bom Molotov oleh Dosen IPB

Megapolitan
DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

DPRD DKI Hapus Anggaran untuk Rehabilitasi Rumah Dinas Lurah

Megapolitan
Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Bantah Tebang Pilih, Kuasa Hukum Kemenag Klaim Akan Ratakan Seluruh Bangunan di Lahan Proyek UIII

Megapolitan
JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

JPO Akan Dipasang Alat yang Menonaktifkan Skuter Listrik Secara Otomatis

Megapolitan
Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Rumah Aparat Lolos Penertiban Lahan untuk UIII, Warga Minta Keadilan

Megapolitan
Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Pemkot Tangsel Tolak Prioritaskan Pegawai Honorer dalam Pendaftaran CPNS

Megapolitan
Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Penertiban Kampung Bulak, Warga: Bongkar Juga RS Sentra Medika!

Megapolitan
Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Polemik Penebangan Pohon Angsana di Trotoar, Dianggap Rusak Drainase dan Diganti Tabebuya

Megapolitan
Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Pembuatan SKCK untuk CPNS di Polres Jakbar Naik Tiga Kali Lipat

Megapolitan
220 Pelamar di Kota Bogor Sudah Mendaftar CPNS pada Hari Pertama

220 Pelamar di Kota Bogor Sudah Mendaftar CPNS pada Hari Pertama

Megapolitan
Diduga Mengantuk, Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Klender

Diduga Mengantuk, Pengendara Motor Kecelakaan Tunggal di Klender

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X