Serapan Rendah, Fraksi PSI Sebut Anggaran DKI yang Diajukan Tak Sesuai Kepentingan Warga

Kompas.com - 09/09/2019, 15:42 WIB
Ilustrasi anggaran shutterstockIlustrasi anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Agus Hamonangan mengkritik rendahnya serapan anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di awal bulan september 2019.

Dialnsir dari situs publik.bapedadki.net, hingga Senin (9/9/2019) siang, serapan anggaran Pemprov DKI Jakarta baru mencapai 46,11 persen.

Menurut Agus, rendahnya serapan anggaran karena pengajuan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terlalu besar setiap tahunnya. adahal terkadang tidak sesuai dengan kepentingan warga.

Baca juga: Penyerapan Anggaran DKI Masih Rendah karena Lelang dan Pembebasan Lahan

"Hal ini menunjukkan kegagalan Gubernur berikut jajaran dalam menerapkan penempatan anggaran yang efektif dan dibutuhkan sesuai kepentingan warga DKI," ucap Agus saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Ia menyebut seharusnya dari awal pengajuan anggaran Anies beserta SKPD menggali tentang apa yang dibutuhkan warga dan bisa dikerjakan

Agus menyinggung bahwa hal ini justru menunjukkan kinerja SKPD dan tim gubernur untuk percepatan pembangunan (TGUPP) yang kurang diberdayakan.

"Harusnya dari awal sudah diketahui dan setidaknya efektifnya pemakaian anggaran berdasarkan kebutuhan prioritas, jangan asal diajukan padahal belum tentu menjadi kebutuhan primer dan prioritas," kata dia.

Baca juga: Serapan Anggaran DKI Meleset dari Target, Fraksi PDI-P Salahkan Anies

"Itu jelas menunjukkan kurangnya kreatifitas kerja bukan hanya SKPD terkait tetapi jg TGUP yang kurang diberdayakan 'keahliannya' padahal sudah dibayar mahal," lanjutnya.

Terkait SKPD dengan serapan anggaran paling rendah yaitu Dinas Perumahan dan juga Dinas Sumber Daya Air yang beralasan karena masalah pembebasan lahan, menurut Agus seharusnya tidak sulit dilaksnakan.

Yang terpenting adalah komitmen dari pemprov DKI Jakarta untuk melaksanakan tugasnya.

"Pembebasan lahan kalau dijalankan budaya tertib hukum dan tertib aturan (kerja) tidak akan sulit dilaksanakan. Prinsipnya sudah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pembebasan lahan bagi kepentingan pembangunan, tinggal warga Jakarta diberikan ganti untung atau setidaknya untuk penggarap direlokasi," tutur Agus.

Adapun per Senin siang ini, serapan APBD DKI Jakarta 2019 baru 46,11 persen.

Yang terendah adalah serapan Dinas Perumahan baru menyerap 13,54 persen atau Rp 333 miliar dari alokasi Rp 2,46 triliun. Sementara Dinas Sumber Daya Air baru menyerap 26,02 persen atau Rp 1 triliun dari alokasi anggaran Rp 3,86 triliun.

Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Juaini mengatakan, penyebab rendahnya serapan anggaran di Dinas SDA salah satunya adalah pembebasan lahan.

Pembebasan lahan, kata Juaini, harus dilakukan dengan hati-hati.

"Kalau pembebasan kan kita harus hati-hati karena banyak juga surat-surat yang dobel yang dipakai, sertifikatnya bisa palsu. Jadi kita perlu hati-hati," kata Juaini saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/9/2019).

Pembebasan lahan juga menjadi penyebab serapan anggaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI masih rendah hingga awal September 2019.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Kelik Indriyanto menyampaikan, kebanyakan anggaran di instansinya dialokasikan untuk pembangunan fisik, seperti rusunawa.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemkot Susun Regulasi Penerapan New Normal Kota Bekasi

Pemkot Susun Regulasi Penerapan New Normal Kota Bekasi

Megapolitan
UPDATE 29 Mei Depok: Tambah 4 Pasien Positif, Jumlah PDP dan ODP Turun

UPDATE 29 Mei Depok: Tambah 4 Pasien Positif, Jumlah PDP dan ODP Turun

Megapolitan
Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Bioskop hingga Tempat Karaoke di Bekasi Akan Beroperasi jika New Normal Diterapkan

Megapolitan
Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Cerita Ibu Hamil Pilih Periksa di Bidan Selama Pandemi Covid-19

Megapolitan
Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Megapolitan
Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Megapolitan
Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Megapolitan
Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Megapolitan
Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Megapolitan
Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X