Alasan Kesehatan dan Umur, Kivlan Zen Ajukan Penangguhan Penahanan

Kompas.com - 10/09/2019, 20:14 WIB
Terdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal  Kivlan Zen (tengah) didampingi penasehat hukumnya mengikuti sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Jaksa penuntut umum mendakwa Kivlan Zen menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam secara ilegal. ANTARA FOTO/RENO ESNIRTerdakwa kasus dugaan kepemilikan senjata api ilegal Kivlan Zen (tengah) didampingi penasehat hukumnya mengikuti sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Jaksa penuntut umum mendakwa Kivlan Zen menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam secara ilegal.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Terdakwa kasus penguasaan senjata api ilegal Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Kivlan Zen mengajukan penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkaranya.

Penasihat hukum Kivlan, Tonin Tachta, menyampaikan permohonan itu usai jaksa membacakan dakwaan terhadap kliennya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019).

"Kami akan mengajukan surat juga kepada Yang Mulia perihal permohonan penangguhan atau pengalihan penahanan selama pemeriksaan pengadilan," ujar Tonin.

Baca juga: Sambil Batuk, Kivlan Zen Ajukan Permohonan Berobat ke RSPAD

Hakim Ketua Haryono meminta surat permohonan penangguhan penahanan itu dibuat dua rangkap. Rangkap kedua untuk jaksa penuntut umum.

"Sementara masih dalam penahanan oleh Majelis," kata Haryono.

Usai sidang, Tonin menyampaikan, penangguhan penahanan diajukan karena Kivlan menderita beberapa penyakit dan mengingat usianya yang sudah 73 tahun. Tonin meminta Majelis Hakim mempertimbangkan kondisi Kivlan.

"Kan enggak ada permasalahan, kenapa enggak ditangguhkan. Alasan kesehatan dan alasan umur. Itu kan kebijaksanaan dari Hakim," tutur Tonin.

Baca juga: Kecewa dengan Senjata yang Dibeli Suruhannya, Kivlan Bilang Cocoknya untuk Tembak Tikus

Kivlan juga pernah mengajukan penangguhan penahanan saat ditahan oleh polisi. Namun, polisi tidak mengabulkan permohonan itu karena Kivlan dianggap tidak kooperatif.

Kivlan didakwa menguasai senjata api ilegal. Dia disebut menguasai empat pucuk senjata api dan 117 peluru tajam.

Dia didakwa dengan dua dakwaan. Dakwaan pertama, Kivlan dinilai sehingga melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sementara dakwaan kedua, Kivlan didakwa melanggar Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12/drt/1951 juncto Pasal 56 Ayat 1 KUHP.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Sambut New Normal, Rumah Ibadah di Tangsel Akan Dibuka Bertahap Awal Juni 2020

Megapolitan
Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Kota Bekasi Akan Terapkan New Normal Setelah 4 Juni 2020

Megapolitan
Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Depok Perpanjang PSBB dan Masa Tanggap Darurat Covid-19

Megapolitan
UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

UPDATE 29 Mei: Bertambah 124 Kasus, Total 7.053 Pasien Covid-19 di DKI Jakarta

Megapolitan
Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Hujan Deras dan Angin Kencang Akibatkan 2 Pohon Tumbang di Bogor

Megapolitan
Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Wali Kota Akui Kota Bekasi Belum Bebas Covid-19

Megapolitan
Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Masjid di Pancoran Gelar Shalat Jumat, Pemprov DKI: Semoga Tak Ada yang Terinfeksi

Megapolitan
Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Pemprov DKI Tak Pangkas TKD PNS yang Tangani Covid-19

Megapolitan
Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Pohon Tumbang di Cipayung Timpa Mobil dan Rusak Instalasi Listrik

Megapolitan
Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Batal Ditutup, Layanan SIM, STNK, dan BPKB Dibuka Kembali dengan Protokol Pencegahan Covid-19

Megapolitan
Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Banyak Pelanggaran Protokol Kesehatan, Pengawasan Pasar Tradisional Diperketat Saat New Normal

Megapolitan
Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Insentif Pemungutan Pajak PNS DKI Dipangkas, Tunjangan Transportasi Pejabat Dicoret

Megapolitan
Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Era New Normal, Polisi Disiagakan Periksa Kedisiplinan terhadap Protokol Kesehatan Covid-19

Megapolitan
Belum Ada Penumpang Bandara Soetta Tujuan Jakarta yang Tak Pegang SIKM

Belum Ada Penumpang Bandara Soetta Tujuan Jakarta yang Tak Pegang SIKM

Megapolitan
Semua Tempat Ibadah di DKI Akan Dibuka Saat New Normal Diterapkan

Semua Tempat Ibadah di DKI Akan Dibuka Saat New Normal Diterapkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X