Polisi Tegaskan Telah Kirim Surat Panggilan buat Sri Bintang Pamungkas

Kompas.com - 11/09/2019, 14:01 WIB
Video aktivis Sri Bintang Pamungkas yang dilaporkan ke polisi karena dinilai menghasut orang untuk menggagalkan pelantikan Jokowi. Tangkapan layar dari YoutubeVideo aktivis Sri Bintang Pamungkas yang dilaporkan ke polisi karena dinilai menghasut orang untuk menggagalkan pelantikan Jokowi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memastikan, polisi telah melayangkan surat panggilan kepada Sri Bintang Pamungkas.

Sri Bintang diagendakan untuk diperiksa sebagai saksi terlapor kasus dugaan ujaran kebencian pada Rabu (11/9/2019) ini pukul 10.00 WIB.

"Iya sudah (surat panggilan dikirimkan)," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu.

Sri Bintang sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak menerima surat panggilan dari polisi. Karena itu, dia tak memenuhi panggilan penyidik pada hari ini.

Selain itu, Sri Bintang beralasan hari ini dia harus menghadiri agenda lainnya yakni aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Aksi tersebut diselenggarakan oleh Front Revolusi Indonesia.

Baca juga: Sri Bintang Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan dari Polisi

"Tentunya kan penyidik ada beberapa cara untuk mengundang. Yang menerima juga tidak harus yang diundang di situ, bisa yang ada di rumah, bapak RT pun kan bisa (menerima surat)," ujar Argo.

Persaudaraan Islam Tinghoa Indonesia (PITI) melaporkan Sri Bintang Pamungkas ke polisi atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Laporan disampaikan pada 4 September 2019.

Sri Bintang dilaporkan setelah tersebar video yang menampilkan dia menyerukan ajakan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Video tersebut tersebar di sosial media seperti Youtube dan Facebook.

Sri Bintang dituduh telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau Pasal 160 KUHP.

Sri Bintang sebelumnya enggan komentar banyak soal laporan tersebut. Menurut dia, setiap orang berhak membuat laporan. Menurut dia, laporan tersebut serupa dengan laporan terhadap dirinya pada 2018.

PITI juga melaporkan Sri Bintang atas dugaan penyebaran informasi yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial.

Setiap warga negara, kata Sri Bintang, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia enggan menjawab terkait pernyataannya yang terekam dalam video atas rencana menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Pagi Ini, Sri Bintang Pamungkas Akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

"Mungkin saja saya mengatakan seperti itu (menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden). Tapi persisnya seperti apa, saya sudah lupa toh. Tapi itu kan pendapat, pendapat kan boleh-boleh saja. Itu hak politik saya, hak sosial saya, hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat," ujar Sri Bintang.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

Positif Narkoba, Pegawai Beacukai yang Ditangkap di Kepulauan Seribu Tak Jadi Tersangka

Megapolitan
UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 3 Juli: Bertambah 1, Total 415 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Dipertanyakan, Bagaimana Cara Batasi Pengunjung Pasar di Jakarta?

Megapolitan
Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

Jalan di Tepi Waduk Pluit Longsor, Penanganan Darurat Ditargetkan Selesai Dua Hari

Megapolitan
Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

Terlilit Hutang dan Sakit, Seorang Pemuda Coba Bunuh Diri di Lahan Kosong

Megapolitan
UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 3 Juli: Bertambah 12, Total 491 Kasus Positif Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

Sudin SDA Akan Tutup Jalan Pluit Timur Raya untuk Perbaikan Longsor

Megapolitan
Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

Kontrakan Enam Pintu di Batuampar Terbakar Diduga karena Gas Bocor

Megapolitan
Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

Pemkot Tangerang: Lahan Tempat Semanggi Center Akan Jadi Balai Kesenian

Megapolitan
Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

Kini Ojol Boleh Angkut Penumpang Kembali di Depok

Megapolitan
Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

Eazy Passport, Layanan Jemput Bola Pembuatan Paspor Imigrasi Tangerang

Megapolitan
244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

244 Karyawan Unilever yang Dinyatakan Negatif Tetap Jalani Isolasi

Megapolitan
Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

Imbas Penutupan Pasar Tempel, Pasar Pondok Labu Ikut Ditutup Satu Hari

Megapolitan
UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

UPDATE 3 Juli, 434 Kasus Positif Covid-19 di Kota Bekasi

Megapolitan
Resmi Dibuka, Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II Gratis Selama 2 Minggu

Resmi Dibuka, Jalan Tol Depok-Antasari Seksi II Gratis Selama 2 Minggu

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X