Kompas.com - 11/09/2019, 14:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono memastikan, polisi telah melayangkan surat panggilan kepada Sri Bintang Pamungkas.

Sri Bintang diagendakan untuk diperiksa sebagai saksi terlapor kasus dugaan ujaran kebencian pada Rabu (11/9/2019) ini pukul 10.00 WIB.

"Iya sudah (surat panggilan dikirimkan)," kata Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu.

Sri Bintang sebelumnya menyatakan bahwa dirinya tidak menerima surat panggilan dari polisi. Karena itu, dia tak memenuhi panggilan penyidik pada hari ini.

Selain itu, Sri Bintang beralasan hari ini dia harus menghadiri agenda lainnya yakni aksi penyampaian pendapat di depan gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Aksi tersebut diselenggarakan oleh Front Revolusi Indonesia.

Baca juga: Sri Bintang Mengaku Belum Dapat Surat Panggilan dari Polisi

"Tentunya kan penyidik ada beberapa cara untuk mengundang. Yang menerima juga tidak harus yang diundang di situ, bisa yang ada di rumah, bapak RT pun kan bisa (menerima surat)," ujar Argo.

Persaudaraan Islam Tinghoa Indonesia (PITI) melaporkan Sri Bintang Pamungkas ke polisi atas kasus dugaan penyebaran ujaran kebencian melalui media sosial. Laporan disampaikan pada 4 September 2019.

Sri Bintang dilaporkan setelah tersebar video yang menampilkan dia menyerukan ajakan untuk menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang. Video tersebut tersebar di sosial media seperti Youtube dan Facebook.

Sri Bintang dituduh telah melanggar Pasal 28 Ayat 2 juncto Pasal 45 Ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau Pasal 160 KUHP.

Sri Bintang sebelumnya enggan komentar banyak soal laporan tersebut. Menurut dia, setiap orang berhak membuat laporan. Menurut dia, laporan tersebut serupa dengan laporan terhadap dirinya pada 2018.

PITI juga melaporkan Sri Bintang atas dugaan penyebaran informasi yang menyinggung suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) di media sosial.

Setiap warga negara, kata Sri Bintang, memiliki hak untuk menyampaikan pendapat. Namun, ia enggan menjawab terkait pernyataannya yang terekam dalam video atas rencana menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Pagi Ini, Sri Bintang Pamungkas Akan Diperiksa Polisi Terkait Kasus Dugaan Ujaran Kebencian

"Mungkin saja saya mengatakan seperti itu (menggagalkan pelantikan presiden dan wakil presiden). Tapi persisnya seperti apa, saya sudah lupa toh. Tapi itu kan pendapat, pendapat kan boleh-boleh saja. Itu hak politik saya, hak sosial saya, hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat," ujar Sri Bintang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Tamu Resepsi Pernikahan Dikurangi

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Tamu Resepsi Pernikahan Dikurangi

Megapolitan
Anies Ajak Para Kepala Daerah Susun Solusi Hadapi Perubahan Iklim Global

Anies Ajak Para Kepala Daerah Susun Solusi Hadapi Perubahan Iklim Global

Megapolitan
Di Hadapan Anies, Kapolda Metro Jaya Ingatkan Tugas Penanganan Covid-19 Belum Selesai

Di Hadapan Anies, Kapolda Metro Jaya Ingatkan Tugas Penanganan Covid-19 Belum Selesai

Megapolitan
Rampung Periksa Saksi dan Ahli, Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Iko Uwais

Rampung Periksa Saksi dan Ahli, Polisi Segera Tetapkan Tersangka Kasus Iko Uwais

Megapolitan
Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Pengunjung Restoran dan Kafe Dibatasi 75 Persen

Jakarta Terapkan PPKM Level 2, Pengunjung Restoran dan Kafe Dibatasi 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Pengunjung Pusat Kebugaran Dibatasi 75 Persen

PPKM Level 2 di Jakarta, Pengunjung Pusat Kebugaran Dibatasi 75 Persen

Megapolitan
Bocah Korban Pelecehan oleh Pria Gangguan Mental di Bintaro Xchange Jalani 'Trauma Healing'

Bocah Korban Pelecehan oleh Pria Gangguan Mental di Bintaro Xchange Jalani "Trauma Healing"

Megapolitan
Kapolda Metro Jaya dan Anies Ikuti Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara secara Virtual dari Jakarta

Kapolda Metro Jaya dan Anies Ikuti Upacara HUT Ke-76 Bhayangkara secara Virtual dari Jakarta

Megapolitan
Tebet Eco Park Akan Dibuka Kembali, Warga yang Langgar Aturan Berpotensi Mendapatkan 'Kartu Merah'

Tebet Eco Park Akan Dibuka Kembali, Warga yang Langgar Aturan Berpotensi Mendapatkan "Kartu Merah"

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Mal Harus Tutup Pukul 22.00 WIB, Kapasitas 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Mal Harus Tutup Pukul 22.00 WIB, Kapasitas 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Bioskop Turun Jadi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Kapasitas Bioskop Turun Jadi 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 Jakarta, Pelaksanaan WFO Kembali Dibatasi 75 Persen

PPKM Level 2 Jakarta, Pelaksanaan WFO Kembali Dibatasi 75 Persen

Megapolitan
PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Transportasi Umum Tak Dibatasi

PPKM Level 2 di Jakarta, Kapasitas Transportasi Umum Tak Dibatasi

Megapolitan
Rekayasa Lalin di Bundaran HI Telah Dimulai, Berpeluang Dipermanenkan dengan Sanksi Tilang

Rekayasa Lalin di Bundaran HI Telah Dimulai, Berpeluang Dipermanenkan dengan Sanksi Tilang

Megapolitan
PPKM di Jakarta Naik Level 2, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali Dibatasi

PPKM di Jakarta Naik Level 2, Kapasitas Tempat Ibadah Kembali Dibatasi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.