Fraksi PSI Pertanyakan Dasar Hukum Usulan Wagub DKI Lebih dari Satu Orang

Kompas.com - 11/09/2019, 15:43 WIB
Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Idris Ahmad di ruangannya lantai 4, gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIAnggota DPRD DKI Jakarta fraksi PSI Idris Ahmad di ruangannya lantai 4, gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI Idris Ahmad mengatakan, wacana agar posisi wakil gubernur DKI Jakarta diisi lebih dari satu orang harus didasari payung hukum yang jelas.

"Paling pertama jadi pertimbangan apakah punya dasar hukum yang kuat. Jadi pada prinsipnya PSI akan mempertanyakan apakah dasar hukumnya kuat?" ucap Idris saat dihubungi, Rabu (11/9/2019).

Idris menyebut bahwa PSI sedang mendalami dasar hukum dan peraturan terkait wagub lebih dari seorang.

Menurut dia, jika masih sebatas wacana dari anggota DPRD, itu adalah hal wajar.


Baca juga: 7 Gubernur DKI Pernah Punya Wagub Lebih dari Seorang

"Kami melihatnya ini masih sebatas wacana dan kami juga lagi pelajari aturannya. Karena itu kan tidak akan masuk dalam pembahasan tata tertib. Kalau berwacana kan boleh saja," kata dia.

Selain mengenai payung hukum, PSI juga mengingatkan bahwa jika wacana ini terwujud, apakah bisa meningkatkan kinerja dari pemerintah.

Hal tersebut harus menjadi jaminan dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.

"Apakah benar-benar bisa meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kalaupun misalnya hukum membolehkan, apa benar-benar dibutuhkan, untuk mengoptimalkan kinerja dari pemerintah daerah," katanya.

Baca juga: Wagub Belum Terpilih, DPRD Munculkan Wacana Angkat Lebih dari Satu Wakil Anies

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar wagub DKI Jakarta lebih dari satu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut usulan ini tidak dimasukkan dalam rapat tata tertib.

"Dalam tatib sih enggak. Tapi usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, wagub DKI itu ada 4. Dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," ujar Pantas.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu di Cipayung

Polisi Tembak Mati Pengedar Sabu di Cipayung

Megapolitan
Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Anies: Oposisi Sangat Keras pada TGUPP karena Efektif Bekerja

Megapolitan
Bantah Ada Bocoran Ujian di SMAN 1 Depok, Kepala Sekolah Sebut Berawal dari Ribut Siswa

Bantah Ada Bocoran Ujian di SMAN 1 Depok, Kepala Sekolah Sebut Berawal dari Ribut Siswa

Megapolitan
Pemkot Jakut Uji Coba Pembatasan Kontainer di Jalan Cilincing Raya Awal 2020

Pemkot Jakut Uji Coba Pembatasan Kontainer di Jalan Cilincing Raya Awal 2020

Megapolitan
Sakit Hati Ditegur, Pria di Ciracas Aniaya Tetangga dengan Celurit

Sakit Hati Ditegur, Pria di Ciracas Aniaya Tetangga dengan Celurit

Megapolitan
PT KAI Klaim Sudah Koordinasi dengan Dishub soal Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi

PT KAI Klaim Sudah Koordinasi dengan Dishub soal Penutupan Lay Bay Stasiun Bekasi

Megapolitan
Area Lay Bay Stasiun Bekasi Ditutup Selamanya

Area Lay Bay Stasiun Bekasi Ditutup Selamanya

Megapolitan
Maling Motor Terjebak Macet Dihakimi Warga hingga Tewas

Maling Motor Terjebak Macet Dihakimi Warga hingga Tewas

Megapolitan
Diduga Cemburu, Suami Bacok Istri hingga Tewas di Pamulang

Diduga Cemburu, Suami Bacok Istri hingga Tewas di Pamulang

Megapolitan
Anies Ingin Seluruh Transportasi Ramah Perempuan

Anies Ingin Seluruh Transportasi Ramah Perempuan

Megapolitan
Damkar Jaktim Evakuasi 7 Sarang Tawon Vespa dalam Sehari

Damkar Jaktim Evakuasi 7 Sarang Tawon Vespa dalam Sehari

Megapolitan
Viral Video Keributan Ormas dengan Manajemen Perusahaan di MGK Kemayoran, Ini Kata Polisi

Viral Video Keributan Ormas dengan Manajemen Perusahaan di MGK Kemayoran, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Pemkot Akan Batas Jam Operasional Truk Kontainer di Jakarta Utara

Pemkot Akan Batas Jam Operasional Truk Kontainer di Jakarta Utara

Megapolitan
Unit Pajak Kendaraan Bermotor Minta Pengelola Parkir Bantu Tagih Tunggakan Pajak

Unit Pajak Kendaraan Bermotor Minta Pengelola Parkir Bantu Tagih Tunggakan Pajak

Megapolitan
Fakta Kematian Bayi 40 Hari karena Tersedak Potongan Kecil Pisang

Fakta Kematian Bayi 40 Hari karena Tersedak Potongan Kecil Pisang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X