Kebijakan Pemprov DKI yang Izinkan PKL Jualan di Trotoar, Hati-hati Efek Dominonya...

Kompas.com - 11/09/2019, 17:37 WIB
Pengamat Tata Kota Nirwono Joga di lantai 8, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIPengamat Tata Kota Nirwono Joga di lantai 8, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menilai rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengakomodasi pedagang kaki lima (PKL) di trotoar yang baru direvitalisasi merupakan contoh yang tidak baik bagi kota lain di Indonesia.

Menurut dia, hal tersebut akan menimbulkan efek domino di kota lain yang mencontoh Jakarta.

Apalagi Pemprov DKI Jakarta berdalih bahwa landasan hukum yang dipakai adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Peraturan itu menunjukan bahwa trotoar memiliki banyak fungsi. Fungsi yang dimaksud, yaitu fungsi sosial dan ekologis seperti aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau (peneduh), dan sarana pejalan kaki dan jaringan utilitas.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut PKL di Trotoar Buat Pejalan Kaki Nyaman

"Jakarta itu kan menjadi etalase kota lain. Kalau tadi trotoar boleh untuk PKL dengan menggunakan Permen PUPR ini membuka pintu bagi kota-kita lain untuk membolehkan trotoar untuk PKL. Sekarang pertanyaan saya boleh enggak Surabaya, Makassar atau Medan melakukan hal sama? Kan yang dilanggar Undang-Undang bukan Permen PUPR itu," ucap Nirwono saat ditemui di lantai 8, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Jika nantinya PKL diakomodasi di trotoar, menurutnya justru penertiban dan pengawasan akan semakin sulit dilakukan.

"Ini yang sebenarnya terus terang saya khawatirkan. Karena bisa kebayang seluruh trotoar di Jakarta dan kota-kota lainnnya akan melakukan hal yang sama. Itu yang menurut saya efek domino itu dan itu menertibkannya lebih susah daripada menegakkan aturan," kata dia.

Ia mengatakan bahwa Pemprov DKI memang tak seharusnya melanggar aturan. Apalagi aturan yang dilanggar adalah Undang-Undang yang merupakan aturan tertinggi.

Baca juga: Anies: Jangan Sampai Kita Berpandangan Trotoar Harus Steril dari PKL

Undang-Undang yang dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

"Di dua itu kan jelas dikatakan trotoar itu dibangun untuk fasilitas pejalan kaki bahkan di Pasal 12 Undang-Undang tentang jalan disebutkan setiap kegiatan yang mengakibatkan gangguan fungsi pejalan kaki itu dapat dikenai sanksi. Jadi jelas aturannya. Jangan malah menjadi alasan pembenaran cari celah pembenaran," jelasnya.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Tim Elang Laut Amankan 5 Pak Ogah dan Pemalak Sopir Truk

Megapolitan
3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

3 Preman di Cakung yang Terekam Video Palak Sopir Truk Akhirnya Ditangkap

Megapolitan
Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Kronologi Penangkapan Majikan yang Aniaya ART di Cengkareng

Megapolitan
PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

PUPR Serahkan Rusunawa Pasar Rumput ke Pemprov DKI Akhir 2019

Megapolitan
Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Operasi Zebra Jaya Digelar Lagi, Ada 12 Jenis Pelanggaran yang Akan Ditindak

Megapolitan
Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Pemprov DKI Kaji Tarif Sewa Rusunawa Pasar Rumput

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

BMKG: Suhu di Jakarta Diprediksi 35 Derajat Celsius, Waspada Angin Kencang

Megapolitan
Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X