Pengamat: PKL Seharusnya Dimasukkan ke Pasar atau Pusat Perbelanjaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengatakan ada pemahaman berbeda mengenai penataan trotoar dan pedagang kaki lima (PKL).

Menurutnya PKL seharusnya ditempatkan di dalam pasar rakyat dan pusat perbelanjaan, bukan di trotoar. Hal ini untuk menanggapi rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta yang ingin mengakomodasi PKL di trotoar yang baru direvitalisasi.

"PKL itu di Pergub Nomor 33 Tahun 2010 itu sudah ada aturannya yaitu PKL itu bisa dimasukan ke dalam pasar rakyat, bisa dimasukan ke dalam pusat perbelanjaan bahkan ada aturannya 10 persen di pusat perbelanjaan itu dikhususkan untuk PKL. 10 persen kan tinggi kalau untuk bikin mall," kata Nirwono kepada wartawan di lantai 8, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan kantor-kantor terutama pada bagian kantin untuk bisa menempatkan PKL untuk berdagang minuman dan makanan.

"Kalau pun pemerintah kan bisa menyelenggarakan kegiatan festival. Festival PKL-nya seumpamanya dalam acara kesenian. Jadi bukan PKL enggak boleh berjualan, boleh jualan tetapi diatur. Ini yang harus dijelaskan," ujarnya.

Baca juga: Kebijakan Pemprov DKI yang Izinkan PKL Jualan di Trotoar, Hati-hati Efek Dominonya...

Terkait penempatan trotoar di PKL, Nirwono mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta tak seharusnya membandingkan Jakarta dengan kota lainnya di luar negeri yang mengakomodasikan PKL di trotoar.

Sebab, Indonesia memiliki UU yang mengatur larangan PKL berjualan di trotoar. UU ini merupakan landasan tertinggi yang harus diikuti di Indonesia. Berbeda dengan negara luar yang tidak memiliki aturan yang sama.

"Biar pun contohnya seperti New York, London, dan Paris bagus begitu dia masuk ke Indonesia kan yang dipakai peraturan berlaku peraturan Indonesia. Kita kembalikan ke situ. Artinya justru kita memberikan contoh yang buruk. Maksudnya baik tapi justru melanggar itu justru akan mengundang blunder baru lagi," tutur Nirwono.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan di trotoar yang telah direvitalisasi.

Pemprov DKI Jakarta akan menentukan lokasi dan lebar trotoar yang bisa digunakan untuk PKL berjualan.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut PKL di Trotoar Buat Pejalan Kaki Nyaman

Anies menyebut, fungsi trotoar di tiap lokasi di Jakarta akan berbeda. Ada trotoar yang hanya difungsikan untuk pejalan kaki, ada juga yang akan memiliki fungsi lain.

"Jangan sampai kita berpandangan bahwa trotoar harus steril dari PKL, trotoar hanya untuk pejalan kaki, tidak," ujar Anies, Minggu (8/9/2019).

Landasan hukum yang dipakai pemprov DKI Jakarta adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Peraturan itu menunjukan bahwa trotoar memiliki banyak fungsi. Fungsi yang dimaksud, yaitu fungsi sosial dan ekologis seperti aktivitas bersepeda, interaksi sosial, kegiatan usaha kecil formal, aktivitas pameran di ruang terbuka, jalur hijau (peneduh), dan sarana pejalan kaki dan jaringan utilitas.

Namun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.