Pengamat: PKL Seharusnya Dimasukkan ke Pasar atau Pusat Perbelanjaan

Kompas.com - 11/09/2019, 19:02 WIB
Pengamat Tata Kota Nirwono Joga di lantai 8, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIPengamat Tata Kota Nirwono Joga di lantai 8, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Tata Kota Nirwono Joga mengatakan ada pemahaman berbeda mengenai penataan trotoar dan pedagang kaki lima (PKL).

Menurutnya PKL seharusnya ditempatkan di dalam pasar rakyat dan pusat perbelanjaan, bukan di trotoar. Hal ini untuk menanggapi rencana pemerintah provinsi DKI Jakarta yang ingin mengakomodasi PKL di trotoar yang baru direvitalisasi.

"PKL itu di Pergub Nomor 33 Tahun 2010 itu sudah ada aturannya yaitu PKL itu bisa dimasukan ke dalam pasar rakyat, bisa dimasukan ke dalam pusat perbelanjaan bahkan ada aturannya 10 persen di pusat perbelanjaan itu dikhususkan untuk PKL. 10 persen kan tinggi kalau untuk bikin mall," kata Nirwono kepada wartawan di lantai 8, gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2019).

Ia meminta Pemprov DKI Jakarta juga bekerja sama dengan kantor-kantor terutama pada bagian kantin untuk bisa menempatkan PKL untuk berdagang minuman dan makanan.

"Kalau pun pemerintah kan bisa menyelenggarakan kegiatan festival. Festival PKL-nya seumpamanya dalam acara kesenian. Jadi bukan PKL enggak boleh berjualan, boleh jualan tetapi diatur. Ini yang harus dijelaskan," ujarnya.

Baca juga: Kebijakan Pemprov DKI yang Izinkan PKL Jualan di Trotoar, Hati-hati Efek Dominonya...

Terkait penempatan trotoar di PKL, Nirwono mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta tak seharusnya membandingkan Jakarta dengan kota lainnya di luar negeri yang mengakomodasikan PKL di trotoar.

Sebab, Indonesia memiliki UU yang mengatur larangan PKL berjualan di trotoar. UU ini merupakan landasan tertinggi yang harus diikuti di Indonesia. Berbeda dengan negara luar yang tidak memiliki aturan yang sama.

"Biar pun contohnya seperti New York, London, dan Paris bagus begitu dia masuk ke Indonesia kan yang dipakai peraturan berlaku peraturan Indonesia. Kita kembalikan ke situ. Artinya justru kita memberikan contoh yang buruk. Maksudnya baik tapi justru melanggar itu justru akan mengundang blunder baru lagi," tutur Nirwono.

Diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ingin memberikan ruang kepada PKL untuk berjualan di trotoar yang telah direvitalisasi.

Pemprov DKI Jakarta akan menentukan lokasi dan lebar trotoar yang bisa digunakan untuk PKL berjualan.

Baca juga: Pemprov DKI Sebut PKL di Trotoar Buat Pejalan Kaki Nyaman

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

7.666 Orang Ajukan SIKM, Hanya 1.422 yang Disetujui

Megapolitan
Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Kepala Bocah WNA Tersangkut di Besi Teralis, Dibebaskan Petugas Damkar

Megapolitan
Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Siapkan New Normal, Kabupaten Tangerang Izinkan Tempat Ibadah Dibuka

Megapolitan
Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Dua Hari, 160 Kendaraan dari Luar Kota Dipaksa Putar Balik Saat Hendak Masuk Jaksel

Megapolitan
Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Warga Cempaka Putih Timur Panen Bersama Sayuran Hidroponik di Tengah PSBB

Megapolitan
Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Sopir Bajaj Jadi Tersangka Terkait Tabrakan dengan Bus Transjakarta di Pademangan

Megapolitan
Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Masuk Jakarta Tanpa SKIM, 4 Warga Lenteng Agung Karantina Mandiri, Rumah Dipasang Stiker

Megapolitan
THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

THR TGUPP Tak Dipangkas, Ketua Komisi A DPRD: Ini soal Empati

Megapolitan
Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Pemkot Bekasi Bagikan Masker Kain ke Seluruh Tempat Ibadah yang Boleh Beroperasi

Megapolitan
Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Periode PSBB Jawa Barat dan Depok Beda, Asosiasi Mal Bingung

Megapolitan
Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Dari Tegal, 4 Warga Lenteng Agung Masuk Jakarta Tanpa SIKM, Lurah Bingung

Megapolitan
Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Asosiasi: Mal di Depok Buka jika PSBB Selesai

Megapolitan
171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

171.046 Kendaraan Menuju Jakarta Dalam 3 Hari Arus Balik Lebaran

Megapolitan
Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Penjelasan BKD soal Pemotongan Tunjangan PNS DKI Terkait Pandemi Covid-19

Megapolitan
Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Simak Jadwal PPDB SD dan SMP Tahun Ajaran 2020-2021 di Kota Tangerang

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X