Duduk Perkara Aksi Korban Gusuran Pekayon-Jakasetia Geruduk Kantor BPN Kota Bekas

Kompas.com - 12/09/2019, 06:18 WIB
Warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia bertahan di depan Kantor BPN Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANWarga korban gusuran Pekayon-Jakasetia bertahan di depan Kantor BPN Kota Bekasi, Rabu (11/9/2019).


BEKASI, KOMPAS.com - Warga korban gusuran yang tergabung dalam Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) kembali menggelar unjuk rasa di depan kantor Badan Pertanahan Nasional ( BPN) Kota Bekasi di Jalan Khairil Anwar, Bekasi Timur, Rabu (11/9/2019).

Demo kali ini merupakan kali kesekian setelah mereka digusur paksa Pemerintah Kota Bekasi pada 2016. Mereka mendesak BPN Kota Bekasi menerbitkan surat pemblokiran penerbitan sertifikat atas lahan gusuran.

Sebab, BPN Kota Bekasi sebelumnya telah menyatakan bahwa lahan gusuran itu bukan milik pemerintah.

Baca juga: Korban Gusuran Pekayon Jakasetia Kembali Demo BPN Kota Bekasi

"Melihat sikap BPN yang terkesan berpihak kepada Pemkot Bekasi dan memberatkan warga, kami mengajukan permohonan pemblokiran penerbitan sertifikat tanah Pekayon-Jakasetia yang masih sengketa," tulis FKPB dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Rabu siang.

Surat blokir itu dianggap penting bagi warga korban gusuran. Tanpa surat tersebut, warga dibayangi ketakutan bakal “dikalahkan” diam-diam jika suatu hari terdapat oknum bermodal yang tiba-tiba memohonkan sertifikat atas tanah yang sedang konflik itu.

"Surat ini menjadi penting buat warga, karena memang kami punya ketakutan saat penggusuran 2016, memang pemkot tidak mengikuti prosedur hukum itu. Kami ingin mengamankan objek tanahnya, karena sekarang mereka (warga korban gusuran) tidak punya rumah, makanya kalau proses (pendaftaran sertifikat tanah oleh pihak lain) itu diblokir, warga akan tenang," kata Khairin Sangaji pada Rabu sore.

Khairin merupakan mahasiswa yang tinggal bersama warga korban gusuran Pekayon-Jakasetia hampir tiga tahun terakhir.

"Bagaimana warga memperjuangkan hukum, sedangkan objek sengketanya saja tidak bisa diamankan," ujar Khairin.

"Makanya kami meminta surat pemblokiran lahan dari pengajuan pihak mana pun atas lahan itu. Penting bagi warga dan kita mendorong BPN supaya mengeluarkan surat pemblokiran itu," kata dia.

BPN gamang

Akan tetapi, BPN Kota Bekasi tak mengindahkan desakan tersebut. Kepala Subseksi Sengketa, Konflik, dan Perkara Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bekasi, Dandun Wibowo, warga yang sudah tinggal di lahan Pekayon-Jakasetia selama lebih dari 20 tahun tidak punya surat apa pun.

"Dasarnya apa kami blokir? Harusnya gugat, baru jadi dasar gugatan kalau buat kami melakukan blokir. BPN hanya bisa bergerak di lahan yang sudah didaftarkan sertifikatnya," ujar Dandun pada Kompas.com, Rabu sore.

"Kalau didemo mereka bilang menguasai di situ dasarnya apa? Kalau menghuni di atas 20 tahun dan bayar listrik itu enggak bisa jadi dasar (permohonan blokir)," kata Dandun.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selundupkan 60 Kaleng Cat, Empat Karyawan Jasa Pengiriman Barang Ditangkap

Selundupkan 60 Kaleng Cat, Empat Karyawan Jasa Pengiriman Barang Ditangkap

Megapolitan
Lawan Polisi dengan Badik, Dua Anggota Geng Pandawa Ditembak di Kedua Kakinya

Lawan Polisi dengan Badik, Dua Anggota Geng Pandawa Ditembak di Kedua Kakinya

Megapolitan
Angin Kencang Terbangkan Atap Warga di Cengkareng, Ini Penjelasan BMKG

Angin Kencang Terbangkan Atap Warga di Cengkareng, Ini Penjelasan BMKG

Megapolitan
Antisipasi Libur Panjang, Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Buat Imbauan Liburan di Rumah

Antisipasi Libur Panjang, Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Buat Imbauan Liburan di Rumah

Megapolitan
Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi Bogor, Bima Arya Minta Dilakukan Swab Test

Rizieq Shihab Dirawat di RS Ummi Bogor, Bima Arya Minta Dilakukan Swab Test

Megapolitan
Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Serius Kaji Rencana KBM Tatap Muka

Fraksi PDI-P Minta Pemprov DKI Serius Kaji Rencana KBM Tatap Muka

Megapolitan
Tangsel Disebut Torehkan Sejumlah Penghargaan, PSI: Itu Kulit Luarnya Saja...

Tangsel Disebut Torehkan Sejumlah Penghargaan, PSI: Itu Kulit Luarnya Saja...

Megapolitan
Satu Anggota Komplotan Pencuri Geng Pandawa Terbukti Konsumsi Sabu-sabu

Satu Anggota Komplotan Pencuri Geng Pandawa Terbukti Konsumsi Sabu-sabu

Megapolitan
UPDATE 26 November: Bertambah 37, Total Ada 2.754 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

UPDATE 26 November: Bertambah 37, Total Ada 2.754 Kasus Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
UPDATE 26 November: Ada 2.481 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Terbanyak di Pamulang Barat

UPDATE 26 November: Ada 2.481 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel, Terbanyak di Pamulang Barat

Megapolitan
Dirut RS Ummi Bogor: Rizieq Shihab Kemarin Masuk IGD karena Capek

Dirut RS Ummi Bogor: Rizieq Shihab Kemarin Masuk IGD karena Capek

Megapolitan
UPDATE 26 November: Ada 1.064 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Totalnya 131.525

UPDATE 26 November: Ada 1.064 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Totalnya 131.525

Megapolitan
Simulasi KBM Tatap Muka untuk PAUD, SD, SMP di Bekasi Digelar 18 Januari 2020

Simulasi KBM Tatap Muka untuk PAUD, SD, SMP di Bekasi Digelar 18 Januari 2020

Megapolitan
Dalam Seminggu, Polres Jaksel Tangkap 26 Tersangka Kasus Narkoba

Dalam Seminggu, Polres Jaksel Tangkap 26 Tersangka Kasus Narkoba

Megapolitan
Tumpukan Sampah Kayu dan Bambu di Kali Bekasi Disebut Tak Pernah Dibersihkan

Tumpukan Sampah Kayu dan Bambu di Kali Bekasi Disebut Tak Pernah Dibersihkan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X