Sidang Gugatan Polusi Udara Kembali Ditunda

Kompas.com - 12/09/2019, 17:49 WIB
Sejumlah warga dengan masker mengikuti sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena  berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap. ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWANSejumlah warga dengan masker mengikuti sidang perdana gugatan terkait polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Sidang gugatan oleh sejumlah LSM yang tergabung dalam Gerakan Inisiatif Bersihkan Udara Koalisi Semesta yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menkes Nila Moeloek, Mendagri Tjahjo Kumolo, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tersebut ditunda karena berkas dan dokumen surat kuasa hukum dari penggugat belum lengkap.
Penulis Cynthia Lova
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sidang gugatan polusi udara Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (12/9/2019) lagi-lagi ditunda. 

Hakim ketua perkara ini, Saifudin Zuhri, mengatakan sidang tersebut ditunda lantaran berkas penggugat intervensi dari Forum Kota Jakarta belum diterima oleh tergugat.

Hal ini disampaikan majelis hakim setelah mengecek satu per satu tergugat dan penggugat.

“Sidang ditunda ya hingga pekan depan karena tidak terdistribusinya berkas penggugat intervensi kepada tergugat selama sepekan,” ujar majelis hakim dalam persidangan.


Baca juga: Diselimuti Kabut Asap, Ini 5 Cara Lindungi Diri dari Bahaya Polusi Udara

Penggugat intervensi merupakan pihak yang merasa memiliki kepentingan dengan adanya perkara perdata yang ada, dapat mengajukan permohonan untuk ditarik masuk dalam proses pemeriksaan perkara.

Sidang ini ditunda hingga tanggal 19 September 2019 dengan jadwal tanggapan tergugat dan penggugat terkait adanya penggugat intervensi dalam persidangan tersebut.

“Karena adanya penggugat intervensi jadi nanti ada tanggapan dari tergugat dan penggugat apakah bisa para interven ini ikut mediasi. Pihak intervensi ini diterima atau enggak. Bagaimana bisa atau enggak menurut tergugat dan penggugat,” kata hakim.

Adapun sejumlah lembaga tersebut menggugat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hingga Presiden karena kualitas udara Jakarta yang buruk.

Mereka melayangkan gugatan warga negara atau citizen law suit (CLS) kepada sejumlah lembaga pemerintahan melalui PN Jakarta Pusat dengan register perkara nomor : 374/PDT.G/LH/2019/PN.JKT.PST.

Terdapat tujuh tergugat, yakni Presiden RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, serta turut tergugat Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Namun, lantaran pihak Gubernur Banten tidak pernah menghadiri persidangan akhirnya Gubernur Banten ditinggalkan atau dicabut.

“Sidang selanjutnya langsung tanggapan, jadi keputusan Pemrov Banten ditinggal,” ujar Ayu Eza, pengacara publik LBH Jakarta yang menangani kasus tersebut, usai persidangan.

Sementara, Aziz Tigor Nainggalan, ketua Forum Kota Jakarta, mengatakan, pihaknya memilih menjadi penggugat intervensi lantaran kecewa dengan kondisi udara di Jakarta sangat buruk.

“Saya pikir itu dasarnya kita kan punya hak memiliki udara bersih ya dan itu kewajiban pemerintah khusus DKI Jakarta,” tutur dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Megapolitan
Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Megapolitan
NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Megapolitan
52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

Megapolitan
Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Megapolitan
Minta Bertemu Jokowi, Ini Isi 9 Pesan yang Akan Disampaikan BEM SI

Minta Bertemu Jokowi, Ini Isi 9 Pesan yang Akan Disampaikan BEM SI

Megapolitan
Soal Kampung Akuarium, Ketua DPRD DKI Minta Anies Teruskan Kebijakan Ahok

Soal Kampung Akuarium, Ketua DPRD DKI Minta Anies Teruskan Kebijakan Ahok

Megapolitan
Bunga Bangkai Muncul di Tanah Lapang Hebohkan Warga Ciputat

Bunga Bangkai Muncul di Tanah Lapang Hebohkan Warga Ciputat

Megapolitan
Kenangan Tetangga akan Sosok Ma'ruf Amin, Pengajian Rutin hingga Lari Pagi

Kenangan Tetangga akan Sosok Ma'ruf Amin, Pengajian Rutin hingga Lari Pagi

Megapolitan
Ahmad Syaikhu Harus Mundur dari DPR Setelah Sah Jadi Cawagub DKI

Ahmad Syaikhu Harus Mundur dari DPR Setelah Sah Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Besi Keropos dan Kelebihan Beban Kabel Diduga Jadi Penyebab Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk

Besi Keropos dan Kelebihan Beban Kabel Diduga Jadi Penyebab Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk

Megapolitan
Pemprov DKI: Baru 16 Persen Trotoar di Jakarta yang Ditata

Pemprov DKI: Baru 16 Persen Trotoar di Jakarta yang Ditata

Megapolitan
Nadiem Jadi Menteri, Pengemudi Ojol: Semoga Keluh Kesah Kita Mudah Didengar Pemerintah

Nadiem Jadi Menteri, Pengemudi Ojol: Semoga Keluh Kesah Kita Mudah Didengar Pemerintah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X