Pengendara Tak Tahu Rambu Ganjil Genap, Pemerintah Diminta Revisi Aturan Pembuatan SIM

Kompas.com - 16/09/2019, 07:11 WIB
Para pelanggar jalur ganjil genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang terkena sanksi tilang, Selasa (10/9/2019) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIPara pelanggar jalur ganjil genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang terkena sanksi tilang, Selasa (10/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan diminta untuk merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULAJ).

Revisi yang dimaksud adalah proses pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Tujuannya, agar pengendara mengetahui rambu-rambu lalu lintas terbaru, seperti peraturan ganjil-genap.

Hal ini dilakukan karena masih banyak pengendara yang lupa bahkan tidak tahu akan adanya perluasan ruas ganjil genap.

"Sekarang ini, warga banyak yang tidak tahu rambu, walau sudah punya SIM. Proses pembuatan SIM harus terpisah antara sekolah, penerbit dan pengawasan. Saat dilakukan revisi UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, perlu dimasukkan revisi itu," kata pengamat transportasi, Djoko Setijowarno saat dihubungi Kompas.com, Senin (16/9/2019).

Masih kata Djoko, perlu ada badan independen yang mengurus pembuatan SIM, selain polisi.

Baca juga: Pengamat: Jalan Berbayar Lebih Efektif Kurangi Macet Ketimbang Ganjil Genap

Nantinya, badan independen tersebut mengurus hal-hal detail bagi para pengendara dengan memasukan materi terbaru, seperti rambu-rambu ganjil-genap.

Dengan begitu, masyarakat bisa mengerti hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan saat melewati kawasan ganjil-genap.

"Harus ada badan independen yang menyelenggarakan sekolah atau kursus mengemudi. Harus ada badan atau komisi juga yang mengawasi. Ada institusi yang menerbitkan SIM," kata Djoko yang juga dosen Universitas Soegijapranata.

Adapun dalam pelaksanaan ganjil-genap, sebanyak 8.014 pengendara mobil ditilang karena melanggar aturan pembatasan kendaraan berdasarkan nomor pelat ganjil-genap di wilayah DKI Jakarta sejak hari pertama perluasan ganjil-genap yaitu Senin (9/9/2019) sampai Jumat (13/9/2019) lalu.

Baca juga: Sepekan Perluasan Ganjil Genap, Diklaim Kemacetan Jakarta Berkurang, Kualitas Udara Membaik

Berdasarkan data dari Subdirektorat Penegakan Hukum Dirlantas Polda Metro Jaya yang diterima Kompas.com, pelanggaran ganjil-genap paling banyak ditemui pagi hari dengan jumlah 4.722 pelanggaran. Sedangkan pada sore hingga malam hari, 3.292 mobil ditilang polisi.

Beberapa pengendara yang melanggar mengaku tidak tahu ganjil genap sudah mulai diterapkan. Salah satunya adalah seorang warga bernama Imelda (38).

"Saya tahu, memang ada perluasan ganjil-genap, tapi enggak tahu kalau hari ini mulai diberlakukan ke arah sini (Tomang), takut anak saya telat sampai sekolah di kawasan Daan Mogot," kata dia, Selasa (10/9/2019) lalu.

Begitu juga Fabian (27), dirinya mengira ruas jalan yang terkena ganjil genap masih sebatas jalan yang mengarah ke Semanggi.

"Saya biasa lewat sini (Tomang) enggak kena, saya tidak kalau di sini ada ganjil genap. Saya tahunya arah Semanggi," ucap dia di lokasi yang sama.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BMKG: Jakarta Harus Waspada terhadap Gempa di Selatan Banten dan Jawa Barat

BMKG: Jakarta Harus Waspada terhadap Gempa di Selatan Banten dan Jawa Barat

Megapolitan
Diizinkan Angkut Penumpang, Pengemudi Ojol Bekasi Wajib Periksa Kesehatan Berkala di Pos Aman

Diizinkan Angkut Penumpang, Pengemudi Ojol Bekasi Wajib Periksa Kesehatan Berkala di Pos Aman

Megapolitan
Sempat Dorong-dorongan, Massa Tolak Reklamasi Ancol Kecewa dengan Anies

Sempat Dorong-dorongan, Massa Tolak Reklamasi Ancol Kecewa dengan Anies

Megapolitan
Rekaman CCTV Ungkap Detik-detik Perempuan Lompat dari Teras Hotel di Tanah Abang

Rekaman CCTV Ungkap Detik-detik Perempuan Lompat dari Teras Hotel di Tanah Abang

Megapolitan
Tak Punya Sumber Gempa, Jakarta Tetap Rawan Guncangan karena Tanahnya Lunak

Tak Punya Sumber Gempa, Jakarta Tetap Rawan Guncangan karena Tanahnya Lunak

Megapolitan
Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang, 2 Anggota PPSU Dipecat

Rusak Kantor Satpel Lingkungan Hidup Mampang, 2 Anggota PPSU Dipecat

Megapolitan
Pria di Kota Tangerang Tewas Tersengat Listrik Saat Petik Mangga

Pria di Kota Tangerang Tewas Tersengat Listrik Saat Petik Mangga

Megapolitan
Krisis akibat Covid-19, 73 Perusahaan di Kota Tangerang PHK 8.282 Karyawan

Krisis akibat Covid-19, 73 Perusahaan di Kota Tangerang PHK 8.282 Karyawan

Megapolitan
Ilham Bintang Salahkan Indosat dalam Kasus Pembobolan Rekeningnya

Ilham Bintang Salahkan Indosat dalam Kasus Pembobolan Rekeningnya

Megapolitan
Ilham Bintang Sempat Lapor Polisi Melbourne karena Duga Pembobol Rekeningnya Sindikat Internasional

Ilham Bintang Sempat Lapor Polisi Melbourne karena Duga Pembobol Rekeningnya Sindikat Internasional

Megapolitan
Dinkes Bantah Temuan di TPA Sumur Batu adalah Limbah Medis

Dinkes Bantah Temuan di TPA Sumur Batu adalah Limbah Medis

Megapolitan
Camat Sebut PPSU Pukul Anggota PJLP karena Tak Diberikan Video Rekaman

Camat Sebut PPSU Pukul Anggota PJLP karena Tak Diberikan Video Rekaman

Megapolitan
Anggota PPSU Perusak Kantor Satpel LH Mampang Tak dalam Kondisi Mabuk

Anggota PPSU Perusak Kantor Satpel LH Mampang Tak dalam Kondisi Mabuk

Megapolitan
PT MRT Jakarta hingga Jakpro Bakal Bentuk Perusahaan Patungan untuk Kelola Integrasi Tiket

PT MRT Jakarta hingga Jakpro Bakal Bentuk Perusahaan Patungan untuk Kelola Integrasi Tiket

Megapolitan
Update 8 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 344, 54 di Antaranya WNI yang Pulang dari Luar Negeri

Update 8 Juli: Kasus Covid-19 di Jakarta Tambah 344, 54 di Antaranya WNI yang Pulang dari Luar Negeri

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X