Pengamat: Wagub Lebih dari 1 Hanya Candaan, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

Kompas.com - 16/09/2019, 08:02 WIB
Dicari Wagub DKI Pendamping Anies KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMODicari Wagub DKI Pendamping Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan posisi wakil gubernur DKI Jakarta diisi lebih dari 1 orang seharusnya tidak dapat terlaksana.

Pengamat Hukum Tata Negara Hifdzil Alim menyebutkan bahwa usulan tersebut bertabrakan dengan Undang-Undang yang ada saat ini.

Adapun usulan DPRD DKI tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang menyebut bahwa gubernur dan wagub dipilih oleh DPRD DKI maka wagub pun lebih dari 1 orang.

Namun tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam Pasal 10 yang berbunyi "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Baca juga: Fraksi PSI Pertanyakan Dasar Hukum Usulan Wagub DKI Lebih dari Satu Orang

"Betul, itu tidak bisa (wagub lebih dari 1). Peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum," ucap Hifdzil saat dihubungi Minggu (15/9/2019) malam.

Menurutnya usulan tersebut tak lagi relevan dengan sistem pemerintahan yang ada saat ini di mana gubernur dan wagub dipilih secara langsung.

Dengan otomatis keduanya merupakan 1 paket atau 1 gubernur dengan 1 wagub.

"Lagi pula teknisnya juga harus diubah. Karena gubernur dan wakil gubernur itu dipilih dalam satu paket. Ketika kemarin Pak Anies dan Pak Sandi dipilih dalam satu paket dalam pilkada, masa empat wakil barunya itu mau nyelonong aja tanpa pemilihan," kata dia.

Ia pun berseloroh dengan peribahasa bahwa usulan ini diibaratkan pungguk merindukan bulan yang berarti mengharapkan sesuatu yang mustahil dapat dicapai. 

Baca juga: 5 Poin Penting Tatib DPRD DKI yang Baru, dari Pemilihan Wagub hingga Tenaga Ahli

"Saya kira soal wakil gubernur tambahan itu hanyalah bahan candaan saja. Karena itu bagai pungguk merindukan bulan," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar wagub DKI Jakarta lebih dari satu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut usulan ini tidak dimasukkan dalam rapat tata tertib namun usulan tersebut berasal dari beberapa anggota.

"Dalam tatib sih enggak. Tapi usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, wagub DKI itu ada 4. Dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," ujar Pantas.

Pantas menyebut bahwa mereka berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang menyebut bahwa gubernur dan wagub dipilih oleh DPRD DKI maka wagub pun lebih dari 1 orang.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Megapolitan
Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Megapolitan
Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Megapolitan
[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

Megapolitan
Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Megapolitan
Polisi Buru Tetangga yang Diduga Bawa Kabur Remaja Asal Cengkareng

Polisi Buru Tetangga yang Diduga Bawa Kabur Remaja Asal Cengkareng

Megapolitan
Seorang Ibu Laporkan Tetangga, Diduga Bawa Kabur Anaknya Berusia 14 Tahun

Seorang Ibu Laporkan Tetangga, Diduga Bawa Kabur Anaknya Berusia 14 Tahun

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Operasikan Heliport Komersial Mulai 23 Agustus

Bandara Soekarno-Hatta Operasikan Heliport Komersial Mulai 23 Agustus

Megapolitan
PSI Nilai Koalisi Gerindra dan PDI-P Tak Serius Menang di Pilkada Depok 2020

PSI Nilai Koalisi Gerindra dan PDI-P Tak Serius Menang di Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Ledakan Covid-19 Kota Bogor, PNS Hingga Puluhan Pegawai Puskesmas Positif Corona

Ledakan Covid-19 Kota Bogor, PNS Hingga Puluhan Pegawai Puskesmas Positif Corona

Megapolitan
Saat 867 Pohon Harus Diganti dan Direlokasi karena Imbas Proyek MRT Fase 2A

Saat 867 Pohon Harus Diganti dan Direlokasi karena Imbas Proyek MRT Fase 2A

Megapolitan
Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar Stasiun Tanah Abang, Personel TNI-Polri Dikerahkan

Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar Stasiun Tanah Abang, Personel TNI-Polri Dikerahkan

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Covid-19 di Kota Bekasi Capai 626 Kasus Positif

UPDATE 11 Agustus: Covid-19 di Kota Bekasi Capai 626 Kasus Positif

Megapolitan
Akhir Rentetan Penembakan Misterius yang Incar Pengedara di Tangsel

Akhir Rentetan Penembakan Misterius yang Incar Pengedara di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X