Pengamat: Wagub Lebih dari 1 Hanya Candaan, Bagai Pungguk Merindukan Bulan

Kompas.com - 16/09/2019, 08:02 WIB
Dicari Wagub DKI Pendamping Anies KOMPAS.com/AKBAR BHAYU TAMTOMODicari Wagub DKI Pendamping Anies

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan posisi wakil gubernur DKI Jakarta diisi lebih dari 1 orang seharusnya tidak dapat terlaksana.

Pengamat Hukum Tata Negara Hifdzil Alim menyebutkan bahwa usulan tersebut bertabrakan dengan Undang-Undang yang ada saat ini.

Adapun usulan DPRD DKI tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang menyebut bahwa gubernur dan wagub dipilih oleh DPRD DKI maka wagub pun lebih dari 1 orang.

Namun tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam Pasal 10 yang berbunyi "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".

Baca juga: Fraksi PSI Pertanyakan Dasar Hukum Usulan Wagub DKI Lebih dari Satu Orang

"Betul, itu tidak bisa (wagub lebih dari 1). Peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum," ucap Hifdzil saat dihubungi Minggu (15/9/2019) malam.

Menurutnya usulan tersebut tak lagi relevan dengan sistem pemerintahan yang ada saat ini di mana gubernur dan wagub dipilih secara langsung.

Dengan otomatis keduanya merupakan 1 paket atau 1 gubernur dengan 1 wagub.

"Lagi pula teknisnya juga harus diubah. Karena gubernur dan wakil gubernur itu dipilih dalam satu paket. Ketika kemarin Pak Anies dan Pak Sandi dipilih dalam satu paket dalam pilkada, masa empat wakil barunya itu mau nyelonong aja tanpa pemilihan," kata dia.

Ia pun berseloroh dengan peribahasa bahwa usulan ini diibaratkan pungguk merindukan bulan yang berarti mengharapkan sesuatu yang mustahil dapat dicapai. 

Baca juga: 5 Poin Penting Tatib DPRD DKI yang Baru, dari Pemilihan Wagub hingga Tenaga Ahli

"Saya kira soal wakil gubernur tambahan itu hanyalah bahan candaan saja. Karena itu bagai pungguk merindukan bulan," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar wagub DKI Jakarta lebih dari satu.

Ketua DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut usulan ini tidak dimasukkan dalam rapat tata tertib namun usulan tersebut berasal dari beberapa anggota.

"Dalam tatib sih enggak. Tapi usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, wagub DKI itu ada 4. Dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," ujar Pantas.

Pantas menyebut bahwa mereka berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang menyebut bahwa gubernur dan wagub dipilih oleh DPRD DKI maka wagub pun lebih dari 1 orang.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sempat Dibubarkan Polisi, Sekelompok Pemuda Masih Nekat Begal Pengendara Motor

Sempat Dibubarkan Polisi, Sekelompok Pemuda Masih Nekat Begal Pengendara Motor

Megapolitan
Mabuk dan Tabrak Pengguna Skuter Listrik Hingga Tewas, Pengamat: Seharusnya Pelaku Ditahan

Mabuk dan Tabrak Pengguna Skuter Listrik Hingga Tewas, Pengamat: Seharusnya Pelaku Ditahan

Megapolitan
3 Warga Kebon Jeruk Jadi Korban Tabrakan Bus di Cipali

3 Warga Kebon Jeruk Jadi Korban Tabrakan Bus di Cipali

Megapolitan
Jalan Putaran Depan Kampus IISIP Ditutup Mulai Jumat Besok

Jalan Putaran Depan Kampus IISIP Ditutup Mulai Jumat Besok

Megapolitan
Persyaratan Lengkap CPNS DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel

Persyaratan Lengkap CPNS DKI Jakarta, Bekasi, Depok, Tangerang, dan Tangsel

Megapolitan
Kendarai Skuter Listrik di Trotoar dan JPO Bisa Didenda Rp 500.000

Kendarai Skuter Listrik di Trotoar dan JPO Bisa Didenda Rp 500.000

Megapolitan
BPTJ Akan Integrasikan Jak Lingko dengan Angkutan Umum di Bodetabek

BPTJ Akan Integrasikan Jak Lingko dengan Angkutan Umum di Bodetabek

Megapolitan
Pencuri Isi Kotak Amal Ditangkap, Pelaku Sudah Beraksi 16 Kali

Pencuri Isi Kotak Amal Ditangkap, Pelaku Sudah Beraksi 16 Kali

Megapolitan
Musim Hujan, Waspadai 10 Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Musim Hujan, Waspadai 10 Wilayah Rawan Longsor di Jakarta

Megapolitan
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Keruk Waduk hingga Bangun Sumur Resapan

Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Keruk Waduk hingga Bangun Sumur Resapan

Megapolitan
Sopir Truk yang Tabrak Mahasiswi UIN Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Sopir Truk yang Tabrak Mahasiswi UIN Dibebaskan, Ini Kata Polisi

Megapolitan
Keluarga Korban Pengguna Skuter Listrik Nilai Aneh Polisi Tak Tahan Pelaku

Keluarga Korban Pengguna Skuter Listrik Nilai Aneh Polisi Tak Tahan Pelaku

Megapolitan
BPTJ: Skuter Listrik Bukan Alat Transportasi, Just For Fun Aja

BPTJ: Skuter Listrik Bukan Alat Transportasi, Just For Fun Aja

Megapolitan
Polisi Tangkap 12 Begal, 6 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Polisi Tangkap 12 Begal, 6 di Antaranya Anak di Bawah Umur

Megapolitan
Ada Demo Buruh, Jalan Ahmad Yani Menuju Pekayon Bekasi Macet Parah

Ada Demo Buruh, Jalan Ahmad Yani Menuju Pekayon Bekasi Macet Parah

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X