Pengamat Transportasi Usulkan Dua Strategi untuk Tekan Angka Pelanggar Ganjil Genap

Kompas.com - 16/09/2019, 10:25 WIB
Para pelanggar jalur ganjil genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang terkena sanksi tilang, Selasa (10/9/2019) KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARIPara pelanggar jalur ganjil genap di Jalan Gunung Sahari, Pademangan, Jakarta Utara yang terkena sanksi tilang, Selasa (10/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus melakukan upaya nyata untuk mencegah banyaknya pengemudi kendaraan yang melanggar aturan ganjil genap.

Pengamat transportasi dari Universitas Soegijapranata, Djoko Setijowarno menyebut, ada dua langkah yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengerem laju pelanggaran.

"Kalau ganjil genap lebih pada kebijakan untuk membatasi mobilitas kedaraan pribadi. Perlu ada dua strategi menurut saya, yakni pull dan push strategy," kata Djoko kepada Kompas.com, Senin (16/9/2019).

Masih kata Djoko, push strategy sendiri merupakan strategi yang dilakukan pemerintah serta seluruh elemennya untuk mendorong masyarakat tinggalkan penggunaan kendaraan pribadi.

Baca juga: Pengendara Tak Tahu Rambu Ganjil Genap, Pemerintah Diminta Revisi Aturan Pembuatan SIM

"Lain halnya dengan pull strategy, yakni menarik pengguna kendaraan pribadi, menjadi pengguna angkutan umum dalam beraktivitas," ujar Djoko.

Tentu, upaya ini bisa berjalan lancar apabila fasilitas transportasi umum di Jabodetabek siap untuk melayani masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, bila transportasi nyaman dan aman serta memiliki ketepatan waktu. Masyarakat secara perlahan akan terbiasa menggunakan angkutan umum.

Sebelumnya, Djoko juga sempat menyinggung proses pembuatan surat izin memgemudi (SIM). Di mana dalam proses pembuatan SIM, Djoko berharap ada badan yang dapat memberi pemaparan materi secara detail, terlebih menyangkut kebijakan ganjil-genap. Sehingga ini bisa jadi langkah efektif dalam pengurangan jumlah pelanggar.

Baca juga: Pengamat: Jalan Berbayar Lebih Efektif Kurangi Macet Ketimbang Ganjil Genap

"Sekarang ini, warga banyak yang tidak tahu rambu, walau sudah punya SIM. Proses pembuatan SIM harus terpisah antara sekolah, penerbit dan pengawasan. Saat dilakukan revisi UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ, perlu dimasukkan revisi itu," ujar Djoko.

"Harus ada badan independen yang menyelenggarakan sekolah atau kursus mengemudi. Harus ada badan atau komisi juga yang mengawasi. Ada institusi yang menerbitkan SIM," imbuhnya.



Video Rekomendasi

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bayi 10 Bulan Jadi Manusia Silver di Pamulang, Ibunya Dibawa ke Dinsos Tangsel

Bayi 10 Bulan Jadi Manusia Silver di Pamulang, Ibunya Dibawa ke Dinsos Tangsel

Megapolitan
Satu Pelaku Ditangkap, Ranjau Paku Masih Bertebaran di Jalan Gatot Soebroto dan Jalan MT Haryono

Satu Pelaku Ditangkap, Ranjau Paku Masih Bertebaran di Jalan Gatot Soebroto dan Jalan MT Haryono

Megapolitan
Dinkes DKI: 15 Persen Remaja Belum Vaksin Covid-19 karena Terhalang Izin Orangtua

Dinkes DKI: 15 Persen Remaja Belum Vaksin Covid-19 karena Terhalang Izin Orangtua

Megapolitan
BPBD: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta pada 26-27 September

BPBD: Waspada Cuaca Ekstrem di Jakarta pada 26-27 September

Megapolitan
BPBD DKI Gunakan Karakter dan Alur Cerita Mirip Anime Tokyo Revengers untuk Konten Medsos

BPBD DKI Gunakan Karakter dan Alur Cerita Mirip Anime Tokyo Revengers untuk Konten Medsos

Megapolitan
Begini Progres Pembangunan 4 Rusunawa di Jakarta, Sudah Setengah Jadi

Begini Progres Pembangunan 4 Rusunawa di Jakarta, Sudah Setengah Jadi

Megapolitan
UPDATE 25 September: Ada 100 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kota Tangerang

UPDATE 25 September: Ada 100 Pasien Covid-19 yang Masih Dirawat di Kota Tangerang

Megapolitan
Masih Ada 605 Kasus Aktif Covid-19 di Depok Saat Ini

Masih Ada 605 Kasus Aktif Covid-19 di Depok Saat Ini

Megapolitan
[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

[Hak Jawab] Alvin Lim Klarifikasi Tuduhan Penculikan Anak dan Pencurian Ponsel

Megapolitan
2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

2 Mayat Ditemukan dalam Rumah di Sukmajaya Depok, Polisi Sebut Nihil Tanda Kekerasan

Megapolitan
Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Ganjil-genap Margonda Depok, Dishub Berencana Sekat Kendaraan di 3 Titik Ini

Megapolitan
Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Polisi Selidiki Dugaan Pungli terhadap PKL di Puri Beta Ciledug

Megapolitan
PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

PNS DKI yang Korupsi Sumbangan Anak Yatim Tolak Disebut Dipecat, Pengacara: Yang Benar Diberhentikan Tak Hormat

Megapolitan
Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Foto Viral Bayi Dicat Silver di Pamulang, Satpol PP Bakal Bertindak

Megapolitan
266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

266 Pemotor yang Gunakan Knalpot Bising Ditindak Polisi Saat Crowd Free Night Semalam

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.