Usulan Wagub Lebih dari 1, Anies: Itu Diatur UU, Bukan Selera Gubernur dan DPRD

Kompas.com - 16/09/2019, 12:37 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balairung, Balai Agung, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balairung, Balai Agung, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menanggapi usulan anggota DPRD DKI Jakarta yang meminta agar posisi wakil gubernur DKI Jakarta diisi lebih dari 1 orang.

Anies menyebut bahwa aturan yang mengatur banyaknya wagub DKI Jakarta ada di Undang-Undang dan tidak bisa mengikuti sesuai selera.

"Kalau itu Undang-Undang. Jadi, itu diatur bukan selera gubernur, bukan selera anggota DPRD, tapi itu diatur menggunakan perundang-undangan," ucap Anies di Balairung, Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/9/2019).


Jika DPRD mengusulkan demikian maka menurutnya harus disampaikan ke pemerintah pusat.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini pun menyinggung bahwa dia bekerja berdasarkan UU.

"Jadi kalau ada aspirasi sampaikan saja ke pemerintah pusat karena itu wewenangnya di Undang-Undang. Jadi saya bekerja berdasarkan Undang-Undang karena itu saya tak berwacana pro dan kontra," kata dia.

Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar wagub DKI Jakarta lebih dari satu.

Baca juga: Fraksi PSI Pertanyakan Dasar Hukum Usulan Wagub DKI Lebih dari Satu Orang

Ketua DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan menyebut usulan ini tidak dimasukkan dalam rapat tata tertib namun usulan tersebut berasal dari beberapa anggota.

"Dalam tatib sih enggak. Tapi usulan itu muncul karena dalam kenyataannya sampai dengan Sutiyoso, wagub DKI itu ada 4. Dan itu didukung oleh otonomi DKI yang ada di tingkat provinsi," ujar Pantas.

Pantas menyebut bahwa mereka berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Negara Republik Indonesia Jakarta yang menyebut bahwa gubernur dan wagub dipilih oleh DPRD DKI maka wagub pun lebih dari 1 orang.

Namun aturan tersebut telah dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 dalam Pasal 10 yang berbunyi "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dipimpin oleh satu orang Gubernur dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah".



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Suhu Jakarta Panas, Warga Diimbau Tidak Bakar Sampah

Megapolitan
Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Tolak Prabowo Masuk Kabinet, Aktivis 98: Masih Banyak Relawan Jokowi yang Cocok Jadi Menteri

Megapolitan
Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Maju Pilkada Tangsel 2020, Siti Nur Azizah Mengaku Tak Ingin Manfaatkan Ma'ruf Amin

Megapolitan
Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Gelar 7 Pertunjukan Kebudayaan, Pemprov DKI Ubah Wajah Jakarta

Megapolitan
Ceceran Semen Tumpah di Jalan Raya Gempol, Pengendara Diimbau Hati-hati

Ceceran Semen Tumpah di Jalan Raya Gempol, Pengendara Diimbau Hati-hati

Megapolitan
Sembilan Tahun Bekerja sebagai ART, ABA Kerap Disiksa Majikan dan Tak Terima Gaji

Sembilan Tahun Bekerja sebagai ART, ABA Kerap Disiksa Majikan dan Tak Terima Gaji

Megapolitan
Tiupan Angin Kencang, Atap Dapur Rumah di Mampang Roboh

Tiupan Angin Kencang, Atap Dapur Rumah di Mampang Roboh

Megapolitan
Tahu Ada Razia Satpol PP, Para PKL Kabur Tinggalkan Gerobak

Tahu Ada Razia Satpol PP, Para PKL Kabur Tinggalkan Gerobak

Megapolitan
Tolak Eksepsi Desrizal, Jaksa Sebut Isinya Hanya Pendapat Kuasa Hukum Saja

Tolak Eksepsi Desrizal, Jaksa Sebut Isinya Hanya Pendapat Kuasa Hukum Saja

Megapolitan
Pemkot Jakarta Timur Cari Dana CSR untuk Renovasi Rumah Korban Kebakaran Bidara Cina

Pemkot Jakarta Timur Cari Dana CSR untuk Renovasi Rumah Korban Kebakaran Bidara Cina

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X