Pemprov DKI Tetap Potong Kabel Utilitas meski Dilaporkan ke Ombudsman

Kompas.com - 16/09/2019, 17:26 WIB
Pemkot Jakarta Selatan melakukan pemotongan kabel utilitas yang semrawut di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019) Dok Pemkot Jakarta SelatanPemkot Jakarta Selatan melakukan pemotongan kabel utilitas yang semrawut di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho memastikan bahwa Pemprov DKI Jakarta akan tetap memotong kabel utilitas tidak berizin yang selama ini sudah dilakukan.

Hari bahkan menegaskan bahwa laporan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) kepada Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya tidak akan mempengaruhi kegiatan tersebut.

Sebaliknya, Hari akan menjelaskan kegiatan pemotongan kabel utilitas itu kepada Ombudsman.

"Loh kalau program tetap jalan, masalah klarifikasi ke Ombudsman, nanti saya akan sampaikan bahwa ini loh program sebenarnya," ujar Hari di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (16/9/2019).

Setelah memotong kabel utilitas di kawasan Cikini, lanjut Hari, Pemprov DKI Jakarta akan memotong kabel utilitas di Jalan DR Satrio, Jalan Salemba Raya, Jalan Kramat Raya, Jalan Kemang Raya, hingga Jalan Kemang 1.

Hari menjelaskan, pemotongan kabel utilitas yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sudah sesuai ketentuan.

Baca juga: Ombudsman Minta DKI Hentikan Pemotongan Kabel Utilitas

Pemprov DKI bahkan sudah memberi tahu Apjatel sejak awal 2019, termasuk soal pemotongan kabel di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Kedua pihak juga sudah survei bersama-sama.

Apjatel, kata Hari, setuju bahwa kabel utilitas di Cikini harus dipindahkan dari atas ke dalam boks utilitas di bawah trotoar paling lambat Juli. Pemprov DKI akan memotong kabel utilitas yang tidak juga dipindahkan.

"Saya sudah memberikan kesempatan dia (pemilik kabel) untuk menurunkan, mulai Januari, Juli terakhir. Masih belum diturunkan, saya bilang, Agustus enggak ada cerita (akan dipotong)," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta tidak bisa menunggu pemindahan kabel hingga Desember 2019. Sebab, proyek revitalisasi trotoar dan penataan jaringan utilitas di kawasan Cikini harus rampung pada Desember 2019.

"Cikini ini merupakan KSD (kegiatan strategis daerah). Jadi enggak ada cerita (pemotongan kabel) itu Desember, karena KSD itu Desember harus selesai," ucap Hari.

Baca juga: Ombudsman Minta DKI Hentikan Pemotongan Kabel Utilitas

Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya sebelumnya meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara pemotongan kabel utilitas.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya Teguh P Nugroho meminta pemotongan kabel utilitas dihentikan sampai ada koordinasi antar-instansi dan para penyedia layanan telekomunikasi di Jakarta.

"Ombudsman meminta Pemprov DKI untuk menghentikan sementara pemutusan jaringan utilitas fiber optik di beberapa wilayah," ujar Teguh, Jumat (13/9/2019).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

1.200 Nasi 'Kotak Oranye' bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

1.200 Nasi "Kotak Oranye" bagi Tenaga Medis di RSUP Persahabatan

Megapolitan
Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Wali Kota Jakbar Usul 183 Warga yang Dikarantina di Masjid Jammi Dipindah ke Wisma Atlet

Megapolitan
PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

PNS Pemkot Bekasi Ada yang Positif Covid-19

Megapolitan
Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Diperpanjang, Pelajar Jakarta Belajar dari Rumah hingga 19 April 2020

Megapolitan
Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Pemkot Depok Siapkan RS UI hingga Ruang Sekolah untuk Tangani Kasus Covid-19

Megapolitan
Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Kasus Covid-19 Terus Meluas, Depok Kaji Opsi Karantina Wilayah

Megapolitan
Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Depok Dapat 1.000 Alat Rapid Test Covid-19 dari Pemprov Jabar

Megapolitan
Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Pemkot Depok Berencana Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19

Megapolitan
Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Anies Minta Warga Jakarta Tidak Pulang Kampung untuk Cegah Penyebaran Covid-19

Megapolitan
Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Gelontorkan Rp 15 Miliar, Pemkot Depok Sebut Stok Masker Tenaga Medis Cukup untuk 3 Bulan

Megapolitan
UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

UPDATE Covid-19 di Depok 28 Maret: Tambahan 8 Kasus Positif dan 1 Meninggal

Megapolitan
Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Pemprov DKI Perpanjang Masa Tanggap Darurat Covid-19 sampai 19 April 2020

Megapolitan
61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

61 Tenaga Medis di Jakarta Terinfeksi Covid-19, Dirawat di 26 RS

Megapolitan
Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Dr Tirta Ceritakan Menyedihkannya Kondisi Dokter yang Berjuang Lawan Covid-19

Megapolitan
Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Data Kasus Covid-19 di 18 Kecamatan di Kabupaten Bekasi, Paling Banyak di Tambun Selatan

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X