Penunjukan Direksi BUMD Harus Lapor DPRD DKI Disebut untuk Hindari Like or Dislike

Kompas.com - 17/09/2019, 10:09 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan mengatakan, usulan DPRD DKI Jakarta yang mewajibkan Gubernur DKI Jakarta untuk melapor sebelum menunjuk wali kota hingga direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah agar DPRD bisa mempertimbangkan dan mengenal siapa yang memimpin kota di Jakarta juga usaha daerah.

Pantas menyebut bahwa untuk penunjukan wali kota yang diwajibkan melapor ke DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Kalau wali kota itu kan amanat Undang-Undang khusus ibu kota harus dapat persetujuan dari DPRD. Kalau direksi ini salah satu yang perlu kita konsultasikan ke Kemendagri," kata Pantas saat dihubungi, Senin (16/9/2019) malam.

Untuk BUMD, tujuannya agar DPRD bisa mengenal siapa direksinya. Selama ini ketika melakukan penunjukan gubernur tak meminta pendapat DPRD.

Padahal banyak tugas di DKI Jakarta yang kini dikerjakan oleh BUMD namun tak bisa diawasi oleh DPRD.

Baca juga: DPRD DKI Minta Gubernur Wajib Lapor jika Ganti Wali Kota, Anies: Kan Sudah Selama Ini

"Pemda itu kan gubernur bersama dengan DPRD. Tetapi selama ini khusus untuk pengangkatan direksi BUMD, DPRD tidak pernah dimintain pendapat. Karena tidak pernah dimintain pendapat, sementara kebijakan-kebijakan dari gubernur sekarang ini dialokasikan ke DPRD," ujarnya.

Ia pun berseloroh bahwa dengan mengenal direksi BUMD bisa mengurangi sentimen suka maupun tidak suka.

"Iya paling tidak menghindari like or dislike," tutur anggota Fraksi PDI-P ini.

Sebelumnya, DPRD DKI mengajukan revisi terhadap Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2018, khususnya pasal mengenai ketentuan seorang gubernur DKI Jakarta saat memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Syarif menyebutkan, anggota DPRD DKI ingin diberi ruang memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri yang akan dipilih oleh gubernur DKI.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Memelas Saat Ditilang Polisi, Pengendara Pakai Alasan Ngidam hingga Helm Dikencingi Kucing

Memelas Saat Ditilang Polisi, Pengendara Pakai Alasan Ngidam hingga Helm Dikencingi Kucing

Megapolitan
Orangtua yang Antarkan Anaknya Rehabilitasi Narkoba Tak Akan Dipidana

Orangtua yang Antarkan Anaknya Rehabilitasi Narkoba Tak Akan Dipidana

Megapolitan
Penguna Narkoba Sangat Dianjurkan untuk Jalani Rehabilitasi

Penguna Narkoba Sangat Dianjurkan untuk Jalani Rehabilitasi

Megapolitan
Suhu Panas di Jakarta, Permintaan Servis AC Meningkat

Suhu Panas di Jakarta, Permintaan Servis AC Meningkat

Megapolitan
Empat Orang Panjat Patung Bundaran HI untuk Pasang Spanduk, Abaikan Satpol PP yang Suruh Turun

Empat Orang Panjat Patung Bundaran HI untuk Pasang Spanduk, Abaikan Satpol PP yang Suruh Turun

Megapolitan
Anies Perintahkan Anak Buah Sisir Ulang Rancangan APBD 2020

Anies Perintahkan Anak Buah Sisir Ulang Rancangan APBD 2020

Megapolitan
Rabu Pagi, Kualitas Udara Jakarta Lebih Baik Dibanding Depok dan Bekasi

Rabu Pagi, Kualitas Udara Jakarta Lebih Baik Dibanding Depok dan Bekasi

Megapolitan
Kebakaran Sore Itu di Bidara Cina, Ratusan Orang Kehilangan Rumah, Kini Bertahan di Halaman Sekolah

Kebakaran Sore Itu di Bidara Cina, Ratusan Orang Kehilangan Rumah, Kini Bertahan di Halaman Sekolah

Megapolitan
Petugas Damkar Selamatkan Dua Kucing yang Terjebak di Dalam Pipa

Petugas Damkar Selamatkan Dua Kucing yang Terjebak di Dalam Pipa

Megapolitan
Lagi, Kecelakaan Truk Terjadi di Bekasi

Lagi, Kecelakaan Truk Terjadi di Bekasi

Megapolitan
Polisi Duga Ada Koordinator di Balik Pemalak Sopir Truk

Polisi Duga Ada Koordinator di Balik Pemalak Sopir Truk

Megapolitan
Saat Suhu Panas Rawan Kebakaran, Damkar DKI Batasi Cuti Personel

Saat Suhu Panas Rawan Kebakaran, Damkar DKI Batasi Cuti Personel

Megapolitan
4 Truk Terlibat Kecelakaan di Bekasi, Kemarin

4 Truk Terlibat Kecelakaan di Bekasi, Kemarin

Megapolitan
Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

Megapolitan
Polisi Harus Pasang Pelang 100 Meter Sebelum Titik Operasi Zebra

Polisi Harus Pasang Pelang 100 Meter Sebelum Titik Operasi Zebra

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X