Penunjukan Direksi BUMD Harus Lapor DPRD DKI Disebut untuk Hindari Like or Dislike

Kompas.com - 17/09/2019, 10:09 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan mengatakan, usulan DPRD DKI Jakarta yang mewajibkan Gubernur DKI Jakarta untuk melapor sebelum menunjuk wali kota hingga direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah agar DPRD bisa mempertimbangkan dan mengenal siapa yang memimpin kota di Jakarta juga usaha daerah.

Pantas menyebut bahwa untuk penunjukan wali kota yang diwajibkan melapor ke DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Kalau wali kota itu kan amanat Undang-Undang khusus ibu kota harus dapat persetujuan dari DPRD. Kalau direksi ini salah satu yang perlu kita konsultasikan ke Kemendagri," kata Pantas saat dihubungi, Senin (16/9/2019) malam.

Untuk BUMD, tujuannya agar DPRD bisa mengenal siapa direksinya. Selama ini ketika melakukan penunjukan gubernur tak meminta pendapat DPRD.

Padahal banyak tugas di DKI Jakarta yang kini dikerjakan oleh BUMD namun tak bisa diawasi oleh DPRD.

Baca juga: DPRD DKI Minta Gubernur Wajib Lapor jika Ganti Wali Kota, Anies: Kan Sudah Selama Ini

"Pemda itu kan gubernur bersama dengan DPRD. Tetapi selama ini khusus untuk pengangkatan direksi BUMD, DPRD tidak pernah dimintain pendapat. Karena tidak pernah dimintain pendapat, sementara kebijakan-kebijakan dari gubernur sekarang ini dialokasikan ke DPRD," ujarnya.

Ia pun berseloroh bahwa dengan mengenal direksi BUMD bisa mengurangi sentimen suka maupun tidak suka.

"Iya paling tidak menghindari like or dislike," tutur anggota Fraksi PDI-P ini.

Sebelumnya, DPRD DKI mengajukan revisi terhadap Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2018, khususnya pasal mengenai ketentuan seorang gubernur DKI Jakarta saat memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Syarif menyebutkan, anggota DPRD DKI ingin diberi ruang memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri yang akan dipilih oleh gubernur DKI.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Ada Laporan Keluarga, Identitas Mayat dalam Koper di Bogor Belum Terungkap

Tak Ada Laporan Keluarga, Identitas Mayat dalam Koper di Bogor Belum Terungkap

Megapolitan
Pemkot Bekasi Butuh Rp 20 Miliar untuk Memperbaiki Jalan Rusak karena Banjir

Pemkot Bekasi Butuh Rp 20 Miliar untuk Memperbaiki Jalan Rusak karena Banjir

Megapolitan
Polisi Usut Video Pria Masturbasi di Dalam Mobil di Pinggir Jalan Gatot Subroto

Polisi Usut Video Pria Masturbasi di Dalam Mobil di Pinggir Jalan Gatot Subroto

Megapolitan
Genangan di Underpass Kemayoran Baru Bisa Kering Senin Lusa

Genangan di Underpass Kemayoran Baru Bisa Kering Senin Lusa

Megapolitan
10 Pompa Dikerahkan untuk Sedot Banjir 2,5 Meter di Underpass Kemayoran

10 Pompa Dikerahkan untuk Sedot Banjir 2,5 Meter di Underpass Kemayoran

Megapolitan
Seorang Remaja di Bogor Tewas Dibacok Sekelompok Orang

Seorang Remaja di Bogor Tewas Dibacok Sekelompok Orang

Megapolitan
Underpass Kemayoran Tergenang 2,5 Meter karena Pompa Bermasalah

Underpass Kemayoran Tergenang 2,5 Meter karena Pompa Bermasalah

Megapolitan
Gerindra dan PDIP Kota Depok Berkoalisi Hadapi PKS di Pilkada Depok 2020

Gerindra dan PDIP Kota Depok Berkoalisi Hadapi PKS di Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Korban Kasus Dugaan Investasi Bodong PT Kampoeng Kurma Ajukan Gugatan Pailit

Korban Kasus Dugaan Investasi Bodong PT Kampoeng Kurma Ajukan Gugatan Pailit

Megapolitan
4 Tersangka Pencurian Ditangkap Aparat Polsek Senen

4 Tersangka Pencurian Ditangkap Aparat Polsek Senen

Megapolitan
Underpass Kemayoran Masih Terendam Banjir 2,5 M, Petugas Berupaya Sedot Air

Underpass Kemayoran Masih Terendam Banjir 2,5 M, Petugas Berupaya Sedot Air

Megapolitan
Masyarakat Tionghoa Dalam Aktivitas Perjudian di Batavia

Masyarakat Tionghoa Dalam Aktivitas Perjudian di Batavia

Megapolitan
Merajut Toleransi dan Keberagaman di Kelenteng Pan Kho Bio

Merajut Toleransi dan Keberagaman di Kelenteng Pan Kho Bio

Megapolitan
Polisi Kembali Tangkap Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan

Polisi Kembali Tangkap Pelaku Penodongan di Warteg Pesanggrahan

Megapolitan
Penjual Barongsai Mainan Raup Untung Saat Perayaan Imlek

Penjual Barongsai Mainan Raup Untung Saat Perayaan Imlek

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X