Penunjukan Direksi BUMD Harus Lapor DPRD DKI Disebut untuk Hindari Like or Dislike

Kompas.com - 17/09/2019, 10:09 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan mengatakan, usulan DPRD DKI Jakarta yang mewajibkan Gubernur DKI Jakarta untuk melapor sebelum menunjuk wali kota hingga direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah agar DPRD bisa mempertimbangkan dan mengenal siapa yang memimpin kota di Jakarta juga usaha daerah.

Pantas menyebut bahwa untuk penunjukan wali kota yang diwajibkan melapor ke DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Kalau wali kota itu kan amanat Undang-Undang khusus ibu kota harus dapat persetujuan dari DPRD. Kalau direksi ini salah satu yang perlu kita konsultasikan ke Kemendagri," kata Pantas saat dihubungi, Senin (16/9/2019) malam.

Untuk BUMD, tujuannya agar DPRD bisa mengenal siapa direksinya. Selama ini ketika melakukan penunjukan gubernur tak meminta pendapat DPRD.

Padahal banyak tugas di DKI Jakarta yang kini dikerjakan oleh BUMD namun tak bisa diawasi oleh DPRD.

Baca juga: DPRD DKI Minta Gubernur Wajib Lapor jika Ganti Wali Kota, Anies: Kan Sudah Selama Ini

"Pemda itu kan gubernur bersama dengan DPRD. Tetapi selama ini khusus untuk pengangkatan direksi BUMD, DPRD tidak pernah dimintain pendapat. Karena tidak pernah dimintain pendapat, sementara kebijakan-kebijakan dari gubernur sekarang ini dialokasikan ke DPRD," ujarnya.

Ia pun berseloroh bahwa dengan mengenal direksi BUMD bisa mengurangi sentimen suka maupun tidak suka.

"Iya paling tidak menghindari like or dislike," tutur anggota Fraksi PDI-P ini.

Sebelumnya, DPRD DKI mengajukan revisi terhadap Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2018, khususnya pasal mengenai ketentuan seorang gubernur DKI Jakarta saat memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Syarif menyebutkan, anggota DPRD DKI ingin diberi ruang memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri yang akan dipilih oleh gubernur DKI.

Halaman:


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Malam Petaka Bagi Pengguna GrabWheels yang Ditabrak Mobil Camry

Malam Petaka Bagi Pengguna GrabWheels yang Ditabrak Mobil Camry

Megapolitan
Masih Proses Administrasi, Barang Sitaan Kasus First Travel Belum Dilelang

Masih Proses Administrasi, Barang Sitaan Kasus First Travel Belum Dilelang

Megapolitan
Ayah Tiri yang Memperkosanya Belum Ditangkap, Korban Ketakutan dan Sering Melamun

Ayah Tiri yang Memperkosanya Belum Ditangkap, Korban Ketakutan dan Sering Melamun

Megapolitan
Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, Gantungkan Harapan pada DPRD Depok...

Warga Kampung Bulak Melawan Penertiban Lahan UIII, Gantungkan Harapan pada DPRD Depok...

Megapolitan
Kisah Remaja Nekat Jadi Polisi Gadungan, Tergerak karena Lihat Pengendara Lawan Arus

Kisah Remaja Nekat Jadi Polisi Gadungan, Tergerak karena Lihat Pengendara Lawan Arus

Megapolitan
Ibu Korban Tabrakan GrabWheels Sebut Orangtua Pelaku Sampaikan Penyesalannya

Ibu Korban Tabrakan GrabWheels Sebut Orangtua Pelaku Sampaikan Penyesalannya

Megapolitan
Remaja 13 Tahun yang Jadi Polisi Gadungan Dapat Seragam dari Kampungnya

Remaja 13 Tahun yang Jadi Polisi Gadungan Dapat Seragam dari Kampungnya

Megapolitan
Ngeri, Jembatan Motor dan Pejalan Kaki Mepet dengan Perlintasan Kereta di Kalianyar

Ngeri, Jembatan Motor dan Pejalan Kaki Mepet dengan Perlintasan Kereta di Kalianyar

Megapolitan
Cerita Juru Fotokopi di Polres Bekasi, Kelabakan Layani Ratusan CPNS Seharian...

Cerita Juru Fotokopi di Polres Bekasi, Kelabakan Layani Ratusan CPNS Seharian...

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG, Hujan Turun di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Prakiraan Cuaca BMKG, Hujan Turun di Sejumlah Wilayah Jabodetabek

Megapolitan
DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

DPRD DKI Akan Ajukan Surat Perpanjangan Waktu Pembahasan Anggaran

Megapolitan
Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Fraksi PSI Sesalkan DKI Pangkas Anggaran Rehab Sekolah tetapi Tambah Anggaran Formula E

Megapolitan
GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

GrabWheels Klaim Punya Aturan buat Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Keluarga Korban Kecelakaan Minta Grab Evaluasi Aturan Penggunaan GrabWheels

Megapolitan
Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Sejumlah Negara Punya Aturan Soal Skuter Listrik, Indonesia Menyusul?

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X