Penunjukan Direksi BUMD Harus Lapor DPRD DKI Disebut untuk Hindari Like or Dislike

Kompas.com - 17/09/2019, 10:09 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan mengatakan, usulan DPRD DKI Jakarta yang mewajibkan Gubernur DKI Jakarta untuk melapor sebelum menunjuk wali kota hingga direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah agar DPRD bisa mempertimbangkan dan mengenal siapa yang memimpin kota di Jakarta juga usaha daerah.

Pantas menyebut bahwa untuk penunjukan wali kota yang diwajibkan melapor ke DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Kalau wali kota itu kan amanat Undang-Undang khusus ibu kota harus dapat persetujuan dari DPRD. Kalau direksi ini salah satu yang perlu kita konsultasikan ke Kemendagri," kata Pantas saat dihubungi, Senin (16/9/2019) malam.

Untuk BUMD, tujuannya agar DPRD bisa mengenal siapa direksinya. Selama ini ketika melakukan penunjukan gubernur tak meminta pendapat DPRD.

Padahal banyak tugas di DKI Jakarta yang kini dikerjakan oleh BUMD namun tak bisa diawasi oleh DPRD.

Baca juga: DPRD DKI Minta Gubernur Wajib Lapor jika Ganti Wali Kota, Anies: Kan Sudah Selama Ini

"Pemda itu kan gubernur bersama dengan DPRD. Tetapi selama ini khusus untuk pengangkatan direksi BUMD, DPRD tidak pernah dimintain pendapat. Karena tidak pernah dimintain pendapat, sementara kebijakan-kebijakan dari gubernur sekarang ini dialokasikan ke DPRD," ujarnya.

Ia pun berseloroh bahwa dengan mengenal direksi BUMD bisa mengurangi sentimen suka maupun tidak suka.

"Iya paling tidak menghindari like or dislike," tutur anggota Fraksi PDI-P ini.

Sebelumnya, DPRD DKI mengajukan revisi terhadap Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2018, khususnya pasal mengenai ketentuan seorang gubernur DKI Jakarta saat memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Syarif menyebutkan, anggota DPRD DKI ingin diberi ruang memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri yang akan dipilih oleh gubernur DKI.

Baca juga: Pembahasan Rampung, Tatib DPRD DKI Akan Dievaluasi Kemendagri

"Dalam tata tertib, ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa gubernur dalam hal mengangkat wali kota, bupati, dan kerja sama luar negeri dan pihak lain dapat pertimbangan dari DPRD," tutur Syarif.

Syarif mengatakan DPRD DKI Jakarta meminta agar kata "dapat" menjadi "wajib". Itu artinya jika nanti Anies ingin menunjuk wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri, harus meminta pertimbangan ke DPRD DKI.

Tak hanya wali kota, gubernur diusulkan harus melapor ke DPRD DKI Jakarta jika ingin menunjuk direksi atau kepala BUMD.

"Mau ditambahkan satu lagi, itu direksi atau pimpinan BUMD," ucap Syarif.

Menurut dia, selama ini gubernur dalam memilih pejabat hanya mengandalkan badan pembina BUMD untuk menyeleksi calon direksi. Setelah ada calon yang dianggap berkompeten, panitia seleksi akan memilihnya.

"Kandidat yang terseleksi berapa, terbesar (nilainya) berapa, kasih gubernur dan gubernur approval. Tidak ada rapat bersama kami," tuturnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Wakapolri Ancam Copot Kapolsek hingga Kapolda yang Tak Serius Tangani Covid-19

Megapolitan
Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Nilai Rapor Jadi Pertimbangan Lulus Ujian SIMAK UI

Megapolitan
Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Pilkada Depok, PSI Manfaatkan Kesempatan untuk Perkuat Mesin Partai

Megapolitan
[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

[HOAKS] Data BIN Tetapkan Jakarta Zona Hitam Covid-19

Megapolitan
Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Ditjen Perkeretapian Hentikan Pembongkaran Struktur Bata Kuno di Proyek DDT Stasiun Bekasi

Megapolitan
Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Warga Jakarta Bisa Gelar Lomba dan Kegiatan 17 Agustus, asalkan...

Megapolitan
Polisi Buru Tetangga yang Diduga Bawa Kabur Remaja Asal Cengkareng

Polisi Buru Tetangga yang Diduga Bawa Kabur Remaja Asal Cengkareng

Megapolitan
Seorang Ibu Laporkan Tetangga, Diduga Bawa Kabur Anaknya Berusia 14 Tahun

Seorang Ibu Laporkan Tetangga, Diduga Bawa Kabur Anaknya Berusia 14 Tahun

Megapolitan
Bandara Soekarno-Hatta Operasikan Heliport Komersial Mulai 23 Agustus

Bandara Soekarno-Hatta Operasikan Heliport Komersial Mulai 23 Agustus

Megapolitan
PSI Nilai Koalisi Gerindra dan PDI-P Tak Serius Menang di Pilkada Depok 2020

PSI Nilai Koalisi Gerindra dan PDI-P Tak Serius Menang di Pilkada Depok 2020

Megapolitan
Ledakan Covid-19 Kota Bogor, PNS Hingga Puluhan Pegawai Puskesmas Positif Corona

Ledakan Covid-19 Kota Bogor, PNS Hingga Puluhan Pegawai Puskesmas Positif Corona

Megapolitan
Saat 867 Pohon Harus Diganti dan Direlokasi karena Imbas Proyek MRT Fase 2A

Saat 867 Pohon Harus Diganti dan Direlokasi karena Imbas Proyek MRT Fase 2A

Megapolitan
Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar Stasiun Tanah Abang, Personel TNI-Polri Dikerahkan

Penumpang KRL Tak Tertib hingga Rusak Pagar Stasiun Tanah Abang, Personel TNI-Polri Dikerahkan

Megapolitan
UPDATE 11 Agustus: Covid-19 di Kota Bekasi Capai 626 Kasus Positif

UPDATE 11 Agustus: Covid-19 di Kota Bekasi Capai 626 Kasus Positif

Megapolitan
Akhir Rentetan Penembakan Misterius yang Incar Pengedara di Tangsel

Akhir Rentetan Penembakan Misterius yang Incar Pengedara di Tangsel

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X