Penunjukan Direksi BUMD Harus Lapor DPRD DKI Disebut untuk Hindari Like or Dislike

Kompas.com - 17/09/2019, 10:09 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019) KOMPAS.com/RYANA ARYADITA UMASUGIKetua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan di lantai 3, Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Pantas Nainggolan mengatakan, usulan DPRD DKI Jakarta yang mewajibkan Gubernur DKI Jakarta untuk melapor sebelum menunjuk wali kota hingga direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah agar DPRD bisa mempertimbangkan dan mengenal siapa yang memimpin kota di Jakarta juga usaha daerah.

Pantas menyebut bahwa untuk penunjukan wali kota yang diwajibkan melapor ke DPRD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta.

"Kalau wali kota itu kan amanat Undang-Undang khusus ibu kota harus dapat persetujuan dari DPRD. Kalau direksi ini salah satu yang perlu kita konsultasikan ke Kemendagri," kata Pantas saat dihubungi, Senin (16/9/2019) malam.

Untuk BUMD, tujuannya agar DPRD bisa mengenal siapa direksinya. Selama ini ketika melakukan penunjukan gubernur tak meminta pendapat DPRD.

Padahal banyak tugas di DKI Jakarta yang kini dikerjakan oleh BUMD namun tak bisa diawasi oleh DPRD.

Baca juga: DPRD DKI Minta Gubernur Wajib Lapor jika Ganti Wali Kota, Anies: Kan Sudah Selama Ini

"Pemda itu kan gubernur bersama dengan DPRD. Tetapi selama ini khusus untuk pengangkatan direksi BUMD, DPRD tidak pernah dimintain pendapat. Karena tidak pernah dimintain pendapat, sementara kebijakan-kebijakan dari gubernur sekarang ini dialokasikan ke DPRD," ujarnya.

Ia pun berseloroh bahwa dengan mengenal direksi BUMD bisa mengurangi sentimen suka maupun tidak suka.

"Iya paling tidak menghindari like or dislike," tutur anggota Fraksi PDI-P ini.

Sebelumnya, DPRD DKI mengajukan revisi terhadap Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2018, khususnya pasal mengenai ketentuan seorang gubernur DKI Jakarta saat memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Syarif menyebutkan, anggota DPRD DKI ingin diberi ruang memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri yang akan dipilih oleh gubernur DKI.

Baca juga: Pembahasan Rampung, Tatib DPRD DKI Akan Dievaluasi Kemendagri

"Dalam tata tertib, ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa gubernur dalam hal mengangkat wali kota, bupati, dan kerja sama luar negeri dan pihak lain dapat pertimbangan dari DPRD," tutur Syarif.

Syarif mengatakan DPRD DKI Jakarta meminta agar kata "dapat" menjadi "wajib". Itu artinya jika nanti Anies ingin menunjuk wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri, harus meminta pertimbangan ke DPRD DKI.

Tak hanya wali kota, gubernur diusulkan harus melapor ke DPRD DKI Jakarta jika ingin menunjuk direksi atau kepala BUMD.

"Mau ditambahkan satu lagi, itu direksi atau pimpinan BUMD," ucap Syarif.

Menurut dia, selama ini gubernur dalam memilih pejabat hanya mengandalkan badan pembina BUMD untuk menyeleksi calon direksi. Setelah ada calon yang dianggap berkompeten, panitia seleksi akan memilihnya.

"Kandidat yang terseleksi berapa, terbesar (nilainya) berapa, kasih gubernur dan gubernur approval. Tidak ada rapat bersama kami," tuturnya.



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kajian Penataan PKL di Trotoar Sudirman-Thamrin Ditargetkan Rampung Desember 2019

Kajian Penataan PKL di Trotoar Sudirman-Thamrin Ditargetkan Rampung Desember 2019

Megapolitan
Mengenal Surat Roya dan Cara Mengurusnya...

Mengenal Surat Roya dan Cara Mengurusnya...

Megapolitan
Senyum Warga Pulau Payung, Kepulauan Seribu Kini Dialiri Air Bersih

Senyum Warga Pulau Payung, Kepulauan Seribu Kini Dialiri Air Bersih

Megapolitan
LRT Jakarta Dikomersilkan 1 Desember, Tarifnya Rp 5.000 Sekali Perjalanan

LRT Jakarta Dikomersilkan 1 Desember, Tarifnya Rp 5.000 Sekali Perjalanan

Megapolitan
Aplikasi Pangkas Kota Tangerang Sudah Disosialisasikan di 10 Kecamatan

Aplikasi Pangkas Kota Tangerang Sudah Disosialisasikan di 10 Kecamatan

Megapolitan
Ketua DPRD Minta Kasus Hepatitis A di SMPN 20 Depok Ditangani Serius

Ketua DPRD Minta Kasus Hepatitis A di SMPN 20 Depok Ditangani Serius

Megapolitan
Rekonstruksi Penyiraman Air Keras di Jakbar Jadi Tontonan Warga

Rekonstruksi Penyiraman Air Keras di Jakbar Jadi Tontonan Warga

Megapolitan
Sering Diberitakan karena Gugatan Orangtua Murid, SMA Kolese Gonzaga: Itu Iklan Gratis

Sering Diberitakan karena Gugatan Orangtua Murid, SMA Kolese Gonzaga: Itu Iklan Gratis

Megapolitan
Malam Tahun Baru, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 02.00 WIB

Malam Tahun Baru, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 02.00 WIB

Megapolitan
Kusni Kasdut Penjahat yang Fenomenal: Tobat Setelah Empat Vonis Hakim (4)

Kusni Kasdut Penjahat yang Fenomenal: Tobat Setelah Empat Vonis Hakim (4)

Megapolitan
Kapasitas Jakarta International Stadium 82.000 Penonton

Kapasitas Jakarta International Stadium 82.000 Penonton

Megapolitan
PT KAI Beri Kompensasi atas Keterlambatan Kereta Api Antarkota

PT KAI Beri Kompensasi atas Keterlambatan Kereta Api Antarkota

Megapolitan
Jalani Adegan Rekonstruksi, Begini Cara Tersangka Siram Korban dengan Air Keras

Jalani Adegan Rekonstruksi, Begini Cara Tersangka Siram Korban dengan Air Keras

Megapolitan
Mengenal Dua Jenis Marka di Jalur Sepeda

Mengenal Dua Jenis Marka di Jalur Sepeda

Megapolitan
Sejumlah Rumah di Tangsel Retak, Warga Diminta Mengungsi

Sejumlah Rumah di Tangsel Retak, Warga Diminta Mengungsi

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X