Tolak Pengesahan Revisi UU KPK, Sekelompok Mahasiswa Bawa Tikus ke Gedung KPK

Kompas.com - 17/09/2019, 14:16 WIB
Kumpulan mahasiswa melakukan aksi demo di depan gedung KPK sambil membawa tikus di dalam kandang. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019) KOMPAS.COM/WALDA MARISONKumpulan mahasiswa melakukan aksi demo di depan gedung KPK sambil membawa tikus di dalam kandang. Aksi tersebut sebagai bentuk penolakan atas revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019)
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Hukum Indonesia dan Himpunan Mahasiswa Islam menggelar unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jalan Persada Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

Mereka menggelar aksi untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang dianggap melemahkan lembaga antikorupsi tersebut.

Dalam aksinya, mereka membawa seekor tikus yang dimasukkan ke kandang sebagai simbol penolakan revisi Undang-Undang KPK. Dari pantauan Kompas.com, tikus tersebut diletakkan tepat di Gedung KPK.

Baca juga: Ini 7 Poin Revisi UU KPK Beserta Catatan Kritisnya...

"Hari ini juga sudah kita mulai menyerukan kepada cabang-cabang untuk melakukan demonstrasi di wilayah masing-masing," kata Ketua Umum PB HMI Zuhad Aji Firmantoro di lokasi.

Dia menilai revisi Undang-Undang KPK dilakukan secara terburu-buru. Dalam prosesnya, DPR pun tidak mempertimbangkan aspek-aspek tertentu, termasuk masukan dari KPK sendiri.

"Sebuah undang-undang wajar dilakukan perubahan dan sangat dibolehkan, tetapi melihat prosesnya yang terjadi sekarang kami nilai ada kejanggalan," ujar Zuhad.

Sampai saat ini, unjuk rasa masih berlangsung dengan tertib. Polisi juga nampak berjaga - jaga di sekitar lokasi.

Baca juga: UU KPK Direvisi, Yasonna Sampaikan Terima Kasih Mewakili Presiden



Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Seribu Alasan Pengendara Motor yang Naik JPO Dekat Sudinhub Jakut...

Seribu Alasan Pengendara Motor yang Naik JPO Dekat Sudinhub Jakut...

Megapolitan
CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

CPNS Pemprov DKI, Dua Formasi Ini Masih Belum Ada Pelamar

Megapolitan
Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Hingga 20 November 2019, 18.876 Orang Daftar CPNS Pemprov DKI

Megapolitan
Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Polisi Tetapkan Seorang Tersangka Bentrok FBR dan PP

Megapolitan
Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Jelang Kampanye Pilkades, Kapolresta Tangerang Ancam Bakal Proses Hukum Pelaku Kampanye Hitam

Megapolitan
Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Nunung kepada Majelis Hakim: Saya Sangat Salah dan Menyesali Perbuatan

Megapolitan
Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Mikrotrans Jak Lingko 80 Layani Rute Rawa Buaya sampai Rawa Kompeni

Megapolitan
Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Bobol Showroom Motor, Dua Pencuri Ditangkap Polisi

Megapolitan
Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Tahun 2019 Sisa 40 Hari, PAD Kota Bekasi Masih Minus Rp 1 Triliun

Megapolitan
Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Setu Sawangan akan Dinormalisasi, Pedagang Pasrah Warungnya Digusur

Megapolitan
Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Agar Tak Dilintasi Motor, Pejalan Kaki Saran Pasang Penghalang di JPO Dekat Sudinhub Jakut

Megapolitan
Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Wali Kota Bekasi Lebih Dulu Berhitung Sebelum Siapkan APAR di Sekolah-sekolah

Megapolitan
Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Kata Walkot Jaktim, Tebing Jalan DI Panjaitan yang Rawan Longsor Kewenangan Pemerintah Pusat

Megapolitan
Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Badan Pembentukan Perda: 52 Raperda yang Diusulkan Terlalu Banyak

Megapolitan
Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Pemkot Tangerang Luncurkan Aplikasi Gampang Ngurus Berkas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X