Revisi UU KPK Disahkan, Para Pegawai KPK Kibarkan Bendera Kuning

Kompas.com - 17/09/2019, 19:33 WIB
Pegawai KPK dan aktivis antikorupsi mengibarkan bendera kuning dalam aksi di Gedung Merah Putih KPK menyikapi disahkannya revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPegawai KPK dan aktivis antikorupsi mengibarkan bendera kuning dalam aksi di Gedung Merah Putih KPK menyikapi disahkannya revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengibarkan bendera kuning di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

Mereka keluar secara bersamaan. Masing-masing memegang bendera kuning, tanda duka cita.

Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan pegawai KPK atas Revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.

Pemerintah dan DPR hanya membutuhkan waktu 12 hari untuk membahas revisi UU KPK.

Mereka menganggap situasi KPK saat ini sedang dalam masa krisis. Mereka merasa KPK dilemahkan.

Baca juga: Jokowi Tak Sempat Bertemu Pimpinan KPK, Istana: Yang Diurusin Banyak

"Kedekatan emosional karena mencintai KPK inilah yang membuat suasana sendu ketika KPK dikebiri. Hanya koruptor yang akan tertawa melihat KPK menjadi lemah seperti ini. Mereka seolah-olah menemukan kebebasan setelah 16 tahun dalam ketakutan akibat bayang-bayang OTT KPK," kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo dalam keterangan persnya.

"Karena entah besok KPK akan dimiliki siapa. Karena dengan revisi ini, KPK tidak seperti dulu lagi, gedung tetap ada namun nilai-nilainya tergerus," tambah dia.

Hingga saat ini, aksi ini masih berlangsung di halaman depan gedung KPK.

Baca juga: Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akhirnya disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah, Senin (16/9/2019), ada tujuh poin perubahan pada UU KPK yang disepakati.

Ketujuh poin tersebut, yakni soal status kedudukan kelembagaan KPK, Dewan Pengawas KPK, pembatasan fungsi penyadapan, mekanisme penerbitan SP3 oleh KPK, koordinasi KPK dengan penegak hukum, pekanisme penyitaan dan penggeledahan, dan status kepegawaian KPK.

Untuk penjelasan ketujuh poin tersebut bisa dibaca dalam artikel "Ini 7 Poin Revisi UU KPK Beserta Catatan Kritisnya..."

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penguna Narkoba Sangat Dianjurkan untuk Jalani Rehabilitasi

Penguna Narkoba Sangat Dianjurkan untuk Jalani Rehabilitasi

Megapolitan
Suhu Panas di Jakarta, Permintaan Servis AC Meningkat

Suhu Panas di Jakarta, Permintaan Servis AC Meningkat

Megapolitan
Empat Orang Panjat Patung Bundaran HI untuk Pasang Spanduk, Abaikan Satpol PP yang Suruh Turun

Empat Orang Panjat Patung Bundaran HI untuk Pasang Spanduk, Abaikan Satpol PP yang Suruh Turun

Megapolitan
Anies Perintahkan Anak Buah Sisir Ulang Rancangan APBD 2020

Anies Perintahkan Anak Buah Sisir Ulang Rancangan APBD 2020

Megapolitan
Rabu Pagi, Kualitas Udara Jakarta Lebih Baik Dibanding Depok dan Bekasi

Rabu Pagi, Kualitas Udara Jakarta Lebih Baik Dibanding Depok dan Bekasi

Megapolitan
Kebakaran Sore Itu di Bidara Cina, Ratusan Orang Kehilangan Rumah, Kini Bertahan di Halaman Sekolah

Kebakaran Sore Itu di Bidara Cina, Ratusan Orang Kehilangan Rumah, Kini Bertahan di Halaman Sekolah

Megapolitan
Petugas Damkar Selamatkan Dua Kucing yang Terjebak di Dalam Pipa

Petugas Damkar Selamatkan Dua Kucing yang Terjebak di Dalam Pipa

Megapolitan
Lagi, Kecelakaan Truk Terjadi di Bekasi

Lagi, Kecelakaan Truk Terjadi di Bekasi

Megapolitan
Polisi Duga Ada Koordinator di Balik Pemalak Sopir Truk

Polisi Duga Ada Koordinator di Balik Pemalak Sopir Truk

Megapolitan
Saat Suhu Panas Rawan Kebakaran, Damkar DKI Batasi Cuti Personel

Saat Suhu Panas Rawan Kebakaran, Damkar DKI Batasi Cuti Personel

Megapolitan
4 Truk Terlibat Kecelakaan di Bekasi, Kemarin

4 Truk Terlibat Kecelakaan di Bekasi, Kemarin

Megapolitan
Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

Melunaknya Fraksi Nasdem DPRD DKI: Dulu Tukang Kritik, Kini Terus Dukung Kebijakan Anies

Megapolitan
Polisi Harus Pasang Pelang 100 Meter Sebelum Titik Operasi Zebra

Polisi Harus Pasang Pelang 100 Meter Sebelum Titik Operasi Zebra

Megapolitan
Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Beragam Komentar Relawan Saat Prabowo Masuk Kabinet Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Titik Operasi Zebra Jaya adalah Lokasi Rawan Kecelakaan dan Pelanggaran

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X