Kompas.com - 17/09/2019, 19:33 WIB
Pegawai KPK dan aktivis antikorupsi mengibarkan bendera kuning dalam aksi di Gedung Merah Putih KPK menyikapi disahkannya revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPegawai KPK dan aktivis antikorupsi mengibarkan bendera kuning dalam aksi di Gedung Merah Putih KPK menyikapi disahkannya revisi UU KPK, Selasa (17/9/2019).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengibarkan bendera kuning di depan gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).

Mereka keluar secara bersamaan. Masing-masing memegang bendera kuning, tanda duka cita.

Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan pegawai KPK atas Revisi UU KPK yang telah disahkan DPR.

Pemerintah dan DPR hanya membutuhkan waktu 12 hari untuk membahas revisi UU KPK.

Mereka menganggap situasi KPK saat ini sedang dalam masa krisis. Mereka merasa KPK dilemahkan.

Baca juga: Jokowi Tak Sempat Bertemu Pimpinan KPK, Istana: Yang Diurusin Banyak

"Kedekatan emosional karena mencintai KPK inilah yang membuat suasana sendu ketika KPK dikebiri. Hanya koruptor yang akan tertawa melihat KPK menjadi lemah seperti ini. Mereka seolah-olah menemukan kebebasan setelah 16 tahun dalam ketakutan akibat bayang-bayang OTT KPK," kata Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo dalam keterangan persnya.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena entah besok KPK akan dimiliki siapa. Karena dengan revisi ini, KPK tidak seperti dulu lagi, gedung tetap ada namun nilai-nilainya tergerus," tambah dia.

Hingga saat ini, aksi ini masih berlangsung di halaman depan gedung KPK.

Baca juga: Jalan Panjang Revisi UU KPK, Ditolak Berkali-kali hingga Disahkan

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK akhirnya disahkan dalam rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa.

Berdasarkan rapat kerja antara Badan Legislasi (Baleg) DPR dan pemerintah, Senin (16/9/2019), ada tujuh poin perubahan pada UU KPK yang disepakati.

Ketujuh poin tersebut, yakni soal status kedudukan kelembagaan KPK, Dewan Pengawas KPK, pembatasan fungsi penyadapan, mekanisme penerbitan SP3 oleh KPK, koordinasi KPK dengan penegak hukum, pekanisme penyitaan dan penggeledahan, dan status kepegawaian KPK.

Untuk penjelasan ketujuh poin tersebut bisa dibaca dalam artikel "Ini 7 Poin Revisi UU KPK Beserta Catatan Kritisnya..."

Baca tentang


Video Rekomendasi

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Pasien di Rumah Lawan Covid-19 Melonjak hingga 225 Orang, Kini Tersisa 75 Tempat Tidur

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

UPDATE 14 Juni: 396 Pasien Covid-19 Dirawat di Tangsel

Megapolitan
UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

UPDATE 14 Juni: Kasus Aktif Covid-19 di Jakarta Capai 19.096 Pasien

Megapolitan
Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Dinkes DKI: Tiga Varian Baru Virus Corona Ditemukan di Jakarta

Megapolitan
Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Pebulu Tangkis Markis Kido Tiba di RS Omni Alam Sutera dalam Kondisi Henti Napas

Megapolitan
Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Pertemuan Forkopimda Se-DKI Bahas Persiapan Bertemu Presiden Selasa Pagi

Megapolitan
Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Sidang Rizieq Shihab Kasus Tes Usap RS Ummi Dilanjut Kamis Mendatang dengan Agenda Duplik

Megapolitan
Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Terkendala Zonasi, Anak Berkebutuhan Khusus Kesulitan Masuk Sekolah Impian

Megapolitan
Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Terjadi Lagi, Truk Tabrak Warung di Ciputat karena Tak Kuat Tanjak Jalan Layang Tol

Megapolitan
Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Rumah Dinas Lurah Batu Ampar Jaktim Kebakaran, Api Diduga dari Puntung Rokok

Megapolitan
Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Gara-gara Sopir Adukan Pungli di Tanjung Priok ke Jokowi, Truk Dilempar Batu

Megapolitan
Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Eks Dirut Garuda Ari Askhara Divonis 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 300 Juta, Kejari Pikir-pikir Ajukan Banding

Megapolitan
Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Hari Ini, 116 Warga di Atas Usia 18 Tahun Disuntik Vaksin Covid-19 di Palmerah

Megapolitan
Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Video Viral Pungli Pakai Kantong Kresek di Pelabuhan Tanjung Priok, Polisi Sebut Kejadian Lama

Megapolitan
Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Viral Video Kaca Truk Dirusak, Polisi Sebut Pelakunya Bukan Oknum Pungli

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X