Kala Anies Diwajibkan Melapor ke DPRD Sebelum Menunjuk Wali Kota hingga Direksi BUMD...

Kompas.com - 18/09/2019, 09:20 WIB
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pascadilantik dan disumpah sebagai wakil rakyat, anggota DPRD DKI Jakarta langsung membahas dan mengusulkan sejumlah poin kinerja dalam tata tertib (tatib) DPRD DKI Jakarta.

Ada beberapa poin penting yang diajukan dalam tatib ini. Salah satunya adalah gubernur DKI Jakarta wajib melapor ke DPRD DKI Jakarta jika ingin menunjuk wali kota hingga direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Padahal sebelum-sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berwenang menunjuk bawahannya tersebut tanpa wajib melapor ke DPRD.

Ingin diberi ruang

Usulan wajib lapor ini dimasukkan dalam revisi terhadap Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2018, khususnya pasal mengenai ketentuan seorang gubernur DKI Jakarta saat memilih wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta nondefinitif Syarif mengatakan bahwa anggota DPRD DKI ingin diberi ruang memberikan pertimbangan dalam pemilihan wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri yang akan dipilih oleh gubernur DKI.

Revisi pasal ini diajukan dalam penyusunan tata tertib DPRD DKI bersama Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (5/9/2019) lalu.

Baca juga: DPRD DKI Minta Gubernur Wajib Lapor jika Ganti Wali Kota, Anies: Kan Sudah Selama Ini

"Dalam tata tertib, ada salah satu pasal yang menyatakan bahwa Gubernur dalam hal mengangkat wali kota, bupati, dan kerja sama luar negeri dan pihak lain dapat pertimbangan dari DPRD," kata Syarif saat dihubungi, Kamis malam.

Syarif mengatakan DPRD DKI Jakarta meminta agar kata "dapat" menjadi "wajib". Itu artinya jika nanti Anies ingin menunjuk wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri, harus meminta pertimbangan ke DPRD DKI.

"Kan selama ini hanya dapat, boleh iya boleh tidak. Kita pengennya wajib. Itu masukan dari DPRD," ucapnya.

Selama ini dalam mengangkat wali kota, bupati, dan delegasi urusan luar negeri, gubernur tak perlu melibatkan DPRD untuk meminta pertimbangan. 

Sebabnya, dalam aturan memang tidak diwajibkan gubernur untuk meminta pertimbangan ke dewan.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mobil Milik Sopir Taksi Online yang Dibunuh Ditemukan di Tangerang

Mobil Milik Sopir Taksi Online yang Dibunuh Ditemukan di Tangerang

Megapolitan
Pedagang Pasar Kebayoran Lama Minta ASN Lebih Sering Keliling Pantau Pasar

Pedagang Pasar Kebayoran Lama Minta ASN Lebih Sering Keliling Pantau Pasar

Megapolitan
Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Di Pasar Koja Baru, ASN Juga Diminta Awasi Penggunaan Kantong Plastik

Megapolitan
Update 6 Juli: Bertambah 7, Covid-19 di Kota Tangerang Tembus 500 Kasus

Update 6 Juli: Bertambah 7, Covid-19 di Kota Tangerang Tembus 500 Kasus

Megapolitan
Krisis Covid-19, Stok Beras di Kota Tangerang Hanya untuk 3 Bulan

Krisis Covid-19, Stok Beras di Kota Tangerang Hanya untuk 3 Bulan

Megapolitan
Terperosok 2,5 Jam di Trotoar Jalan Raya Fatmawati, Truk Tronton Berhasil Dievakuasi

Terperosok 2,5 Jam di Trotoar Jalan Raya Fatmawati, Truk Tronton Berhasil Dievakuasi

Megapolitan
UPDATE 6 Juli: Bertambah 1, Total 418 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

UPDATE 6 Juli: Bertambah 1, Total 418 Kasus Positif Covid-19 di Tangsel

Megapolitan
Etty Toyib, TKI yang Lolos dari Hukuman Mati Pengadilan Arab Saudi Tiba di Bandara Soetta

Etty Toyib, TKI yang Lolos dari Hukuman Mati Pengadilan Arab Saudi Tiba di Bandara Soetta

Megapolitan
Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei, Total Ada 67 Adegan

Polisi Gelar Rekonstruksi Kasus John Kei, Total Ada 67 Adegan

Megapolitan
ASN Tugas di Pasar, Pedagang Berharap Semua Bisa Disiplin supaya Pandemi Berakhir

ASN Tugas di Pasar, Pedagang Berharap Semua Bisa Disiplin supaya Pandemi Berakhir

Megapolitan
Dukung Reklamasi Ancol, Gerindra: Ancol Ditargetkan Jadi Tempat Wisata Dunia

Dukung Reklamasi Ancol, Gerindra: Ancol Ditargetkan Jadi Tempat Wisata Dunia

Megapolitan
Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Datangi Pasar Lenteng Agung, Anggota Fraksi PSI Nilai Pembatasan Pengunjung Belum Optimal

Megapolitan
UPDATE 6 Juli: Tambah 231 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 12.526

UPDATE 6 Juli: Tambah 231 Kasus, Jumlah Pasien Covid-19 di Jakarta Capai 12.526

Megapolitan
306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

306 ASN Pantau Aktivitas di 26 Pasar di Jakarta Selatan

Megapolitan
Muncul Saat Rekonstruksi di Rumahnya, John Kei Perankan Adegan Pimpin Rapat Penyerangan Nus Kei

Muncul Saat Rekonstruksi di Rumahnya, John Kei Perankan Adegan Pimpin Rapat Penyerangan Nus Kei

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X