Penunggak Pajak di Jakarta Bisa Dikurung di Lapas, Ini Ketentuannya

Kompas.com - 18/09/2019, 09:47 WIB
Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan keringanan pajak untuk warga dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/9/2019). KOMPAS.COM/NURSITA SARIKepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin menjelaskan keringanan pajak untuk warga dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (16/9/2019).
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa menyandera (gizjeling) penunggak pajak yang tidak mau melunasi tunggakannya.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta Faisal Syafruddin mengatakan, penyanderaan dilakukan dengan cara mengurung penunggak pajak di lembaga pemasyarakatan (lapas).

"Nanti akan kami titipkan ke lapas, misal di Cipinang atau Salemba, selama enam bulan," ujar Faisal, Selasa (17/9/2019).

Faisal menjelaskan, penyanderaan dilakukan terhadap wajib pajak yang memenuhi empat kriteria. Pertama, wajib pajak menunggak minimal Rp 100 juta.

Kedua, wajib pajak tidak kooperatif. Ketiga, wajib pajak tidak memiliki itikad baik untuk membayar pajak.

"Dan wajib pajak punya itikad ke luar negeri untuk menghindari pembebanan pajak," kata dia.

Wajib pajak harus membayar utangnya dalam waktu enam bulan masa penahanan. Jika wajib pajak tidak membayar utangnya, penyanderaan akan diperpanjang.

Baca juga: Informasi Lengkap Seputar Pemblokiran Rekening Penunggak Pajak di Jakarta

"Tapi, kasus di Direktorat Pajak, biasanya ditangkap beberapa hari saja terus langsung bayar (utang)," ucap Faisal.

Ketentuan penyanderaan wajib pajak

Ketentuan soal penyanderaan wajib pajak diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 190 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa.

Pergub itu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

Pasal 44 pergub itu menyebut, penyanderaan hanya dapat dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak melunasi utang lebih dari 14 hari sejak menerima surat paksa berisi perintah untuk membayar utang pajak.

Adapun surat paksa diterbitkan jika wajib pajak tidak melunasi utangnya setelah menerima surat peringatan lebih dari 21 hari dan juru sita BPRD DKI telah menjalankan prosedur penagihan seketika dan sekaligus sebelum jatuh tempo pembayaran utang.

Penyanderaan dilakukan berdasarkan surat perintah penyanderaan yang diterbitkan kepala BPRD DKI setelah mendapat izin tertulis dari gubernur DKI Jakarta.

Jangka waktu penyanderaan paling lama enam bulan dan dapat diperpanjang paling lama enam bulan lagi.

Penunggak pajak yang disandera bisa mengajukan gugatan terkait penyanderaan itu kepada pengadilan negeri. Jika gugatannya dikabulkan dan sudah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan bisa mengajukan rehabilitasi nama baik.

Penunggak pajak yang disandera akan dilepaskan setelah melunasi utangnya, jangka waktu penyanderaan habis, dilepaskan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau berdasarkan pertimbangan gubernur.

Pertimbangan gubernur diberikan jika penunggak pajak sudah membayar 50 persen atau lebih utangnya dan akan mencicil sisa utangnya, sanggup melunasi utangnya dengan menyerahkan garansi, sanggup melunasi utangnya dengan dengan menyerahkan harta kekayaan yang nilainya sesuai dengan utang, berumur 75 tahun atau lebih, atau dilepaskan untuk kepentingan perekonomian negara dan kepentingan umum.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Pemprov DKI: Warga Jabodetabek Tak Perlu SIKM Keluar Masuk Jakarta

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

[POPULER JABODETABEK] Kebingungan Warga dan Pemda soal Larangan Mudik Lokal Jabodetabek

Megapolitan
Kebakaran di Kapuk Muara Diduga Akibat Korsleting Listrik, 65 Rumah Terbakar

Kebakaran di Kapuk Muara Diduga Akibat Korsleting Listrik, 65 Rumah Terbakar

Megapolitan
Kodam Jaya Kecam Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Anggota Babinsa Ketika Antar Orang Sakit

Kodam Jaya Kecam Upaya Perampasan Mobil yang Dibawa Anggota Babinsa Ketika Antar Orang Sakit

Megapolitan
Rumah Terbakar di Kapuk Muara Penjaringan

Rumah Terbakar di Kapuk Muara Penjaringan

Megapolitan
UPDATE 8 Mei: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 207 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

UPDATE 8 Mei: Tambah 23 Kasus di Kota Tangerang, 207 Pasien Covid-19 Masih Dirawat

Megapolitan
Kompor Meledak Saat Sedang Buat Kue Lebaran, Dua Rumah Kontrakan di Cakung Terbakar

Kompor Meledak Saat Sedang Buat Kue Lebaran, Dua Rumah Kontrakan di Cakung Terbakar

Megapolitan
Masjid Jabalurrahmah, Tetap Berdiri Kokoh Diterjang Dahsyatnya Bencana Tanggul Situ Gintung Jebol

Masjid Jabalurrahmah, Tetap Berdiri Kokoh Diterjang Dahsyatnya Bencana Tanggul Situ Gintung Jebol

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Bekasi, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya, Minggu 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Tangerang Raya, Minggu 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa Depok Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 9 Mei 2021

Jadwal Imsak dan Buka Puasa di Jakarta Hari Ini, 9 Mei 2021

Megapolitan
Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 3 Pasien Meninggal

Ada 100 Kasus Baru Covid-19 di Depok, 3 Pasien Meninggal

Megapolitan
Ada 732 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 24 Pasien Meninggal dalam Sehari

Ada 732 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, 24 Pasien Meninggal dalam Sehari

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X