Skor 1-1 Anies Vs Pengembang dalam Gugatan Reklamasi di PTUN

Kompas.com - 19/09/2019, 07:07 WIB
Kawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun. KOMPAS/RIZA FATHONIKawasan reklamasi Pulau D yang sekarang bernama Kawasan Pantai Maju di Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Minggu (16/6/2019). Pemprov DKI menerbitkan IMB untuk 932 bangunan di Pulau D atau Pantai Maju, pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Bangunan itu terdiri dari 409 rumah tinggal, 212 rumah kantor (rukan) yang sudah jadi, serta 311 rukan dan rumah tinggal yang belum selesai dibangun.
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta pada 2018 lalu. 13 pulau yang dicabut izinnya yakni Pulau A, B, E, F, H, I, J, K, L, M, O, P, dan Q.

Anies mencabut izin 13 pulau itu melalui Keputusan Gubernur Nomor 1409 Tahun 2018 yang diterbitkan pada 6 September 2018.

Empat pengembang pulau reklamasi akhirnya menggugat surat keputusan (SK) tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Empat pengembang itu menggugat SK Anies yang terkait dengan pencabutan izin Pulau H, Pulau F, Pulau I, dan Pulau M.

Dari empat gugatan yang dihadapi Anies melalui Biro Hukum DKI Jakarta, dua perkara sudah diputuskan, dua lainnya masih dalam proses persidangan.

Anies kalah, PTUN batalkan pencabutan izin Pulau H

PT Taman Harapan Indah menggugat SK Nomor 1409 Tahun 2018 yang terkait dengan pencabutan  izin reklamasi Pulau H.

PTUN Jakarta telah memutuskan gugatan nomor 24/G/2019/PTUN.JKT itu pada 9 Juli 2019.

PTUN Jakarta mengabulkan seluruh gugatan PT Taman Harapan Indah. Anies pun kalah dalam perkara tersebut.

PTUN Jakarta membatalkan SK Anies yang terkait dengan pencabutan izin reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.

Baca juga: Anies Ajukan Banding atas Putusan PTUN Terkait SK Pembatalan Izin Reklamasi Pulau H

PTUN Jakarta juga memerintahkan Anies mencabut SK tersebut. Kemudian, PTUN memerintahkan Anies memproses izin perpanjangan SK gubernur soal pemberian izin reklamasi Pulau H di Teluk Jakarta.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Minta ASN Pemprov Tetap Kerja pada 12 Maret

Wagub DKI Minta ASN Pemprov Tetap Kerja pada 12 Maret

Megapolitan
Anggaran Terbatas, Pemkot Bekasi Minta Bantuan Ridwan Kamil untuk Proyek Normalisasi Kali Bekasi

Anggaran Terbatas, Pemkot Bekasi Minta Bantuan Ridwan Kamil untuk Proyek Normalisasi Kali Bekasi

Megapolitan
Kawalcovid19: Korban Jiwa Covid-19 Jakarta Seperti 3 Kali Tragedi 911

Kawalcovid19: Korban Jiwa Covid-19 Jakarta Seperti 3 Kali Tragedi 911

Megapolitan
Robby Abbas, Mantan Muncikari Artis yang Kembali Ditangkap karena Sabu

Robby Abbas, Mantan Muncikari Artis yang Kembali Ditangkap karena Sabu

Megapolitan
Proyek Normalisasi Kali Bekasi Resmi Dimulai untuk Kendalikan Banjir

Proyek Normalisasi Kali Bekasi Resmi Dimulai untuk Kendalikan Banjir

Megapolitan
Satpol PP Tutup 4 Kafe di Jakpus karena Langgar Jam Operasional

Satpol PP Tutup 4 Kafe di Jakpus karena Langgar Jam Operasional

Megapolitan
KawalCovid19: Tingkat Kematian Pasien di DKI Meningkat hingga 2,8 Persen

KawalCovid19: Tingkat Kematian Pasien di DKI Meningkat hingga 2,8 Persen

Megapolitan
Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Wagub DKI: Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Ciliwung Butuh Rp 5 Triliun

Megapolitan
Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Pemkot Bogor Tiadakan Kebijakan Ganjil Genap untuk Akhir Pekan Ini

Megapolitan
Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara: Assyifa, kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Sempat Bertemu Pembunuh Anaknya, Ibu Ade Sara: Assyifa, kalau Memang Kamu Pelakunya, Tante Maafkan Kamu

Megapolitan
Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Wagub: 7,6 Kilometer Lahan di Bantaran Ciliwung Bisa Dinormalisasi

Megapolitan
Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Prakiraan Cuaca BMKG: Jabodetabek Hujan

Megapolitan
Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Virus Corona B.1.1.7 Sudah Menyebar di Jakarta Tanpa Terdeteksi?

Megapolitan
Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Penyalahgunaan Jatah Vaksin di Pasar Tanah Abang: Dipakai ART hingga Kenalan Pedagang

Megapolitan
Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Ikappi Ingatkan PD Pasar Jaya Tak Menyepelekan Pendataan Pedagang untuk Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X