Tak Pernah Dikeruk, Kali Bekasi Disebut lebih Mudah Meluap Ketimbang Ciliwung

Kompas.com - 19/09/2019, 09:34 WIB
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah meninjau progres perbaikan tanggul Kali Bekasi di wilayah Kompleks Kemang Pratama, Rawalumbu, Bekasi, Rabu (18/9/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANKepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC) Bambang Hidayah meninjau progres perbaikan tanggul Kali Bekasi di wilayah Kompleks Kemang Pratama, Rawalumbu, Bekasi, Rabu (18/9/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane ( BBWSCC) Bambang Hidayah menyebut, sedimentasi material lumpur dan tanah di Kali Bekasi semakin menumpuk dari tahun ke tahun.

Kini, Kali Bekasi disebut sudah dangkal.

"Kali Bekasi ini yang duluan banjir daripada Sungai Ciliwung. Selalu duluan banjir. Sudah berbeda kondisinya sekarang, dangkal dia," ungkap Bambang di sela peninjuan perbaikan tanggul Kali Bekasi di Kompleks Kemang Pratama, Rawalumbu, Rabu (18/9/2019).

Pendangkalan itu semakin parah sebab pemerintah tidak pernah mengeruk Kali Bekasi. Pengerukan itu mestinya dilakukan oleh Kementerian PUPR, melalui BBWSCC, namun Bambang mengklaim pihaknya belum bisa menggelontorkan anggaran pemeliharaan sungai.

"Idealnya setiap tahun pengerukan, ini kan tidak pernah dikeruk kan, makanya Kali Bekasi sudah dangkal. Sudah lebih dari 15 tahun sudah tidak pernah dilakukan pengerukan. Memang kewenangan kami," Bambang menjelaskan.

Baca juga: BBWSCC: Desain Normalisasi Kali Bekasi Sudah Siap, tapi...

"Kendalanya anggaran, mengalokasikan dana pemeliharaan kan harus benar dulu, misalnya tanggulnya benar dulu, kondisi prasarana penanganan banjirnya harus benar dulu. Sungai Ciliwung juga karena belum benar, belum ada alokasi dana pemeliharaan," lanjut dia.

Pengerukan ini nantinya akan dikerjakan sepaket dengan rencana normalisasi Kali Bekasi yang telah dicanangkan.

Saat ini, rencana yang juga mencakup pelebaran Kali Bekasi itu masih terganjal pembebasan lahan di bantaran kali. Pasalnya, kata Bambang, sudah banyak pemukiman warga yang berdiri di bantaran sana dan dibiarkan berdiri puluhan tahun oleh pemerintah tanpa evaluasi.

"Seperti di Ciliwung, evaluasinya 50 tahun sekali. Pembebasan lahannya besar," tutup Bambang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku
Komentar


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Tak Hanya Pakai Rambu, Satpol PP Berjaga di JPO agar Tak Dilintasi Pengguna Skuter Listrik

Megapolitan
Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Beribu Alasan Pengusaha Tolak Kenaikan UMK di Bekasi

Megapolitan
Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Pengamat: Skuter Listrik Lebih Cocok Jadi Transportasi Pariwisata

Megapolitan
5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

5 Fakta Dinamika Kenaikan UMK Bekasi 2020

Megapolitan
BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

BMKG: Jakarta, Bekasi, dan Depok Cerah Berawan Hari Ini

Megapolitan
Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Layanan Penyewaan Skuter Listrik GrabWheels Tak Tersedia Lagi di FX Sudirman

Megapolitan
Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Bima Arya Akan Minta Kepastian Penyelesaian TPST Nambo ke Ridwan Kamil

Megapolitan
Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Pemprov DKI Dorong GrabWheel Beroperasi di Kawasan Tertentu seperti GBK atau Ancol

Megapolitan
Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Pengusaha Akan Sampaikan Keberatan ke Gubernur Terkait UMK Bekasi 2020

Megapolitan
Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Pemprov DKI Dinilai Lemah dalam Mengawasi Pengoperasian Skuter Listrik

Megapolitan
Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Pemerintah Dinilai Lalai, Apindo Kota Bekasi Tak Setuju UMK 2020

Megapolitan
Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Proses Perizinan Panjang, Bus Listrik Transjakarta Belum Bisa Angkut Penumpang

Megapolitan
Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Penetapan UMK Bekasi 2020 Alot karena Pengusaha Tak Ingin Ada UMK

Megapolitan
Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Serikat Buruh dan Pemkot Bekasi Sepakat UMK 2020 Sebesar Rp 4,589 Juta

Megapolitan
Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Pembangunan Skatepark di Kolong Flyover Pasar Rebo Hampir Kelar

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X