Anggota DPRD DKI Gadaikan SK untuk Biayai Konstituen dan Bayar Utang Saksi Pileg

Kompas.com - 19/09/2019, 12:55 WIB
Ilustrasi Kompas CetakIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 banyak yang  menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan anggota sebagai jaminan kredit multiguna untuk meminjam uang ke Bank DKI.

Ada berbagai alasan mereka memutuskan untuk menggadaikan SK anggota ini.

Anggota Fraksi Partai Gerindra Syarif mengungkapkan, ada berbagai macam keperluan yang membuat anggota DPRD DKI menggadaikan SK.

Salah satunya adalah untuk keperluan konstituen atau warga yang memilih dirinya. Hal ini kebanyakan terjadi pada anggota DPRD yang bukan pengurus partai.

"Tapi kebanyakan mereka sambil menunggu settle mereka di DPRD mereka gunakan untuk keperluan konstituen. Contohnya anggota DPRD yang bukan pengurus partai," kata Syarif saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (19/9/2019).

Menurutnya, anggota DPRD DKI tersebut didatangi para konstituen dan akhirnya sering mengeluarkan uang.

"Anggota DPRD bukan pengurus partai tahu-tahu jadi anggota didatangi terus oleh konstituennya. Belum terbiasa dia, belum settle. Dia perlu uang untuk pembinaan konstituennya. Itu yang saya tahu," ujarnya.

Selain untuk membiayai konstituen, uang hasil pinjaman dari Bank DKI digunakan untuk membayar saksi saat pemilihan DPRD berlangsung.

Meski demikian, Syarif belum mengetahui siapa saja anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK pada periode ini.

Baca juga: Ketika SK Anggota DPRD DKI yang Baru Langsung Jadi Jaminan untuk Pinjam Uang

"Belum lihat, kalau 2014 itu kebanyakan dia punya utang uang saksi. Kan belum ada dibayar. Tarifnya naik yang dulu saksi per orang dikasih Rp 200.000, sekarang pada naik. Ada yang minta Rp 300.000. Saya enggak cerita yang sekarang. Karena saya belum lihat kasatmata sih ya. Tapi 2014 begitu," kata Syarif.

"Tapi sekali lagi kalau yang bukan pengurus partai akan menghadapi gitu. Kalau pengurus partai kami kan ngadu ke partai berembuk. Itu kebanyakan yang bukan pengurus partai, saya maklum," katanya.

Sebelumnya, beberapa anggota DPRD DKI meminjam uang dengan menggadaikan SK sebagai jaminan kredit multiguna.

"Sudah ada beberapa anggota Dewan yang mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di Bank DKI," ujar Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini saat dihubungi, Rabu (18/9/2019).

Herry menjelaskan, kredit multiguna merupakan program kredit untuk nasabah yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengajukan kredit karena gaji mereka dibayarkan melalui Bank DKI.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Megapolitan
Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Megapolitan
Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Megapolitan
Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

Megapolitan
Usut Kasus Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Periksa 12 Saksi

Usut Kasus Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Periksa 12 Saksi

Megapolitan
Ada Luka Tusuk di Leher dan Paha Yodi Prabowo, Editor Metro TV yang Ditemukan Tewas

Ada Luka Tusuk di Leher dan Paha Yodi Prabowo, Editor Metro TV yang Ditemukan Tewas

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

Megapolitan
Fakta Eksploitasi 305 Anak oleh WN Prancis, Bisa Bahasa Indonesia hingga Rehabilitasi Korban...

Fakta Eksploitasi 305 Anak oleh WN Prancis, Bisa Bahasa Indonesia hingga Rehabilitasi Korban...

Megapolitan
Fakta Tewasnya Editor Metro TV yang Ditemukan di Pinggir Tol Pesanggrahan

Fakta Tewasnya Editor Metro TV yang Ditemukan di Pinggir Tol Pesanggrahan

Megapolitan
Fakta Mobil Terjun ke Kalimalang, Sopir Diduga Mengantuk yang Berujung Tewasnya Ibu dan Anak

Fakta Mobil Terjun ke Kalimalang, Sopir Diduga Mengantuk yang Berujung Tewasnya Ibu dan Anak

Megapolitan
Saat Pandemi, Kelompok Tani Wanita Sunter Agung Panen Sawi 40 Kilogram

Saat Pandemi, Kelompok Tani Wanita Sunter Agung Panen Sawi 40 Kilogram

Megapolitan
Fakta Tiga Pilot Ditangkap Polisi karena Pakai Sabu, Ada yang Kerja untuk Maskapai Pemerintah

Fakta Tiga Pilot Ditangkap Polisi karena Pakai Sabu, Ada yang Kerja untuk Maskapai Pemerintah

Megapolitan
Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X