Ada Anggota DPRD DKI Gadaikan SK Penetapan untuk Beli Mobil

Kompas.com - 19/09/2019, 15:58 WIB
Pelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019 - 2024 di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019) KOMPAS.COM/RYANA ARYADITA UMASUGIPelantikan anggota DPRD DKI Jakarta periode 2019 - 2024 di Ruang Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (26/8/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada beragam alasan anggota DPRD DKI Jakarta menggadaikan surat keputusan (SK) penetapan anggota sebagai jaminan bisa mendapatkan kredit multiguna dari Bank DKI.

Yang umum adalah untuk membiayai konstituen dan membayar utang kepada saksi saat pelakanaan pemilu.

Namun ada sejumlah anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK untuk membeli mobil.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Gembong Warsono mengatakan, pada periode sebelumnya, yakni 2014-2019, ada beberapa anggota DPRD DKI yang menggadaikan SK penetapan karena butuh uang untuk membeli mobil pribadi.

Baca juga: Formappi: Praktik Gadai SK Anggota Dewan Dampak Politik Uang dan Gaya Hidup

"Kalau tahun kemarin misalkan yang pernah kami dengar adalah ketika mobil dinas dewan ditarik berarti ada biaya transportasi. Banyak teman-teman yang mengambil dari biaya transportasi itu akhirnya buat beli mobil. Pernah dengar kayak begitu," kata Gembong, Kamis (19/9/2019).

Pinjaman dari Bank DKI itu digunakan untuk membeli mobil setelah mobil dinas bagi anggota DPRD ditarik sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

"Pernah dengar begitu ketika ada penggantian penarikan kendaraan itu lalu ngambil ke Bank DKI buat beli mobil begitu. Periode sebelumnya dari dapat mobil terus mobilnya ditarik," ucapnya.

Gembong juga mengatakan, penggadaian SK oleh anggota tak perlu persetujuan fraksi. Menurut dia, penggadaian tersebut adalah masalah pribadi yang tak harus diketahui pihak lain.

"Kalau ini masing-masing personal, kami enggak pernah tahu apakah misalkan dari Fraksi PDI-P ada yang gadaikan, kami enggak pernah tagu itu. Artinya hubungan personal antara anggota dengan bank, ini soal kepercayaan yang bersangkutan sama bank," kata Gembong.

Beberapa anggota DPRD DKI disebut telah mengajukan pinjaman ke Bank DKI dengan menggadaikan SK sebagai jaminan.

"Sudah ada beberapa anggota Dewan mengajukan dan telah menerima fasilitas kredit multiguna di Bank DKI," kata  Corporate Secretary Bank DKI Herry Djufraini, Rabu kemarin.

Herry menjelaskan, kredit multiguna merupakan program kredit untuk nasabah yang gajinya dibayarkan melalui Bank DKI.

Anggota DPRD DKI Jakarta bisa mengajukan kredit ke Bank DKI karena gaji mereka dibayarkan melalui bank tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Demokrat dan PKS Bentuk Koalisi Hadapi Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Pak Ogah di Cilincing Bisa Dapat Rp 80.000 Dalam Dua Jam

Megapolitan
Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Setelah 16 Jam, Truk Overload yang Terguling di Tol Jakarta-Cikampek Berhasil Dipindahkan

Megapolitan
Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Pembahasan Anggaran DKI 2020 Dikebut Sebulan

Megapolitan
Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Kantor Wali Kota Jakbar Baru Pasang Foto Jokowi dan Ma'aruf Amin pada Awal November

Megapolitan
PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

PPP Galang Partai Non-parlemen untuk Bersaing di Pilkada Tangsel 2020

Megapolitan
Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Kadishub Tangsel Diintervensi Saat Tindak Sopir Truk, Benyamin: Sudah Risiko

Megapolitan
PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

PKS: Syaikhu Siap Tinggalkan DPR Setelah Ditetapkan Jadi Cawagub DKI

Megapolitan
Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kelurahan dan Kecamatan Jakarta Pusat Rampung Pekan Ini

Megapolitan
Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Warga Keluhkan Suhu Udara Jakarta hingga 37 Derajat Celcius

Megapolitan
Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Belum Pasang Foto Jokowi-Ma'ruf, Pemkot Jakarta Timur Tunggu Instruksi Pusat

Megapolitan
Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Wakil Walkot Jakpus Akui Ada Kelurahan yang Belum Pasang Foto Presiden dan Wapres

Megapolitan
Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Setelah PDI-P dan PKB, Benyamin Davnie Juga Daftar Bakal Calon Walkot Tangsel ke PPP

Megapolitan
Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Polda Metro Jaya Tegaskan Kasus Ninoy Karundeng Bukan Rekayasa

Megapolitan
Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Satpol PP Razia Indekost di Kalideres

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X