Pemerintah Akan Ganti Rugi Warga Bidara Cina yang Kena Proyek Sodetan Ciliwung

Kompas.com - 19/09/2019, 18:29 WIB
Spanduk terkait rencana penggusuran atas proyek sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Rabu (26/8/2015)
Kompas.com/Robertus BelarminusSpanduk terkait rencana penggusuran atas proyek sodetan Ciliwung-KBT di Bidaracina, Jatinegara, Jakarta Timur. Rabu (26/8/2015)
Penulis Nursita Sari
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengikuti langkah Pemprov DKI Jakarta untuk mencabut kasasi atas putusan pengadilan terkait gugatan warga Bidara Cina, Jakarta Timur.

Putusan itu berkaitan dengan pembebasan lahan untuk membangun inlet sodetan Sungai Ciliwung menuju Kanal Banjir Timur (KBT).

Baca juga: Anies Cabut Gugatan Kasasi soal Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung

Kepala BBWSCC Bambang Hidayah mengirimkan akta pencabutan permohonan kasasi tersebut.


Dalam dokumen tersebut, permohonan kasasi BBWSCC resmi dicabut pada 13 September 2019.

Dengan pencabutan kasasi tersebut, maka BBWSCC akan membayar ganti rugi pembebasan lahan kepada warga Bidara Cina yang menempati lahan tersebut.

"Ganti rugi tanah dan bangunan yang terkena dari (anggaran) PUPR, pakai APBN," ujar Bambang saat dihubungi, Kamis (19/9/2019).

Baca juga: Anies: Pak Presiden Sepakat Tak Lanjutkan Kasasi Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung

Namun, sebelum ganti rugi, ada sejumlah tahapan yang harus dilalui. Salah satunya pengukuran tanah yang ditempati warga dan penentuan harga tanah dan bangunan oleh tim appraisal.

"Kalau tahun ini tuntas, jelas berapa yang harus dibayarkan, kita usulkan (anggaran dalam APBN) tahun depan dengan infrastrukturnya," kata Bambang.

Adapun warga Bidara Cina menggugat Pemprov DKI, BBWSCC, dan Joko Widodo sebagai mantan Gubernur DKI pada 15 Juli 2015.

Gugatan class action itu diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu gugatan warga, yakni meminta pemerintah memberikan ganti rugi sebelum membebaskan lahan yang ditempati warga untuk membangun inlet sodetan Ciliwung.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan warga pada 29 Agustus 2017. Pemprov DKI dan BBWSCC mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Namun, Pemprov DKI dan BBWSCC kembali kalah di tingkat banding. Kedua pihak mengajukan kasasi. Pemprov DKI telah mencabut permohonan kasasi itu pada akhir Agustus 2019.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bom Katapel, Monyet, dan Abdul Basith pada Upaya Penggagalan Pelantikan Presiden

Bom Katapel, Monyet, dan Abdul Basith pada Upaya Penggagalan Pelantikan Presiden

Megapolitan
Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Fraksi Gerindra DKI Pastikan Sandiaga Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

[POPULER MEGAPOLITAN]: Tak Punya Anggaran untuk Ganti Foto Presiden dan Wakil Presiden I Beli Undangan Pelantikan Presiden agar Dinilai Terpandang

Megapolitan
Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Saat Puluhan Slankers Terlunta Usai Nonton Konser Pelantikan Jokowi

Megapolitan
Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Duduk Soal Klaim Penggelapan Dana Koperasi Pegawai Pos Indonesia Cabang Bekasi

Megapolitan
BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

BMKG: Suhu di Jakarta Hari Ini Dipredikisi Capai 35 Derajat Celcius

Megapolitan
Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Tiang Listrik Roboh di Kebon Jeruk, DKI Ingatkan Kabel Udara Harus Ditertibkan

Megapolitan
F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

F-Gerindra Minta Ketua DPRD DKI Dorong Digelarnya Rapimgab Pemilihan Wagub

Megapolitan
IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

IRT Jadi Penyandang Dana Kelompok Peluru Katapel untuk Gagalkan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Besok, Pembahasan APBD DKI 2020 Akan Dimulai di Masing-masing Komisi

Megapolitan
Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Rencana Kenaikan UMP DKI Jadi Rp 4,2 Juta Ditanggapi Pesimistis Jurnalis

Megapolitan
NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

NP, Ibu yang Bunuh Anaknya di Kebon Jeruk Dikenal sebagai Sosok Tertutup

Megapolitan
Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Pemprov DKI Siapkan 4 Desain Penataan Trotoar

Megapolitan
52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

52 Rumah di Bidara Cina Terbakar

Megapolitan
Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Jadi Ajudan Ma'ruf, Kombes Sabilul Dikenal sebagai Polisi Santri yang Dekat dengan Warga

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X