Ratusan Massa Tolak RUU KUHP, Lalu Lintas di Depan Gedung DPR Dialihkan

Kompas.com - 19/09/2019, 18:37 WIB
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kamis (19/9/2019).  Mereka memenuhi halaman depan kompleks gedung DPR hingga ruas Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORatusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kamis (19/9/2019). Mereka memenuhi halaman depan kompleks gedung DPR hingga ruas Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah massa melakukan demonstrasi dan mendesak masuk ke dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (19/9/2019).

Aksi ini mengakibatkan Jalan Gatot Subroto di depan Gedung Parlemen padat hingga menyisakan lajur Transjakarta saja yang bisa dilewati kendaraan.

Massa yang mengaku aliansi masyarakat sipil itu menuntut untuk bertemu perwakilan anggota Dewan agar bisa mencabut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, menurut salah seorang polisi pengamanan demonstrasi dari Kepolisian Sektor Tanah Abang, S. Wahyudi, Jalan Gatot Subroto saat ini sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan.

"Kami mohon izin agar arus kendaraan dialihkan ke Pintu 10 Senayan karena jalan di depan gedung parlemen sudah tidak memungkinkan untuk dilalui," ujar Wahyudi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Pengunjuk Rasa di DPR Bertambah, Desak Pencabutan RUU KPK dan KUHP

Sementara, sejumlah polisi sudah bersiaga di depan jalan Gatot Subroto untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Massa aksi menuntut pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap telah membatasi kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Selain itu, massa aksi juga mengecam persetujuan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membawa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Rapat Paripurna DPR tanggal 24 September 2019.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakati Delik Pidana terhadap Agama dalam RUU KUHP

"Undang-Undang KUHP itu adalah benteng terakhir dari pelemahan kebebasan masyarakat sipil dalam berdemokrasi," ujar orator demonstrasi, Lini Zurlia di Senayan Jakarta, Kamis.

Sementara tampak sejumlah massa mengenakan atribut sejumlah kampus seperti Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Institut Teknologi Bandung, seperti Universitas Pembangunan Nasional- Veteran.

"Ini jadi pertanyaan kita, ini DPR serius sih ngewakilin kita. DPR sekarang sudah kayak DPR dulu. Asal Bapak Senang," kata mahasiswa hukum Universitas Indonesia, Elang.

Elang menuntut agar mantan aktivis yang sekarang duduk di parlemen agar mau mendengar aspirasi rakyat.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Covid-19 4 Juni: Pasien Sembuh di Depok Bertambah 27 Orang, 6 Kasus Baru Muncul

UPDATE Covid-19 4 Juni: Pasien Sembuh di Depok Bertambah 27 Orang, 6 Kasus Baru Muncul

Megapolitan
UPDATE 4 Juni, Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi Mencapai 321, 255 di Antaranya Sembuh

UPDATE 4 Juni, Pasien Positif Covid-19 di Kota Bekasi Mencapai 321, 255 di Antaranya Sembuh

Megapolitan
Fakta yang Terungkap dalam Kasus Pembunuhan oleh Aulia Kesuma, Terlampau Sadis hingga Dituntut Mati

Fakta yang Terungkap dalam Kasus Pembunuhan oleh Aulia Kesuma, Terlampau Sadis hingga Dituntut Mati

Megapolitan
Masih Zona Merah, 25 RW di Depok Ini Belum Bisa Transisi Menuju New Normal

Masih Zona Merah, 25 RW di Depok Ini Belum Bisa Transisi Menuju New Normal

Megapolitan
Shalat Jumat di Masjid Sudah Diperbolehkan, Ini Protokol Kesehatan yang Harus Diikuti

Shalat Jumat di Masjid Sudah Diperbolehkan, Ini Protokol Kesehatan yang Harus Diikuti

Megapolitan
Hari Pertama PSBB Transisi, Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Diprediksi Hujan

Hari Pertama PSBB Transisi, Jakarta Cerah Berawan, Bodebek Diprediksi Hujan

Megapolitan
Mulai Hari Ini, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 20.00 WIB

Mulai Hari Ini, Jam Operasional KRL Diperpanjang hingga Pukul 20.00 WIB

Megapolitan
Hiraukan Imbauan Penghuni Kos, ART Nekat Mudik, Dipaksa Isolasi Saat Kembali

Hiraukan Imbauan Penghuni Kos, ART Nekat Mudik, Dipaksa Isolasi Saat Kembali

Megapolitan
Wali Kota Depok: PSBB Proposional Bukan Berarti Euforia Aktivitas Kembali Bebas

Wali Kota Depok: PSBB Proposional Bukan Berarti Euforia Aktivitas Kembali Bebas

Megapolitan
Masjid Istiqlal Masih Tiadakan Shalat Jumat Selama PSBB Transisi Jakarta

Masjid Istiqlal Masih Tiadakan Shalat Jumat Selama PSBB Transisi Jakarta

Megapolitan
Aulia Kesuma dan Anaknya Dituntut Mati, Pengacara: Tuntutan Terlalu Sadis

Aulia Kesuma dan Anaknya Dituntut Mati, Pengacara: Tuntutan Terlalu Sadis

Megapolitan
Jam Operasional MRT Jakarta Masa PSBB Transisi Pukul 5.00-21.00 WIB

Jam Operasional MRT Jakarta Masa PSBB Transisi Pukul 5.00-21.00 WIB

Megapolitan
PSBB Transisi, Toko di Jakarta Diterapkan Sistem Ganjil Genap, Begini Pengaturannya

PSBB Transisi, Toko di Jakarta Diterapkan Sistem Ganjil Genap, Begini Pengaturannya

Megapolitan
Mulai Jumat Ini, MRT Kembali Beroperasi Normal dan Buka Semua Stasiun

Mulai Jumat Ini, MRT Kembali Beroperasi Normal dan Buka Semua Stasiun

Megapolitan
Anies Imbau Utamakan Jalan Kaki dan Bersepeda untuk Mobilitas di Jakarta

Anies Imbau Utamakan Jalan Kaki dan Bersepeda untuk Mobilitas di Jakarta

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X