Ratusan Massa Tolak RUU KUHP, Lalu Lintas di Depan Gedung DPR Dialihkan

Kompas.com - 19/09/2019, 18:37 WIB
Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kamis (19/9/2019).  Mereka memenuhi halaman depan kompleks gedung DPR hingga ruas Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta. KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTORatusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali menggelar aksi unjuk rasa menolak pengesahan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kamis (19/9/2019). Mereka memenuhi halaman depan kompleks gedung DPR hingga ruas Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah massa melakukan demonstrasi dan mendesak masuk ke dalam gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (19/9/2019).

Aksi ini mengakibatkan Jalan Gatot Subroto di depan Gedung Parlemen padat hingga menyisakan lajur Transjakarta saja yang bisa dilewati kendaraan.

Massa yang mengaku aliansi masyarakat sipil itu menuntut untuk bertemu perwakilan anggota Dewan agar bisa mencabut revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan tidak mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sementara, menurut salah seorang polisi pengamanan demonstrasi dari Kepolisian Sektor Tanah Abang, S. Wahyudi, Jalan Gatot Subroto saat ini sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan.


"Kami mohon izin agar arus kendaraan dialihkan ke Pintu 10 Senayan karena jalan di depan gedung parlemen sudah tidak memungkinkan untuk dilalui," ujar Wahyudi di Jakarta, Kamis.

Baca juga: Pengunjuk Rasa di DPR Bertambah, Desak Pencabutan RUU KPK dan KUHP

Sementara, sejumlah polisi sudah bersiaga di depan jalan Gatot Subroto untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

Massa aksi menuntut pembatalan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang dianggap telah membatasi kewenangan lembaga antirasuah tersebut.

Selain itu, massa aksi juga mengecam persetujuan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membawa Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ke Rapat Paripurna DPR tanggal 24 September 2019.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakati Delik Pidana terhadap Agama dalam RUU KUHP

"Undang-Undang KUHP itu adalah benteng terakhir dari pelemahan kebebasan masyarakat sipil dalam berdemokrasi," ujar orator demonstrasi, Lini Zurlia di Senayan Jakarta, Kamis.

Sementara tampak sejumlah massa mengenakan atribut sejumlah kampus seperti Universitas Indonesia, Universitas Trisakti, Institut Teknologi Bandung, seperti Universitas Pembangunan Nasional- Veteran.

"Ini jadi pertanyaan kita, ini DPR serius sih ngewakilin kita. DPR sekarang sudah kayak DPR dulu. Asal Bapak Senang," kata mahasiswa hukum Universitas Indonesia, Elang.

Elang menuntut agar mantan aktivis yang sekarang duduk di parlemen agar mau mendengar aspirasi rakyat.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Sumber Antara
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polisi Tangkap 3 Tersangka Pelaku Curanmor di Kebon Jeruk

Polisi Tangkap 3 Tersangka Pelaku Curanmor di Kebon Jeruk

Megapolitan
[POPULER MEGAPOLITAN]: Eggi Sudjana Ditangkap Lagi I Pedagang Nasi Goreng Masak 32.000 Porsi buat Relawan Jokowi-Ma'ruf

[POPULER MEGAPOLITAN]: Eggi Sudjana Ditangkap Lagi I Pedagang Nasi Goreng Masak 32.000 Porsi buat Relawan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Kemungkinan Capai 36 Derajat Celsius

BMKG: Jakarta Cerah, Suhu Kemungkinan Capai 36 Derajat Celsius

Megapolitan
Usai Pelantikan Presiden, KRL Rangkasbitung-Tanah Abang Beroperasi Normal

Usai Pelantikan Presiden, KRL Rangkasbitung-Tanah Abang Beroperasi Normal

Megapolitan
Jokowi Disebut Tak Bisa Hadir, Relawan di Taman Pandang Istana Membubarkan Diri

Jokowi Disebut Tak Bisa Hadir, Relawan di Taman Pandang Istana Membubarkan Diri

Megapolitan
Eggi Sudjana Sering Jadi Pelanggan Jasa Pijat Tersangka Perakit Bom

Eggi Sudjana Sering Jadi Pelanggan Jasa Pijat Tersangka Perakit Bom

Megapolitan
Pengacara: Eggi Sudjana Ditangkap untuk Diklarifikasi sebagai Saksi Kasus Perakit Bom

Pengacara: Eggi Sudjana Ditangkap untuk Diklarifikasi sebagai Saksi Kasus Perakit Bom

Megapolitan
Polisi Geledah Rumah Eggi Sudjana, Ponselnya Diambil Jadi Barang Bukti

Polisi Geledah Rumah Eggi Sudjana, Ponselnya Diambil Jadi Barang Bukti

Megapolitan
Sedang Dalam Penangguhan Penahanan, Eggi Sudjana Kembali Ditangkap Polisi

Sedang Dalam Penangguhan Penahanan, Eggi Sudjana Kembali Ditangkap Polisi

Megapolitan
Relawan Jokowi-Ma'ruf Bubar, Sampah Berserakan di Kawasan Monas

Relawan Jokowi-Ma'ruf Bubar, Sampah Berserakan di Kawasan Monas

Megapolitan
BERITA FOTO: Parade Budaya Nusantara Meriahkan Perayaan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

BERITA FOTO: Parade Budaya Nusantara Meriahkan Perayaan Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Berita Foto
Datang ke DPR dan Mengaku Presiden Terpilih, Pria Ini Diamankan Polisi

Datang ke DPR dan Mengaku Presiden Terpilih, Pria Ini Diamankan Polisi

Megapolitan
Reaksi Relawan yang Nobar di Monas Saat Dengar Jokowi Sebut Prabowo Sahabat Baik

Reaksi Relawan yang Nobar di Monas Saat Dengar Jokowi Sebut Prabowo Sahabat Baik

Megapolitan
Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik, Relawan Bertepuk Tangan dan Bersorak Sorai

Jokowi-Ma'ruf Resmi Dilantik, Relawan Bertepuk Tangan dan Bersorak Sorai

Megapolitan
Cerita Pedagang Nasi Goreng Masak 32.000 Porsi untuk Relawan Jokowi-Ma'ruf di Monas

Cerita Pedagang Nasi Goreng Masak 32.000 Porsi untuk Relawan Jokowi-Ma'ruf di Monas

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X