Anggota DPRD Kota Bekasi Gadai SK untuk Beli Rumah dan Mobil

Kompas.com - 19/09/2019, 21:31 WIB
Suasana pelantikan anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024, Senin (26/8/2019). KOMPAS.COM/VITORIO MANTALEANSuasana pelantikan anggota DPRD Kota Bekasi periode 2019-2024, Senin (26/8/2019).

BEKASI, KOMPAS.com - Calon Ketua DPRD Kota Bekasi, Chairoman Joewono Putro menyebutkan, dana pinjaman bank dengan "menggadaikan" surat keputusan (SK) pengangkatan anggota dewan jamak dipakai anggota DPRD Kota Bekasi untuk membeli mobil dan rumah.

Praktik itu diperbolehkan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), partai tempat Chairoman bernaung.

"Kalau kami di PKS ketat, jadi tidak diperbolehkan (menukarkan SK ke bank)  kecuali untuk membantu pekerjaan anggota dewan yang beragam. Misalnya, bagi yang belum memiliki mobil, diperbolehkan. Yang punya enggak usah. Atau misalnya ada anggota dewan yang belum memiliki rumah. Itu diperbolehkan," ujar Chairoman ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (19/9/2019) sore.

Baca juga: Calon Ketua DPRD Kota Bekasi Anggap Lazim Gadai SK untuk Dapat Pinjaman

Praktik itu sesungguhnya bukan bentuk penggandaian. SK pengangkatan anggota DPRD hanya dijadikan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengakses dana perbankan. 

Sebagai informasi, sebanyak 50 anggota DPRD Kota Bekasi terpilih memperoleh tunjangan mobil dan rumah. Ketentuan itu termaktub dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2017.

Ketua dan tiga wakil ketua DPRD Kota Bekasi terpilih periode 2014-2019 masing-masing berhak atas satu unit mobil baru berkapasitas mesin di atas 2.000cc plus ongkos servis berkala.

Sebanyak 46 anggota dewan terpilih tidak mendapat mobil baru tetapi mereka dapat tunjangan transportasi Rp 180 juta per tahun.

"Mobil kan transportasi. Karena anggota tidak dapat, penggantinya itu tunjangan Rp 15 juta per bulan, termasuk pajak di dalamnya," ujar Sekretaris DPRD Kota Bekasi M. Ridwan, pada 28 Agustus lalu.

Tunjangan perumahan pun mencapai Rp 15 juta per bulan untuk anggota dewan. Untuk wakil ketua jumlahnya Rp 16 juta, dan untuk ketua senilai Rp 18 juta.

Chairoman menyebutkan, langkah anggota dewan membeli mobil dan rumah dari pinjaman bank dengan menyerahkan SK pengangkatan sebetulnya hanya memanfaatkan dana tunjangan per bulan yang mereka dapatkan

"Hanya untuk tujuan mendukung pelaksanaan tugas mereka sebagai anggota dewan. Istilahnya, otomatis kan menggunakan tunjuangan transportasi untuk mobil ya, untuk rumah akan menggunakan tunjangan perumahan. Kan dua itu saja sudah ada peruntukannya," kata dia.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X