Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ribuan Rumah Terkena Penggusuran Proyek Jalur Ganda Bogor-Sukabumi, Warga Pasrah

Kompas.com - 20/09/2019, 15:55 WIB
Ramdhan Triyadi Bempah,
Irfan Maullana

Tim Redaksi

BOGOR, KOMPAS.com - Ribuan rumah warga di Kota Bogor bakal tergusur karena terdampak proyek pembangunan jalur ganda (double track) kereta api Bogor-Sukabumi.

Pembangunan jalur ganda yang telah memasuki tahap dua ini rencananya akan dimulai pada tahun 2020, mulai dari Maseng hingga Paledang.

Saat ini, PT Kereta Api Indonesia (KAI) masih melakukan sosialisasi terhadap warga yang tinggal di atas lahan milik KAI.

Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Barat mencatat, ada delapan kelurahan di Kota Bogor yang masuk ke dalam kawasan penertiban.

Baca juga: Pembebasan Lahan Double-double Track Bekasi-Cikarang Baru 4 Km

Delapan kelurahan itu, yakni Kelurahan Kertamaya, Genteng, Lawang Gintung, Cipaku, Batu Tulis, Empang, Bondongan, dan Gudang.

Ketujuh kelurahan itu terbagi ke dalam dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bogor Selatan dan Kecamatan Bogor Tengah.

Pasrah, itulah kata yang terucap dari mulut warga terdampak penggusuran. Mayoritas warga memang tidak ada yang melakukan penolakan berlebihan.

Mereka juga sadar bahwa rumah yang ditempatinya itu memang berdiri di atas lahan milik PT KAI.

Irma (30), warga Kelurahan Gudang, cukup kaget ketika rumah yang ditempatinya selama berpuluh-puluh tahun itu masuk ke dalam daftar penggusuran.

Irma mengungkapkan, sudah 52 tahun ia bersama ibunya tinggal di sana, bahkan sejak lahir.

Kini, segala kenangan tentang rumah yang ditempatinya itu akan hilang seiring waktu berjalannya proses penggusuran.

Baca juga: Anak Muda hingga Nenek-nenek Korban Penggusuran di Bekasi Demo di Kantor BPN

"Tentunya sedih lah, soalnya udah lama tinggal kan apalagi saya lahir di sini," kata Irma, saat ditemui, Jumat (20/9/2019).

Ia menceritakan, saat ini kondisi ekonomi keluarganya sedang terpuruk. Sang suami, kata Irma, baru saja diputus kontrak. Dia mengaku tak tahu harus berbuat apa untuk menanggung biaya hidup.

Irma berharap, dana ganti rugi yang bakal diterimanya nanti dari proyek double track ini bisa mencukupi kebutuhan keluarganya.

"Sekarang mah saya pasrah aja, mudah-mudahan ada rezeki  yang banyak dari Allah," tuturnya.

Hal serupa juga dirasakan Asri (52), warga Kelurahan Empang. Ia mengaku tak tahu harus pindah ke mana setelah rumahnya nanti digusur.

Terlebih, ia juga tidak tahu berapa jumlah uang ganti rugi yang akan diterimanya.

"Kami bingung setelah ini (digusur) akan pergi ke mana. Uang kerohiman sebenarnya ada untuk satu tahun kontrakan, tapi kita tidak tahu berapa nominalnya. Sementara yang saya telusuri, kontrakan yang ada mahal," ucap Asri.

Baca juga: Anak Tewas Tertimbun di Proyek Double Track Sukabumi Sedang Bermain Lumpur

Sementara itu, Ketua Tim Penertiban Lahan Ruas Bogor-Sukabumi Balai Perkeretaapian Jawa Barat Joko Sudarso menjelaskan, belum dapat memastikan jumlah dana santunan atau uang kerohiman yang akan diberikan oleh pemerintah.

Joko menuturkan, Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) masih melakukan penilaian terhadap besaran jumlah uang yang akan diberikan kepada warga terdampak.

Besaran dana yang akan diberikan, lanjut dia, diukur dari sejumlah kriteria, antara lain fisik bangunan, luas tanah, bangunan nilai sewa, hingga fungsi bangunan.

"Dari penilaian itu akan ditetapkan oleh gubernur. Setelah ditetapkan, baru kami beritahukan ke masyarakat anda dapat sekian-sekian," pungkas Joko.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Farhat Abbas Daftar Jadi Bakal Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Siswa SMP di Palmerah Ditemukan Gantung Diri di Kamarnya

Megapolitan
Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Selain Gerindra, Sekretaris Pribadi Iriana Jokowi Juga Mendaftar Calon Wali Kota Bogor Lewat PDI-P

Megapolitan
Keluarga Pemilik Toko Bingkai 'Saudara Frame' yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Keluarga Pemilik Toko Bingkai "Saudara Frame" yang Kebakaran Dikenal Dermawan

Megapolitan
Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Ratusan Orang Tertipu Beasiswa S3 di Filipina, Percaya karena Pelaku Pernah Berangkatkan Mahasiswa

Megapolitan
 Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Aksi Lempar Botol Warnai Unjuk Rasa di Patung Kuda

Megapolitan
Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Satu Keluarga atau Bukan

Polisi Belum Bisa Pastikan 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Satu Keluarga atau Bukan

Megapolitan
Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Demo di Depan Kedubes AS, Koalisi Musisi Bersama Kontras Tuntut Kemerdekaan Palestina

Megapolitan
Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Massa Gelar Demo di Patung Kuda, Tuntut MK Adil Terkait Hasil Pemilu 2024

Megapolitan
Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Ada Demo di Patung Kuda, Arus Lalin Menuju Harmoni via Jalan Medan Merdeka Barat Dialihkan

Megapolitan
Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran 'Saudara Frame'

Ini Daftar Identitas Korban Kebakaran "Saudara Frame"

Megapolitan
Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Acungi Jempol Perekam Sopir Fortuner Arogan yang Mengaku TNI, Pakar: Penyintas yang Berani Melawan Inferioritas

Megapolitan
Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Fraksi PKS DKI Nilai Penonaktifan NIK Warga Jakarta yang Tinggal di Daerah Lain Tak Adil

Megapolitan
Identitas 7 Korban Kebakaran 'Saudara Frame' Belum Diketahui

Identitas 7 Korban Kebakaran "Saudara Frame" Belum Diketahui

Megapolitan
Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Restorasi Rumah Dinas Gubernur DKI Telan Anggaran Rp 22 Miliar, untuk Interior hingga Kebutuhan Protokoler

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com