Dana Santunan Proyek Double Track Bogor-Sukabumi Bukan Wewenang PT KAI

Kompas.com - 21/09/2019, 21:36 WIB
Sejumlah warga sedang bercengkrama di jalur perlintasan rel kereta api Bogor-Sukabumi, Jumat (20/9/2019). Ribuan rumah warga di delapan kelurahan Kota Bogor bakal tergusur imbas dari proyek pengerjaan jalur ganda (double track) Bogor-Sukabumi. KOMPAS.COM/RAMDHAN TRIYADI BEMPAHSejumlah warga sedang bercengkrama di jalur perlintasan rel kereta api Bogor-Sukabumi, Jumat (20/9/2019). Ribuan rumah warga di delapan kelurahan Kota Bogor bakal tergusur imbas dari proyek pengerjaan jalur ganda (double track) Bogor-Sukabumi.

BOGOR, KOMPAS.com - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengatakan, penentuan uang kerahiman atau santunan bagi warga terdampak proyek pembangunan tahap dua jalur ganda ( double track) kereta api Bogor-Sukabumi bukan wewenang PT KAI.

Sejauh ini, besaran dana santunan yang akan masih menjadi perdebatan.

PT KAI menegaskan, perumusan, pengerjaan jalur ganda, hingga perhitungan besaran dana kerahiman bukan wewenang PT KAI.

Baca juga: Presiden Menjajal Jalur Bogor-Sukabumi-Cianjur dengan KA


Kepala Humas PT KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa menjelaskan, pembangunan double track Bogor-Sukabumi merupakan proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. PT KAI tidak berwenang dalam menentukan besaran dana santunan yang akan diberikan kepada warga.

"Kalau double track itu (Bogor-Sukabumi) pekerjaan DJKA ya," kata Eva, Sabtu (21/9/2019).

Eva menjelaskan, sejauh ini PT KAI juga belum dilibatkan dalam sosialisasi tentang hal tersebut.

Meski begitu, kata Eva, PT KAI mendukung program perkembangan infrastruktur yang akan dilaksanakan pemerintah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor sebelumnya menyatakan akan mengundang PT KAI untuk membahas dana santunan yang akan diberikan kepada warga terdampak proyek pembangunan jalur ganda kereta api Bogor-Sukabumi.

Ketua sementara DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto mengatakan, sejauh ini PT KAI belum menyebut secara gamblang besaran nominal uang kerahiman yang akan diberikan.

"Sampai saat ini masih belum jelas dana kerahiman yang akan diberikan oleh PT KAI kepada warga. Apakah berbasis pada jumlah kepala keluarga (KK), jumlah luasan meter persegi bangunan, atau lama tinggal dan lain sebagainya. Termasuk dananya masing-masing satuan biayanya berapa," kata Atang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lahan Penyimpanan Besi Tua di Mustikajaya Bekasi Terbakar

Lahan Penyimpanan Besi Tua di Mustikajaya Bekasi Terbakar

Megapolitan
64 Slankers Terlunta di Bekasi Kehabisan Ongkos Pulang ke Jawa Tengah

64 Slankers Terlunta di Bekasi Kehabisan Ongkos Pulang ke Jawa Tengah

Megapolitan
Istri Sopir Ambulans Jadi Otak Penggelapan Mobil Rental di Tangsel

Istri Sopir Ambulans Jadi Otak Penggelapan Mobil Rental di Tangsel

Megapolitan
Menunggak Iuran BPJS dan Terlilit Hutang, Alasan Pasutri Gelapkan Mobil Rental

Menunggak Iuran BPJS dan Terlilit Hutang, Alasan Pasutri Gelapkan Mobil Rental

Megapolitan
Ini Daftar Pimpinan dan Anggota Empat Badan di DPRD DKI

Ini Daftar Pimpinan dan Anggota Empat Badan di DPRD DKI

Megapolitan
Forum Mahasiswa Bersatu: Jokowi Hanya Umbar Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Forum Mahasiswa Bersatu: Jokowi Hanya Umbar Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM

Megapolitan
Grup Peluru Katapel Komunikasi melalui WhatsApp dengan Menggunakan Sandi Khusus

Grup Peluru Katapel Komunikasi melalui WhatsApp dengan Menggunakan Sandi Khusus

Megapolitan
Jokowi Bagi-bagi Kekuasaan, Mahasiswa: 5 Tahun ke Depan Tak Ada Parpol yang Kritik Pemerintah

Jokowi Bagi-bagi Kekuasaan, Mahasiswa: 5 Tahun ke Depan Tak Ada Parpol yang Kritik Pemerintah

Megapolitan
Jaksa Tuntut Jefri Nichol dengan Hukuman 10 Bulan Rehabilitasi

Jaksa Tuntut Jefri Nichol dengan Hukuman 10 Bulan Rehabilitasi

Megapolitan
Ini Penyebab Cuaca Jakarta Tembus 36,5 Derajat Celcius Siang Tadi

Ini Penyebab Cuaca Jakarta Tembus 36,5 Derajat Celcius Siang Tadi

Megapolitan
Ini Daftar Pimpinan dan Anggota Komisi di DPRD DKI Jakarta

Ini Daftar Pimpinan dan Anggota Komisi di DPRD DKI Jakarta

Megapolitan
Kelompok Peluru Katapel Juga Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Melepas Monyet

Kelompok Peluru Katapel Juga Ingin Gagalkan Pelantikan Presiden dengan Melepas Monyet

Megapolitan
Polisi Ungkap Rencana Peledakan dengan Peluru Katapel Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Polisi Ungkap Rencana Peledakan dengan Peluru Katapel Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Megapolitan
Mahasiswa Peserta Unjuk Rasa di Patung Kuda Desak Bertemu Presiden Jokowi

Mahasiswa Peserta Unjuk Rasa di Patung Kuda Desak Bertemu Presiden Jokowi

Megapolitan
Pelaku Penggelapan Mobil Rental Berprofesi Sopir Ambulans

Pelaku Penggelapan Mobil Rental Berprofesi Sopir Ambulans

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X