PKS DKI: Nama Cawagub Belum Berubah meski Syaikhu Lolos ke Senayan

Kompas.com - 22/09/2019, 19:24 WIB
Mantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu usai menjadi khatib shalat di Masjid Fatahillah Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/5/2019). KOMPAS.com/NIBRAS NADA NAILUFARMantan Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu usai menjadi khatib shalat di Masjid Fatahillah Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (24/5/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pihak Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta menyatakan, nama calon wakil gubernur DKI yang diajukan dari PKS belum berubah meski Ahmad Syaikhu terpilih sebagai anggota DPR periode 2019-2024.

Syaikhu dan Agung Yulianto merupakan calon wagub DKI yang diajukan PKS sebagai pengganti Sandiaga Salahuddin Uno.

"Putusan nama calon wagub itu ada di DPP, tetapi sampai saat ini belum ada nama baru lagi," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo di Jakarta, Minggu (22/9/2019).

Ia mengatakan, bila nanti Syaikhu lebih memilih menjadi anggota DPR, yang bersangkutan akan mengajukan surat pengunduran diri dari bursa calon wakil gubernur kepada DPP PKS sebelum pengambilan sumpah jabatan anggota DPR terpilih periode 2019-2024 yang jatuh pada 1 Oktober 2019. 

Baca juga: Ridwan Kamil: Ahmad Syaikhu Diberi Cobaan Baik, Jadi Wagub atau Anggota DPR

Ia juga menyampaikan, sebelum diusung menjadi kandidat calon wagub DKI bersama Agung Yulianto, Syaikhu memang terdaftar sebagai calon legislatif DPR dengan daerah pemilihan VII Jawa Barat yang meliputi Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta.

Perolehan suara Syaikhu mencapai 150.000 suara.

"Memang betul Pak Syaikhu mengikuti pendidikan di Lemhannas dalam tahapan menjadi anggota DPR, tapi beliau belum mengajukan surat pengunduran resmi kepada partai dan kami juga belum mendapat informasi dari DPP mengenai kelanjutan status cawagub beliau, tapi kalau beliau minta mundur yah kami tentu menyetujuinya," kata Syakir.

Lebih lanjut, Syakir menyebut, kursi wakil gubernur DKI sampai 2022 mendatang tetap akan menjadi jatah PKS walau salah satu kandidat mereka menjadi anggota DPR.

DPP PKS akan menunjuk kadernya mengisi kandidat wakil gubernur DKI menggantikan Syaikhu apabila yang bersangkutan menjadi anggota dewan. 

"Hal itu juga sudah dinyatakan oleh Pak Prabowo dan Pak Fadli Zon bahwa wagub DKI adalah hak PKS," ujar dia. 

Baca juga: Ahmad Syaikhu Galau Pilih Jadi Wagub DKI atau Anggota DPR

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Arifin menyebutkan, pembahasan mengenai kandidat wagub DKI mengacu pada hasil kerja panitia khusus (pansus) DPRD DKI periode sebelumnya 2019-2024.

Hal tersebut, kata Arifin disepakati pada Kamis (19/9/2019) lalu oleh tim penyusun tata tertib pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD) DPRD DKI Jakarta 2019-2024 selepas sehari sebelumnya fraksi PKS mengusulkan penambahan 13 pasal yang dinilai memiliki banyak kecocokan dengan panitia khusus periode sebelumnya mengenai pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Kemarin disepakati bahwa itu saja yang diakomodir dan tahapannya tinggal dilanjutkan ke rapimgab (rapat pimpinan gabungan), kemudian pembentukan panitia pemilih. Itu semua disepakati dan kami semua tanda tangani itu pada Kamis," kata dia.

Karena itu, kata dia, anggota DPRD periode 2019-2024 tidak diperkenankan membentuk pansus baru.

Kesepakatan itu bahkan sudah tertuang dalam pembahasan tatib AKD DPRD 2019-2024 yang dikonsultasikan dengan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis (20/9/2019). 

"Jadi tinggal melanjutkan apa yang diputus oleh tim pansus anggota DPRD 2014-2019 lalu, sehingga penentu sosok wagub DKI bisa lebih cepat," ujar dia. 

Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, pemilihan sosok wakil gubernur harus dipercepat demi mengoptimalkan kinerja gubernur yang bekerja sendirian selama setahun lebih tanpa didampingi sosok wakil gubernur.

"Kinerja gubernur sekarang pincang karena bekerja sendiri. Harusnya DKI dipegang (dipimpin) dua orang, tapi ini malah satu orang,” kata Aziz.

Baca juga: Sandiaga Pastikan Tak Akan Jadi Wagub DKI Lagi

Menurut dia, sehebat gubernur, dia tidak akan mampu melaksanakan tugas sendirian tanpa ditemani wakilnya.

Bila hal ini dibiarkan terlalu lama, dikhawatirkan bakal mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

"Sebetulnya yang dirugikan itu masyarakat, karena harusnya mendapat pelayanan lebih dari gubernur dan wakil gubernur tapi ini hanya ada satu gubernur saja, sehingga kinerjanya kurang optimal," ujar Aziz.

PKS mengajukan dua nama untuk menjadi kandidat wakil gubernur DKI Jakarta, yakni Ketua DPW PKS Jawa Barat Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto yang merupakan Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta.

Dua nama ini sudah disetujui oleh koalisinya, yakni Partai Gerindra.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber Antara
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Terprovokasi Ajakan Tawuran lewat Live Streaming, Dua Remaja Ditangkap

Megapolitan
Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Anies Akui Secara Teknis Penambahan Lahan di Ancol adalah Reklamasi

Megapolitan
Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Buka Suara soal Reklamasi Ancol, Anies: Ini untuk Melindungi Warga dari Banjir

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Lurah Grogol Selatan yang Dicopot Diduga Beri Pelayanan Langsung ke Djoko Tjandra Saat Bikin E-KTP

Megapolitan
Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

Polisi: Jenazah Editor Metro TV Mulai Membusuk Saat Ditemukan

Megapolitan
Usut Kasus Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Periksa 12 Saksi

Usut Kasus Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Periksa 12 Saksi

Megapolitan
Ada Luka Tusuk di Leher dan Paha Yodi Prabowo, Editor Metro TV yang Ditemukan Tewas

Ada Luka Tusuk di Leher dan Paha Yodi Prabowo, Editor Metro TV yang Ditemukan Tewas

Megapolitan
Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

Lurah Grogol Selatan Dinilai Langgar Disiplin PNS karena Terbitkan E-KTP Djoko Tjandra

Megapolitan
Fakta Eksploitasi 305 Anak oleh WN Prancis, Bisa Bahasa Indonesia hingga Rehabilitasi Korban...

Fakta Eksploitasi 305 Anak oleh WN Prancis, Bisa Bahasa Indonesia hingga Rehabilitasi Korban...

Megapolitan
Fakta Tewasnya Editor Metro TV yang Ditemukan di Pinggir Tol Pesanggrahan

Fakta Tewasnya Editor Metro TV yang Ditemukan di Pinggir Tol Pesanggrahan

Megapolitan
Fakta Mobil Terjun ke Kalimalang, Sopir Diduga Mengantuk yang Berujung Tewasnya Ibu dan Anak

Fakta Mobil Terjun ke Kalimalang, Sopir Diduga Mengantuk yang Berujung Tewasnya Ibu dan Anak

Megapolitan
Saat Pandemi, Kelompok Tani Wanita Sunter Agung Panen Sawi 40 Kilogram

Saat Pandemi, Kelompok Tani Wanita Sunter Agung Panen Sawi 40 Kilogram

Megapolitan
Fakta Tiga Pilot Ditangkap Polisi karena Pakai Sabu, Ada yang Kerja untuk Maskapai Pemerintah

Fakta Tiga Pilot Ditangkap Polisi karena Pakai Sabu, Ada yang Kerja untuk Maskapai Pemerintah

Megapolitan
Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Pengelola Pabrik Diimbau Gelar Tes Massal untuk Cegah Penularan Covid-19

Megapolitan
Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Ini Alasan Reklamasi Ancol Belum Kuat Dasar Hukumnya

Megapolitan
komentar di artikel lainnya
Close Ads X